(Satire Pada Hari Pentakosta)
Ah, betapa indahnya masa depan negeri ini di bawah panji suci rezim tambang. Di mana-mana, alat berat menderu bagai simfoni kemajuan, mengoyak gunung, melumat hutan, menggali bumi demi satu hal yang paling mulia: emas dan batu bara. Siapa yang butuh oksigen kalau ada cuan? Siapa yang peduli ikan, kalau sudah ada nikel?
Lihatlah Papua. Dulu hanya dihuni oleh orang-orang yang terlalu bergantung pada hutan, sungai, dan adat. Untung saja tambang masuk. Sekarang, sungai jadi keruh keabu-abuan—warna kemajuan. Hutan dibabat, diganti pos satpam dan jalan hauling. Anak-anak asli mungkin kehilangan kampung halaman, tapi hei, mereka bisa melihat truk tambang lalu-lalang. Tanda negara peduli. Freeport? Pahlawan pembangunan. Yang menolak tambang? Ya, jelas pengkhianat bangsa. Masa depan kita tidak di tangan petani, tapi di tangan kontraktor tambang dan investor bervest.
Raja Ampat? Pulau-pulau eksotik yang membosankan karena terlalu alami. Kini ada harapan! Tanah-tanah subur dan karang-karang indah siap diganti pelabuhan tambang nikel. Pariwisata bahari memang bagus, tapi tidak seproduktif eksplorasi tambang. Masyarakat adat Maya? Terlalu sentimentil. Mereka pikir laut dan hutan itu ibu? Ayo, kita ajari mereka bahwa ibu sejati adalah saham tambang yang terus naik nilainya.
Kita bergeser ke Maluku. Negeri rempah-rempah itu akhirnya melek tambang. Pulau Romang dan Seram, dulunya hanya dipakai untuk berkebun, menyanyi, dan hidup damai. Kini, tanahnya bisa dimanfaatkan untuk menambang emas dan nikel. Mengapa mempertahankan adat, kalau bisa memiliki lubang tambang sedalam 50 meter? Bukankah lebih indah hidup dalam konflik sosial dan longsor, ketimbang hidup membosankan dalam keharmonisan lingkungan?
Dan Kalimantan—mahkota kemuliaan rezim tambang! Paru-paru dunia yang kini diubah menjadi paru-paru batu bara. Ribuan lubang tambang menghiasi tanah ini seperti tahi lalat keberuntungan. Anak-anak yang tenggelam di lubang tambang? Ya, itu pengorbanan kecil untuk kemajuan besar. Masa depan kita kan bukan tentang anak-anak, tapi tentang ekspor komoditas! Lagi pula, jika kita pindahkan ibu kota ke sana, siapa tahu lubang-lubang itu bisa jadi danau buatan. Estetik, bukan?
Hebatnya, semua ini didukung undang-undang. Omnibus Law—produk legislatif paling futuristik—membuat segala hal menjadi mudah: izin dikeluarkan secepat senyuman menteri. Masyarakat adat? Tidak perlu konsultasi. Cukup beri brosur bertuliskan “Ini demi pembangunan,” lalu masuklah alat berat ke kampung mereka.
Aktivis lingkungan? Oh, mereka romantis sekali. Mereka bicara tentang masa depan cucu kita, padahal cucu-cucu itu belum lahir. Sementara tambang, cuannya nyata. Suara rakyat memang penting, tetapi suara backhoe dan profit margin jauh lebih merdu.
Dan jika ada yang bertanya: “Mau dibawa ke mana Indonesia?”, jawab saja dengan senyum: ke Zahara. Ke negeri tanpa hutan, tanpa sungai, tanpa adat, tanpa ikan—tapi penuh dengan dividen dan konsesi. Di sana, langit berwarna jingga karena debu, dan air sungai berkilau… bukan karena bersih, tapi karena logam berat.
Zahara adalah masa depan. Negeri yang berhasil mengorbankan semua demi segelintir. Negeri yang mengukur kemajuan bukan dari kualitas hidup, tetapi dari panjangnya jalan tambang dan banyaknya izin yang keluar. Negeri yang sukses karena telah menukar nyanyian burung menjadi suara mesin bor. Negeri kita sendiri.
Oleh: Vitalis Wolo
