PERHELATAN Pertemuan Pastoral (Perpas) XII Regio Gerejawi Nusa Tenggara yang berlangsung di Keuskupan Larantuka, Flores Timur, pada 1–5 Juli 2025 menjadi peristiwa yang kaya makna, bukan saja secara internal gerejawi, tetapi juga sosial dan politis. Tema yang diangkat, “Gereja Berwajah Perantau, Berziarah dalam Pengharapan, Mencari Solusi Praktis Pastoral”, adalah cermin reflektif sekaligus ajakan keras bagi seluruh pelayan Gereja di Nusa Tenggara untuk keluar dari zona nyaman pelayanan sakramental, dan turun lebih dalam menyentuh realitas migrasi yang telah membentuk lanskap sosial, budaya, dan spiritual umat Katolik di wilayah ini.
Migrasi bukan lagi sekadar fenomena ekonomi atau sosial. Ia telah menjadi jantung kehidupan umat. Setiap keluarga di NTT, NTB, dan Bali pasti memiliki anggota yang merantau, entah sebagai buruh migran, pelaut, pekerja informal, atau bahkan korban perdagangan manusia terselubung. Di balik kisah sukses kiriman uang dan pembangunan rumah permanen, tersimpan luka kolektif: anak-anak yang tumbuh tanpa kehadiran orang tua, perempuan yang dieksploitasi, hingga pemuda yang kehilangan arah hidup setelah kembali dari luar negeri. Dan semua ini, dengan sadar atau tidak, menjadi bagian dari pastoral Gereja yang tak boleh lagi diabaikan.
Kehadiran sembilan Uskup dari tiga provinsi, serta delegasi dari keuskupan-keuskupan tujuan migrasi seperti Sandakan dan Kota Kinabalu, seolah mempertegas pentingnya perhatian lintas batas atas pastoral migran. Namun refleksi semata tak cukup. Selama lebih dari satu dekade, tema migrasi terus muncul dalam Perpas—dari Mataloko hingga Atambua—namun realisasi pastoral sering tertahan oleh minimnya struktur, dana, dan keberanian politik di dalam tubuh Gereja sendiri. Pandemi Covid-19 memang memperlambat langkah, tetapi situasi pascapandemi kini menantang Gereja untuk mengevaluasi diri: sejauh mana kita sungguh hadir, menyapa, dan melayani para perantau secara nyata?
Di tengah suasana reflektif itu, sambutan Gubernur NTT Melki Laka Lena memberi warna tersendiri. Ia menegaskan pentingnya sistem migrasi aman dan perlunya pembentukan gugus tugas berbasis masyarakat yang melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan komunitas. Suatu gagasan yang patut diapresiasi dan ditindaklanjuti, bukan hanya oleh pemerintah, tetapi juga Gereja. Gereja memiliki infrastruktur sosial yang luas dan daya jangkau yang tak dimiliki negara. Maka keterlibatan aktif dalam sistem pendampingan migran—dari pra-keberangkatan hingga reintegrasi—bukanlah tugas tambahan, melainkan wujud konkret dari perutusan iman.
Namun Gereja juga ditantang untuk bersikap kritis. Masalah migrasi tidak bisa dilepaskan dari akar kemiskinan struktural, ketimpangan pembangunan, dan kebijakan ekonomi yang tidak memihak rakyat kecil. Ketika Gereja hanya terlibat pada tahap pelayanan karitatif atau doa pelepasan, namun absen dalam advokasi struktural dan penguatan ekonomi lokal, maka kita sebenarnya sedang mengamini sistem yang menciptakan ketergantungan migrasi. Dalam konteks ini, pameran 15 UKM lokal di pelataran Patris Corde bukan sekadar pelengkap acara, tetapi sinyal penting. Gereja bisa dan harus mendukung inisiatif lokal, membangun ketahanan ekonomi keluarga, serta mendorong generasi muda untuk melihat kampung halaman sebagai ruang harapan, bukan tempat pelarian terakhir.
Pertemuan besar seperti Perpas XII seyogianya menjadi lebih dari sekadar forum temu dan seremonial. Ia harus melahirkan peta jalan baru pastoral migran yang konkrit, implementatif, dan terukur. Dibutuhkan keberanian untuk mengalokasikan dana khusus, membentuk tim kerja lintas keuskupan, serta memperkuat komunikasi antara Gereja pengutus dan Gereja penerima di wilayah diaspora. Tanpa itu, Gereja akan terus merayakan misa syukur dan misa arwah untuk para migran, tetapi gagal mendampingi mereka di saat paling rapuh dalam hidup.
Di ujung permenungan ini, muncul pertanyaan mendasar: mau dibawa ke mana wajah Gereja Nusa Tenggara di tengah dunia yang mengglobal, bergerak cepat, dan penuh ketidakpastian ini? Jika Gereja ingin tetap relevan, maka ia harus ikut mengembara bersama umat. Ia harus berada di barak pekerja sawit, di pasar tradisional Batam, di mess asrama pekerja Malaysia, dan di rumah-rumah kontrakan para purna TKW. Gereja harus berhenti berbicara dari atas mimbar dan mulai mendengar dari bawah kolong tempat tidur migran.
Larantuka sudah memberi pesan. Pesannya jelas, lantang, dan penuh harapan. Gereja yang berwajah perantau bukanlah Gereja yang kehilangan akar, melainkan Gereja yang berani berziarah bersama umatnya, dari altar ke pelabuhan, dari kapela ke ruang tunggu imigrasi, dari liturgi ke kehidupan nyata. Gereja seperti inilah yang dibutuhkan zaman ini. Dan Larantuka, tempat ziarah dan luka yang bertemu, telah menjadi tempat kelahiran kembali semangat itu.
Tim Redaksi
