Ada yang patut dicurigai ketika hutan terbakar, api padam, lalu kelapa sawit tumbuh di atas lahan bekas kebakaran. Apakah semuanya sekadar kebetulan? Ataukah ada hubungan antara kebakaran dan pembukaan lahan yang harus diungkap aparat penegak hukum?
Pertanyaan ini bukan tuduhan. Namun, negara tidak boleh menghindar dari kewajiban untuk mencari jawabannya. Ketika kebakaran diikuti aktivitas penanaman sawit di kawasan hutan, publik berhak mengetahui bagaimana peristiwa itu terjadi, siapa yang menguasai lahan, apakah kegiatan tersebut memiliki dasar hukum, dan siapa yang harus bertanggung jawab jika ditemukan pelanggaran.
Temuan tanaman sawit di lahan bekas kebakaran di Dharmasraya, Sumatera Barat, Bengkalis, Riau, dan Ketapang, Kalimantan Barat, pada awal Oktober memperlihatkan persoalan serius dalam tata kelola kawasan hutan. Di sejumlah lokasi, aparat menemukan penanaman sawit atau aktivitas pembukaan lahan yang diduga berkaitan dengan pemanfaatan kawasan hutan.
Di Dharmasraya, sekitar 5,9 hektare lahan di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Bukit Lantak, Kecamatan Timpeh, ditemukan ditanami sawit setelah terbakar pada September 2026. Di Bengkalis, polisi menetapkan seorang tersangka dalam perkara pendudukan dan penanaman sawit di kawasan hutan tanpa izin yang sah. Sementara itu, di Ketapang, Kementerian Kehutanan menemukan aktivitas pembukaan lahan menggunakan alat berat di kawasan hutan bekas kebakaran.
Temuan tersebut diberitakan sejumlah media pada Oktober 2026. Masing-masing perkara memiliki fakta dan perkembangan hukum yang berbeda. Karena itu, tidak tepat menyimpulkan bahwa semua lokasi sengaja dibakar untuk dijadikan perkebunan sawit. Kesengajaan pembakaran, hubungan antara kebakaran dan penanaman, serta pihak yang bertanggung jawab harus dibuktikan melalui penyelidikan.
Namun, kehati-hatian dalam menyimpulkan tidak boleh menjadi alasan untuk mengendurkan pengusutan. Justru karena menyangkut kawasan hutan dan kepentingan publik, setiap indikasi pelanggaran harus diperiksa secara serius, transparan, dan tuntas. Jangan sampai api tidak hanya memusnahkan vegetasi, tetapi sekaligus membuka jalan bagi penguasaan lahan yang melanggar hukum.
Data penanganan karhutla oleh Bareskrim Polri memperlihatkan bahwa persoalan ini bukan perkara kecil. Hingga 28 September 2026, Polri menangani 341 laporan polisi terkait karhutla, dengan luas areal terdampak yang dilaporkan mencapai 30.566,55 hektare. Sebanyak 196 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang berkaitan dengan pertanggungjawaban perorangan. Selain itu, terdapat 96 laporan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban korporasi, dengan luas areal sekitar 25.384,94 hektare.
Angka-angka tersebut harus dibaca secara cermat. Tidak seluruh perkara karhutla berkaitan dengan perkebunan sawit. Laporan polisi juga bukan putusan pengadilan. Penetapan tersangka tidak serta-merta berarti seseorang telah terbukti bersalah. Namun, besarnya persoalan yang ditangani aparat menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih serius terhadap kebakaran dan pemanfaatan lahan setelahnya.
Persoalannya bukan semata-mata berapa banyak titik api yang berhasil dipadamkan. Pertanyaan yang lebih mendasar ialah mengapa kebakaran terus terjadi, apakah ada pembukaan lahan yang melanggar hukum, dan apakah penegakan hukum mampu menjangkau seluruh pihak yang terbukti terlibat. Di sinilah ketegasan negara diuji.
Pengusutan tidak boleh berhenti pada orang yang ditemukan bekerja di lapangan. Penyidik perlu menelusuri riwayat penguasaan lahan, dokumen perizinan, asal-usul pembukaan kawasan, penggunaan alat berat, aliran dana, serta hubungan antara pihak-pihak yang terlibat.
Siapa yang menguasai lahan? Siapa yang membiayai pembukaan kawasan? Siapa yang memerintahkan pekerjaan? Siapa yang akan menikmati hasil perkebunan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dijawab berdasarkan alat bukti, bukan dugaan. Jika penyidikan menemukan keterlibatan pemodal, pemberi perintah, atau korporasi, proses hukum harus menjangkau mereka sesuai ketentuan yang berlaku.
