PRESIDEN Prabowo Subianto menjalankan salah satu janji politiknya yaitu program makan siang gratis yang berubah nama menjadi makan bergizi gratis (MBG) yang menyasar siswa taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Prabowo menarget 82,9 juta penerima pada akhir 2025 nanti.
Tentu, anggaran juga harus diperhatikan, kini anggaran yang tersedia hanya Rp71 triliun. Cukup untuk menyasar 15 hingga 17,5 juta penerima manfaat.
Bagaimana mengisi Dapur MBG agar bisa mensajikan makanan yang memenuhi standar kebutuhan gizi sesuai harapan.
Mengingat ada kasus 40 siswa SDN Dukuh 03 Sukoharjo, Jawa Tengah, mengalami keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis Kamis, 16 Januari 2025.
Dilansir tempo.co, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana langsung dipanggil menghadap Istana Kepresidenan untuk melaporkan kasus dugaan keracunan makan bergizi gratis di SDN Sukoharjo.
Usai kejadian tersebut, pemerintah memperketat standar operasional prosedur (SOP) untuk setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menjelaskan dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) penyedia Makan Bergizi Gratis telah menerapkan standar operasional prosedur (SOP) yang ketat.
Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat ada 190 SPPG atau Dapur MBG telah beroperasi sejak 6 Januari 2025.
Dapur-dapur tersebut tersebar di 26 provinsi, mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Gorontalo.
Selanjutnya Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat, dan Papua Selatan.
Setiap Dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh BGN. Kepala SPPG ini bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan.
Pelaksanaan MBG tentunya sangat membutuhan suplai bahan makanan yang kontinu dan memenuhi standar seperti sayuran, buah, telur, ikan, daging dan beras untuk diolah di Dapur MBG. Dari mana memperolehnya ini menjadi sesuatu yang penting untuk diperhatikan karena sejauh ini bukan masyarakat ketiadaan makan bergizi tetapi jauh lebih mendasar tidak ada akses yang memadai terhadap bahan kebutuhan pokok itu.
Sebagaimana laporan Neraca Bahan Makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pangan Nasional pada tahun 2018-2020, belum semua pangan strategis Indonesia dapat dipenuhi oleh produksi domestik.
Apakah dengan mengimpor atau menggenjot produksi dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan untuk suksesnya MBG hingga tahun 2029?
Dinas teknis seperti Pertanian, Peternakan, Perikanan di daerah mestinya lebih sigap menangkap peluang ini dalam mendorong program pemberdayaan masyarakat petani dan peternak untuk terlibat aktif dalam rantai pasok kebutuhan ini dengan produksi yang sehat dan ramah lingkungan.
Anggota DPRD Provinsi NTT, Alexander Take Ofong, S.Fil pernah menegaskan, katahanan pangan bukan sekadar distribusi tetapi akses untuk kedaulatan pangan. Masyarakat tidak saja mendapatkan distribusi bahan pangan tetapi memiliki aksesibilitas untuk berdaulat atas pangan dengan kemampuan memproduksi secara mandiri dari tanah dan tangan sendiri melalui sistem pertanian dan peternakan yang sesuai karakteristik tanpa adanya subordinasi. (*)
