Saat ini para kepala desa sedang gamang dan galau. Mereka kembali berhadapan dengan persoalan desil—angka yang menempatkan warga dalam kelas kesejahteraan tertentu dan turut menentukan siapa yang diprioritaskan dalam berbagai program perlindungan sosial. Ironisnya, ketika angka itu tidak sesuai dengan kenyataan hidup warga, desa sering kali menjadi pihak pertama yang dituding harus memperbaikinya. Di sinilah pemerintah perlu berhenti sejenak dan bertanya: benarkah desa yang harus paling bertanggung jawab atas angka yang tidak mereka tetapkan?
Desa memang memiliki kewajiban untuk membantu menyediakan, memverifikasi dan memperbarui informasi tentang kondisi masyarakat. Tetapi desa bukan lembaga yang secara sepihak menentukan desil. Penetapan dan pengolahan data kesejahteraan berlangsung dalam sistem nasional melalui proses pengolahan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan metodologi dan sumber data yang berada di luar kendali penuh pemerintah desa. Karena itu, tidak adil jika persoalan ketidaksesuaian desil disederhanakan menjadi persoalan “desa tidak memperbarui data”.
Desa berada paling dekat dengan warga, tetapi justru tidak memegang kendali penuh atas angka yang menentukan posisi warga dalam sistem. Ini bukan soal membela desa dari tanggung jawab. Ini soal menempatkan tanggung jawab pada titik yang tepat.
Desa harus bekerja. Pemerintah daerah harus bekerja. BPS harus bekerja sesuai kewenangannya. Pemerintah pusat juga harus bertanggung jawab memastikan seluruh sistem bekerja secara akurat, transparan dan dapat dikoreksi. Sebab data kesejahteraan bukan sekadar persoalan statistik. Di balik satu angka terdapat manusia. Ada keluarga yang makan seadanya, petani yang gagal panen, buruh yang kehilangan pekerjaan, pedagang kecil yang gulung tikar, keluarga yang kehilangan pencari nafkah, atau rumah tangga yang secara tiba-tiba jatuh miskin karena keadaan yang tidak pernah mereka rencanakan.
Kehidupan manusia bergerak cepat. Pertanyaannya, apakah sistem data negara bergerak secepat kehidupan manusia? Jika tidak, maka yang bermasalah bukan semata-mata warga yang datanya tidak sesuai. Yang harus diperiksa adalah mekanisme yang menghasilkan dan memperbarui data tersebut. Di sinilah kritik terhadap tata kelola data menjadi penting.
Pemerintah membutuhkan DTSEN. Tidak ada yang menyangkal itu. Negara sebesar Indonesia membutuhkan basis data nasional untuk mengintegrasikan berbagai program perlindungan sosial, mengurangi tumpang tindih, meningkatkan ketepatan sasaran dan memperbaiki efisiensi kebijakan. Tetapi integrasi data tidak boleh berubah menjadi sentralisasi kesalahan.
Semakin besar sebuah sistem data, semakin besar pula tanggung jawab untuk memastikan bahwa kesalahan di dalamnya dapat ditemukan dan diperbaiki. Jangan sampai karena sebuah angka telah masuk ke dalam sistem nasional, angka tersebut kemudian diperlakukan seolah-olah lebih benar daripada kenyataan yang dialami warga. Data bukan Tuhan. Data bisa salah. Karena itu, ketika seorang warga yang hidup dalam kemiskinan justru ditempatkan pada desil yang tidak menggambarkan kondisi sebenarnya, respons negara tidak boleh berhenti pada kalimat: “datanya harus diperbaiki.”
Pertanyaan berikutnya harus segera menyusul: siapa yang memperbaiki, melalui mekanisme apa, berdasarkan bukti apa, dalam berapa lama, dan siapa yang memastikan perubahan itu benar-benar masuk ke dalam sistem?