Tanpa penelusuran menyeluruh, penegakan hukum berisiko hanya menyentuh pelaku lapangan, sementara pihak yang mengendalikan kegiatan atau menikmati keuntungan tidak tersentuh. Sebaliknya, penegakan hukum yang profesional juga harus melindungi pihak-pihak yang tidak terbukti melakukan pelanggaran dari tuduhan yang tidak berdasar.
Hukum harus tegas, tetapi tetap adil. Tidak boleh ada pihak yang kebal hanya karena memiliki modal, jabatan, atau pengaruh.
Persoalan berikutnya adalah anggapan bahwa lahan yang sudah terbakar menjadi lahan kosong yang bebas dimanfaatkan. Anggapan ini keliru dan berbahaya.
Kebakaran tidak otomatis mengubah status hukum kawasan hutan. Hutan Produksi Terbatas tetap tunduk pada ketentuan pemanfaatan yang berlaku. Demikian pula kawasan hutan lainnya yang memiliki fungsi produksi, perlindungan, atau konservasi.
Artinya, seseorang tidak memperoleh hak untuk membuka perkebunan hanya karena pepohonan di suatu lokasi telah terbakar. Status kawasan, hak penguasaan, perizinan, dan jenis kegiatan yang diperbolehkan tetap harus diperiksa berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Prinsip ini penting ditegaskan agar kebakaran tidak menjadi pintu masuk bagi penguasaan kawasan secara ilegal. Lahan yang terbuka setelah kebakaran tidak serta-merta berubah menjadi tanah bebas. Hilangnya vegetasi tidak menghapus ketentuan hukum yang melekat pada kawasan tersebut.
Karena itu, pemasangan garis polisi atau papan larangan tidak boleh menjadi akhir dari penanganan. Langkah tersebut memang diperlukan untuk mengamankan lokasi, tetapi penyelesaian sesungguhnya harus terlihat dari terungkapnya fakta, kepastian status hukum lahan, penindakan terhadap pelanggaran yang terbukti, dan pemulihan lingkungan sesuai kebutuhan.
Publik berhak mengetahui perkembangan penanganan setiap perkara. Transparansi penting untuk mencegah pembiaran, sekaligus menghindari munculnya tuduhan yang tidak didukung bukti.
Perkembangan karhutla di Ketapang memperlihatkan bahwa persoalan ini masih memerlukan perhatian serius. Dalam siaran pers tertanggal 23 Oktober 2026, Kementerian Kehutanan menyebutkan bahwa berdasarkan data titik panas berkepercayaan tinggi hingga 22 Oktober, Kalimantan Barat mencatat 39 titik panas, dengan 37 di antaranya berada di Kabupaten Ketapang. Secara kumulatif, sejak 23 September hingga 22 Oktober, Kalimantan Barat mencatat 1.712 titik panas, termasuk 1.604 titik di Ketapang.
Kementerian Kehutanan juga menyiapkan 104 personel untuk mempercepat penanganan karhutla di sejumlah lokasi.
Data titik panas tersebut bukan bukti bahwa seluruh lokasi terbakar berkaitan dengan pembukaan perkebunan sawit. Titik panas merupakan indikator yang perlu diverifikasi melalui pemeriksaan lapangan. Namun, besarnya jumlah titik panas di Ketapang memperlihatkan bahwa penanganan karhutla tidak boleh berhenti pada pemadaman.
Pencegahan kebakaran berulang, pengawasan kawasan, pemeriksaan aktivitas pembukaan lahan, dan penegakan hukum harus berjalan bersamaan.
Kementerian Kehutanan, Polri, pemerintah daerah, BNPB, dan instansi terkait perlu mengintegrasikan data titik panas, citra satelit, peta kawasan hutan, dokumen perizinan, serta riwayat kebakaran. Dengan demikian, pemerintah dapat membedakan lokasi yang membutuhkan pemadaman segera, kawasan yang harus dipulihkan, dan lokasi yang memerlukan penyelidikan dugaan pelanggaran.
Perusahaan yang beroperasi di kawasan hutan juga harus memenuhi kewajiban pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Apabila kebakaran terjadi di wilayah konsesi, pengelolaan dan pelaksanaan kewajiban pencegahan harus diperiksa secara serius. Keberadaan api di suatu konsesi tidak otomatis membuktikan kesengajaan perusahaan, tetapi juga tidak boleh menjadi alasan untuk menghindari pemeriksaan.
Jika pelanggaran terbukti, sanksi harus diterapkan. Jika kerusakan menuntut pemulihan lingkungan, kewajiban pemulihan harus dilaksanakan dan diawasi.
