Oleh: Fridolin Denri Bria
Di ruang kelas Indonesia hari ini, ada ironi yang sulit disembunyikan. Negara mulai menjamin makan bergizi gratis bagi siswa, tetapi pada saat yang sama masih banyak guru yang memikirkan bagaimana memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Anak-anak datang ke sekolah dengan harapan memperoleh makanan sehat, sementara sebagian guru datang dengan beban ekonomi yang tak kunjung selesai.
Pertanyaannya sederhana, tetapi sangat mendasar: bagaimana pendidikan benar-benar maju jika mereka yang mendidik masih hidup dalam ketidakpastian? Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memang lahir dari tujuan yang baik. Pemerintah ingin menciptakan generasi sehat, menekan angka stunting, dan membangun kualitas sumber daya manusia menuju indonesia Emas 2045. Dalam konteks itu, program ini layak diapresiasi. Sebab anak yang lapar akan sulit berkonsentrasi, sulit memahami pelajaran, dan sulit berkembang secara optimal.
Namun pendidikan tidak hanya berbicara tentang isi piring. Pendidikan adalah tentang manusia yang membentuk manusia lain. Di titik inilah peran guru menjadi sangat penting. Sayangnya, hingga hari ini kesejahteraan guru masih menjadi persoalan yang belum sungguh-sungguh diselesaikan negara. Data menunjukkan bahwa masih banyak guru honorer di Indonesia menerima penghasilan yang jauh dari kata layak. Sebagian bahkan memperoleh upah dibawah standar kebutuhan hidup.
Di berbagai daerah terpencil, guru harus mengajar dalam fasilitas terbatas, akses teknologi minim, dan kondisi infrastruktur yang memprihatinkan. Di beberapa wilayah Indonesia Timur, termasuk Nusa Tenggara Timur, masih ada sekolah dengan ruang belajar rusak, kekurangan buku, bahkan keterbatasan listrik dan jaringan internet. Namun di tengah keterbatasan itu, guru tetap hadir setiap hari untuk mengajar dan menjaga harapan anak-anak bangsa.
Ironisnya, pengabdian guru sering kali hanya dihargai melalui slogan “pahlawan tanpa tanda jasa.” Kalimat itu terdengar mulia, tetapi diam-diam menyimpan ketidakadilan. Sebab dibalik pujian tersebut, banyak guru dipaksa bertahan dan hidup dalam tekanan ekonomi yang berkepanjangan. Negara seolah menggunakan pengorbanan guru, tetapi lambat dalam memberikan kesejahteraan yang layak. Di sinilah letak kritik terhadap program MBG.
Kritik ini bukan berarti menolak program makan bergizi gratis, melainkan mempertanyakan arah prioritas pendidikan nasional. Pemerintah tanpak sangat serius membicarakan menu makanan siswa, tetapi belum menunjukkan keseriusan yang sama dalam menyelesaikan persoalan mendasar pendidikan, terutama kesejahteraan guru dan pemerataan kualitas sekolah.
Padahal kualitas pendidikan tidak akan lahir hanya dari makanan bergizi. Pendidikan yang baik membutuhkan guru yang tenang secara ekonomi, sekolah yang memadai, dan sistem pendidikan yang adil. Siswa yang sehat memang penting, tetapi guru yang kehilangan motivasi akibat tekanan hidup juga akan memengaruhi kualitas pembelajaran di kelas.
Lebih jauh lagi, program MBG juga harus diawasi secara serius agar tidak berhenti sebagai kebijakan populis yang hanya menarik secara politik. Program sebesar ini membutuhkan distribusi yang tepat, pengelolaan anggaran yang transparan, serta kesiapan infrastruktur yang matang. Jika tidak, program yang awalnya bertujuan baik justru dapat menjadi beban baru dalam sektor pendidikan.
Indonesia sebenarnya dapat belajar dari negara-negara maju seperti Jepang dan Finlandia. Kedua negara tersebut tidak hanya memperhatikan kebutuhan siswa, tetapi juga sangat menghargai profesi guru. Guru ditempatkan sebagai pusat pembangunan manusia. Mereka memperoleh pelatihan berkualitas, penghargaan sosial tinggi, dan kesejahteraan yang layak.
Hasilnya terlihat jelas: pendidikan tidak hanya melahirkan siswa yang cerdas, tetapi juga masyarakat yang disiplin, kritis, dan berkarakter. Karena itu, pemerintah perlu melihat pendidikan secara lebih utuh. Program makan bergizi gratis memang penting, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya simbol kepedulian negara terhadap pendidikan.
Ada beberapa langkah konkret yang perlu dilakukan.
Pertama, negara harus memastikan kesejahteraan guru menjadi prioritas nasional. Guru honorer membutuhkan kepastian status, gaji layak, jaminan kesehatan, dan perlindungan sosial. Pendidikan tidak akan maju jika guru terus hidup dalam kecemasan ekonomi.
Kedua, anggaran pendidikan harus digunakan secara proporsional dan berkeadilan. Program gizi siswa perlu berjalan berdampingan dengan peningkatan kualitas guru, pembangunan fasilitas sekolah, dan pemerataan akses pendidikan di daerah tertinggal.
Ketiga, pemerintah perlu membangun sistem pendidikan yang berorientasi jangka panjang, bukan sekadar pencitraan sesaat. Pendidikan adalah investasi peradaban. Dampaknya mungkin tidak langsung terlihat hari ini, tetapi akan menentukan masa depan bangsa puluhan tahun mendatang.
Keempat, masyarakat juga perlu mengubah cara pandang terhadap guru. Guru tidak membutuhkan romantisasi penderitaan, melainkan penghormatan nyata. Menghormati guru bukan hanya dengan ucapan “Hari Guru Nasional”, tetapi juga dengan memastikan mereka hidup layak dan bermartabat.
Pada akhirnya, pendidikan Indonesia tidak boleh dibangun setengah-setengah. Memberi makan siswa adalah langkah baik, tetapi memuliakan guru adalah langkah yang jauh lebih mendasar. Sebab di tangan gurulah masa depan bangsa dibentuk setiap hari di ruang kelas sederhana, di sekolah pelosok, dan di tengah keterbatasan yang sering kali tidak terlihat oleh negara.
Hari Pendidikan Nasional seharusnya menjadi momentum refleksi bersama: apakah kita sungguh sedang membangun pendidikan yang berkeadilan, atau hanya sibuk membangun program yang terlihat baik di permukaan? Sebab bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang mampu memberi makan anak-anaknya, tetapi juga bangsa yang mampu menghormati, menyejahterakan, dan memuliakan para gurunya.
Penulis adalah Mahasiswa Fakultas Filsafat UNWIRA Kupang