Inilah titik yang sering luput dari perdebatan. Kita terlalu mudah berbicara tentang update data, tetapi kurang serius membicarakan rantai pertanggungjawaban data. Dari mana data berasal? Kapan diperbarui? Variabel apa yang digunakan? Bagaimana variabel tersebut diterjemahkan menjadi desil? Bagaimana kondisi yang berubah diverifikasi? Bagaimana warga mengajukan keberatan? Apa yang dilakukan desa setelah menerima keberatan? Siapa yang memvalidasi? Siapa yang mengubah data? Dan yang paling penting: kapan koreksi itu benar-benar memengaruhi status warga dalam sistem dan sasaran program bantuan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan bentuk perlawanan terhadap sistem. Justru sebaliknya, itulah syarat agar sistem dipercaya. BPS, pemerintah daerah, pemerintah desa dan pemerintah pusat tidak seharusnya saling melempar tanggung jawab ketika ditemukan ketidaksesuaian. Masyarakat tidak membutuhkan birokrasi yang pandai menjelaskan mengapa data keliru. Masyarakat membutuhkan negara yang mampu memperbaiki data ketika data terbukti keliru.
Persoalan semacam ini sudah mulai terlihat di daerah. Di Rote Ndao, misalnya, ketidaksesuaian data desil menjadi perhatian DPRD melalui rapat dengar pendapat yang melibatkan BPS, pemerintah daerah, camat, lurah dan kepala desa. Fakta bahwa persoalan tersebut harus dibawa ke ruang politik dan kelembagaan menunjukkan satu hal: masalah data kesejahteraan tidak selalu selesai hanya dengan mengatakan bahwa desa harus melakukan pemutakhiran.
Ada persoalan yang lebih besar, yakni bagaimana fakta lokal diterjemahkan ke dalam sistem nasional. Dan di sinilah posisi desa harus diperjelas. Desa jangan dijadikan kambing hitam sekaligus dijadikan mata rantai paling depan ketika sistem mengalami masalah.
Jika desa diminta menjadi mata dan telinga negara, maka suara desa harus benar-benar didengar. Jika kepala desa diminta mengoreksi data warga, maka hasil koreksi itu harus memiliki jalur yang jelas menuju sistem nasional. Jangan sampai kepala desa berkeliling memverifikasi warga, mengumpulkan dokumen, membuat daftar perubahan dan mengikuti berbagai rapat, tetapi pada akhirnya perubahan tersebut tidak mengubah apa pun dalam sistem. Kalau itu yang terjadi, maka pemutakhiran data hanya menjadi ritual administratif.
Lebih buruk lagi jika warga sudah dinyatakan layak setelah proses verifikasi di tingkat bawah, tetapi status mereka tetap tidak berubah karena persoalan pada tahapan berikutnya. Pada titik itu, negara bukan hanya menghadapi persoalan data. Negara menghadapi krisis kepercayaan. Sebab bagi orang miskin, angka bukan sekadar angka.
Satu tingkat desil dapat berhubungan dengan peluang memperoleh atau tidak memperoleh program tertentu. Ketika sebuah keluarga kehilangan akses karena klasifikasi yang tidak sesuai dengan kondisi faktualnya, dampaknya bukan statistik. Dampaknya ada di meja makan, di biaya sekolah anak, di kebutuhan kesehatan, dan di kemampuan keluarga mempertahankan hidup. Karena itu, kesalahan data harus dipandang sebagai persoalan kebijakan publik, bukan sekadar persoalan administrasi. Jangan membuat orang miskin berjuang dua kali: pertama melawan kemiskinan, kedua melawan data yang menyatakan mereka tidak miskin. Negara harus membangun mekanisme koreksi yang sederhana, cepat, transparan dan dapat dilacak. Warga harus mengetahui bagaimana mengajukan keberatan. Desa harus mengetahui kepada siapa koreksi diteruskan. Pemerintah daerah harus dapat memantau prosesnya. BPS dan lembaga terkait harus memiliki ruang untuk memeriksa kualitas data sesuai kewenangannya. Pemerintah pusat harus memastikan hasil koreksi tidak berhenti di tingkat bawah, tetapi benar-benar memperbarui basis data yang digunakan dalam kebijakan.