Kita tidak sedang mempertentangkan sawit dengan lingkungan secara hitam-putih. Kelapa sawit merupakan komoditas penting bagi perekonomian Indonesia. Perkebunan menciptakan lapangan kerja, menggerakkan perdagangan, dan menjadi sumber pendapatan bagi banyak petani serta masyarakat di daerah penghasil.
Petani yang mengelola kebun secara sah tidak boleh disamakan dengan pihak yang membuka kawasan hutan secara ilegal. Pengembangan perkebunan yang sesuai ketentuan hukum juga tidak dapat begitu saja dianggap sebagai penyebab kerusakan lingkungan.
Namun, manfaat ekonomi tidak boleh dijadikan pembenaran untuk merusak hutan atau melakukan pembakaran yang dilarang.
Keuntungan perkebunan tidak boleh dinikmati segelintir pihak sementara biaya kerusakan ditanggung masyarakat luas. Ketika hutan terbakar, masyarakat menghadapi risiko gangguan kesehatan akibat asap, kerusakan habitat satwa, hilangnya vegetasi, dan terganggunya fungsi tata air. Kerugian tersebut tidak selalu tercermin dalam harga komoditas, tetapi dampaknya dapat berlangsung lama.
Hutan alam juga tidak dapat digantikan sepenuhnya oleh perkebunan monokultur. Hutan memiliki keanekaragaman hayati, menyimpan karbon, melindungi tanah, dan menopang siklus air. Menanam sawit di lahan bekas kebakaran tidak otomatis memulihkan fungsi ekologis yang hilang, terutama jika lahan tersebut seharusnya dipertahankan sebagai kawasan hutan.
Karena itu, pemerintah harus membedakan secara tegas antara pemulihan hutan dan pengembangan perkebunan. Kawasan yang harus dipertahankan sebagai hutan perlu dipulihkan sesuai fungsi ekologisnya, bukan dialihkan begitu saja menjadi perkebunan dengan alasan lahan tersebut sudah telanjur terbakar.
Bagi Nusa Tenggara Timur, persoalan ini juga menjadi peringatan. NTT memiliki kawasan hutan, wilayah tangkapan air, lahan kering, dan masyarakat yang kehidupannya sangat bergantung pada sumber daya alam. Setiap kebijakan pemanfaatan lahan harus memperhatikan daya dukung lingkungan, kepastian hukum, serta hak masyarakat.
Kita tidak perlu mengarang adanya pola pembakaran untuk perkebunan sawit di NTT apabila bukti yang tersedia belum menunjukkan hal tersebut. Namun, pemerintah daerah tetap harus memastikan bahwa setiap pembukaan lahan berlangsung sesuai ketentuan dan tidak mengorbankan kawasan yang memiliki fungsi ekologis penting.
Pengawasan harus dilakukan sejak awal, bukan setelah kerusakan meluas. Masyarakat perlu memperoleh informasi yang jelas mengenai batas kawasan hutan, hak penguasaan tanah, dan prosedur pemanfaatan lahan. Pemerintah juga harus menyediakan saluran pengaduan yang dapat diakses serta menindaklanjuti laporan masyarakat berdasarkan bukti.
Pelajaran dari Dharmasraya, Bengkalis, dan Ketapang jelas: kebakaran hutan bukan semata-mata persoalan api. Di dalamnya terdapat persoalan tata kelola lahan, kepatuhan terhadap hukum, perlindungan lingkungan, dan pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat.
Hutan terbakar, sawit bersemi. Yang harus dipastikan bukan hanya siapa yang menanam, melainkan apakah lahan itu boleh ditanami, bagaimana kebakaran terjadi, dan siapa yang bertanggung jawab jika hukum dilanggar.
Negara tidak boleh membiarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut menguap bersama asap. Jangan sampai ketika hutan terbakar, pemerintah sibuk memadamkan api; ketika sawit tumbuh, masyarakat hanya bisa bertanya; dan ketika keuntungan mulai mengalir, pihak yang bertanggung jawab justru tidak tersentuh.
Hutan bukan tanah tak bertuan. Kebakaran bukan jalan pintas untuk memperoleh hak atas lahan. Keuntungan ekonomi bukan alasan untuk mengabaikan hukum.
Jika negara sungguh-sungguh ingin melindungi hutan, keberhasilannya tidak cukup diukur dari berapa banyak api yang dipadamkan atau berapa banyak personel yang dikerahkan. Keberhasilan harus terlihat dari berkurangnya kebakaran, tuntasnya pengusutan, tegaknya hukum tanpa pandang bulu, dan pulihnya kawasan yang rusak.
Sebab, ketika api padam tetapi persoalan dibiarkan, yang tumbuh bukan hanya sawit. Yang tumbuh juga ketidakpercayaan masyarakat terhadap kesanggupan negara melindungi hutan dan menegakkan hukum.
TIM REDAKSI
