Oleh: Ahmad Rafiuddin
Alumni pesantren Tebuireng, Jombang, sudah memiliki lembaga yang memadai dalam wadah kepengurusan Ikatan Keluarga Alumni Pesantren Tebuireng (IKAPETE). Konsep pemikiran semakin berkembang dan mengarah pada gerakan-gerakan di bidang pendidikan, ekonomi hingga pemberdayaan masyarakat.
Tantangan globalisasi saat ini semakin kompleks, hingga membutuhkan pengorbanan atau jihad bukan dalam tataran fisik, melainkan “jihad islahi”, yakni berjuang dalam mencerdaskan dan memberdayakan umat, termasuk mendidik rakyat agar melek politik.
Di negeri Iran, betapa masyarakat dibimbing oleh elit-elit politiknya agar memahami sejarah bangsanya, bahkan tentang kebesaran agama dan leluhurnya, serta kemuliaan para pendahulunya. Untuk itu, konsep menegakkan syariat Islam bukan hanya persoalan hukum-hukum fiqih yang dangkal, tetapi bagaimana fatwa-fatwa agama dibuat agar selaras dengan kecerdasan dan kemaslahatan umat, serta sesuai dengan konteks kekinian dan keindonesiaan.
Dengan wadah lembaga yang ada, saya kira alumni Tebuireng akan sanggup membangun konsep dan pikiran-pikiran besar, sebagaimana para pendahulu membangun Nahdlatul Ulama yang selaras dengan pergerakan pembangunan umat, termasuk di bidang politik. Karena Gus Dur sendiri berpendapat, bahwa wilayah politik adalah bagian tak terpisahkan dengan agama, dalam rangka amr ma’ruf dan nahi munkar. Pada prinsipnya, selama politik dianggap tidak kotor dan baik-baik saja, maka keberpihakan dengan umaro, merupakan pilihan kebijakan yang sulit terbantahkan.
Untuk itu, kita harus kembali kepada khittah dari awal perjuangan Syekh Hasyim Asy’ari, bahwa hanya politik moral yang memperjuangkan prinsip keadilan, maka akan selaras dengan jihad spiritual Islam yang ditegakkan NU dari zaman ke zaman.
Terkait dengan ini, dalam acara peresmian Pesantren Tebuireng 09 Rangkasbitung, Banten, beberapa waktu lalu, K.H. Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin) selaku pengasuh Tebuireng Pusat dan penulis buku Mengenal Sosok Hadratussyeikh KH Hasyim Asy’ari, Pemersatu Umat Islam Indonesia, menegaskan bahwa fatwa jihad untuk melawan pendudukan Belanda diawali sejak wafatnya ulama dan tokoh pergerakan Banten Syekh Nawawi Al-Bantani. Itulah yang kemudian disusul dengan dikirimkannya delegasi ke Arab Saudi yang disebut “Komite Hijaz”, yang sebenarnya adalah bagian dari pergerakan umat Islam secara global.
Dalam pemaparannya, secara lugas Gus Kikin menelaah dan menganalisis peran perjuangan Syekh Hasyim yang mampu menggalang silaturahmi dan kebersamaan di antara berbagai mazhab dan aliran yang saat itu merebak di Nusantara. Untuk itu, terlalu dangkal jika hanya mengenal sosok Syekh Hasyim Asy’ari sebagai pendiri NU saja, akan tetapi beliau adalah pemersatu umat Islam Indonesia, dan juga penggerak kemerdekaan Republik Indonesia. Menurut Gus Kikin, gerakan perlawanan Syekh Hasyim justru sepulang menuntut ilmu dari Mekah. Tentu peran Syekh Nawawi selaku guru (mursyid) yang kemudian lolos dari kejaran kaum penjajah Belanda, setelah para agresor itu mengucilkan Pangeran Diponegoro secara sewenang-wenang.
Bila ditelaah pada periode tersebut, maka dapat dipahami jika terungkap berbagai motivasi yang mendorong penulisan kitab-kitab Syekh Hasyim adalah soal perlawanan terhadap ketidakadilan. Ini tercermin jelas dari goresan penanya yang mengusung spirit untuk merebut kemerdekaan, sebagaimana ruh perjuangan Revolusi Iran yang digagas sejak tampilnya Ayatullah Imam Khomeini.
Syekh Hasyim bergerak secara independen, dengan perangkat teknologi yang sangat minim pada masa itu. Beliau tekun menulis kitab, mengadakan pengajian, terus berupaya menggerakkan semangat rakyat. Bahkan, ketika memasuki pendudukan Jepang, radio-radio yang dipakai untuk menggerakkan massa lebih cenderung dikuasai oleh kaum nasionalis seperti Soekarno.
Jadi pada prinsipnya, sangat keliru jika perlawanan itu dianggap sebagai pemberontakan. Sebab, kesatuan kaum muslimin dalam menggalang front yang selaras dengan kekuatan nasionalis, adalah upaya melawan penjajahan, serta mempertahankan hak milik bangsa Indonesia, yang sebelumnya dirampas oleh pihak penjajah. Selain itu, hak-hak asasi manusia yang digaungkan secara internasional, pada hakikatnya selaras dengan nilai-nilai Islam yang universal, yang juga sesuai dengan Qanun Asasi NU, bahwa NU sebagai organisasi sosial keagamaan, bertumpu pada paham Ahlussunnah Wal Jamaah (Aswaja), yang sanad keilmuannya menjurus langsung kepada Rasulullah, baik secara teologis, filosofis maupun historis.
Saat ini, IKAPETE telah memiliki 80 pengurus cabang dan 18 wilayah se-Indonesia, serta 5 pengurus cabang internasional (PCI). Banyak aktivitas yang konsisten bergerak untuk pengembangan pendidikan, ekonomi, seni, hingga pemberdayaan perempuan. IKAPETE juga menyelenggarakan Munas dalam dua tahun sekali. Sedangkan, untuk Munas 2026 pada pertengahan April ini, sudah dikonfirmasi kehadiran pengurus cabang internasional, yakni PCI Mesir dan PCI Arab Saudi. IKAPETE juga mengundang tokoh-tokoh dari kalangan non-Muslim yang memiliki concern terhadap pemikiran-pemikiran Syekh Hasyim dan Gus Dur, serta berkomitmen bagi gerakan perjuangan demi kemajuan bersama. (*)
Penulis adalah Pengasuh Ponpes Tebuireng 09, Rangkasbitung, Banten, penulis buku “Marwah Pesantren”, juga penulis esai keislaman dan kepesantrenan di berbagai media luring dan daring