Di sinilah ukuran keberhasilan DTSEN seharusnya diletakkan. Bukan pada berapa juta data yang berhasil dikumpulkan. Bukan pada berapa banyak rapat koordinasi yang diselenggarakan. Bukan pula pada seberapa rapi dashboard statistik pemerintah.
Ukuran keberhasilannya jauh lebih sederhana: apakah negara mampu mengenali warga yang memang membutuhkan perlindungan? Sebab warga tidak hidup dalam spreadsheet. Mereka hidup dalam rumah-rumah yang mungkin bocor, bekerja dengan penghasilan yang tidak menentu, menunggu musim panen, menghadapi harga kebutuhan pokok, kehilangan pekerjaan, membayar sekolah anak dan menghadapi risiko ekonomi yang berubah setiap saat.
Kemiskinan bersifat dinamis. Karena itu, data kemiskinan juga harus dinamis. Pemerintah tidak boleh meminta masyarakat menyesuaikan kenyataan hidup mereka dengan angka di dalam sistem. Justru sistemlah yang harus terus diperbaiki agar mampu mengikuti kenyataan hidup masyarakat.
Di sinilah pemerintah dan BPS perlu menunjukkan kedewasaan institusional: berani mengatakan data bisa salah, berani membuka ruang koreksi, dan berani memperbaiki ketika fakta menunjukkan kesalahan.
Sistem yang kuat bukan sistem yang mengklaim tidak pernah salah. Sistem yang kuat adalah sistem yang memiliki mekanisme untuk menemukan kesalahan, memperbaikinya dan memastikan kesalahan yang sama tidak berulang.
Persoalan desil harus menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola data secara menyeluruh. Jangan lagi bertanya hanya: “Mengapa desa tidak memperbaiki data?” Tanyakan pula: “Mengapa data yang tidak sesuai bisa sampai berada dalam sistem? Mengapa koreksi tidak segera mengubah status warga? Di titik mana prosesnya tersendat? Dan siapa yang bertanggung jawab memastikan koreksi itu selesai?”
Pertanyaan-pertanyaan itulah yang harus dijawab. Sebab pada akhirnya, DTSEN bukan dibangun untuk mempertahankan kesempurnaan sebuah database. DTSEN dibangun untuk membantu negara menemukan manusia yang membutuhkan negara.
Jika sebuah sistem mampu mengelola jutaan bahkan puluhan juta data tetapi gagal mengenali keluarga yang nyata-nyata membutuhkan perlindungan, maka persoalannya bukan lagi sekadar kesalahan angka. Itu adalah kegagalan sistem membaca kenyataan. Dan jika kegagalan itu terjadi, jangan buru-buru menunjuk desa.
Periksa sistemnya. Buka datanya untuk koreksi. Perjelas tanggung jawabnya. Percepat perbaikannya. Pastikan bantuan mengikuti kenyataan. Sebab pemerintah boleh bekerja dengan angka.Tetapi rakyat hidup dengan kenyataan. Jangan biarkan manusia hilang di balik angka.
Diketahui pembagian desil 1 sampai 4 menjadi kelompok yang diprioritaskan untuk berbagai program bantuan sosial. Sementara masyarakat yang masuk desil 5 masih dapat memperoleh program tertentu, terutama bantuan yang memiliki ketentuan kepesertaan tersendiri, seperti bantuan iuran kesehatan.
Bagi kelompok desil 6 hingga 10 umumnya tidak menjadi prioritas penerima bansos karena dinilai memiliki kondisi sosial ekonomi yang relatif lebih baik.
TIM REDAKSI
