Oleh Muhamad Pauji
“Penguasa dan politikus kita, masih terus menjadikan kedunguan dan pendangkalan sebagai komoditas politik. Mereka membiarkan rakyat tak berpendidikan sebagai massa mengambang, yang suaranya diperebutkan ketika musim pemilu tiba.” (Rocky Gerung, guru besar Filsafat di Universitas Indonesia)
Ada seorang penceramah agama, dikarenakan cukup kaya dan rajin beribadah, lalu merasa berhak memberi komentar bahwa orang-orang miskin tak perlu dibela, tetapi cukup diberi zakat saja. Sebab, mereka yang hidup miskin, harus menerima takdir kemiskinannya. “Allah memberi amanat dan hak atas kekayaan materi kepada para hartawan (kaum pengusaha). Jika uang satu miliar diberikan kepada seorang miskin, ia tak mungkin mampu mengelolanya, bahkan akan cepat habis karena sifat tamak dan serakahnya,” ujar sang penceramah.
Di sisi lain, Rasulullah pernah berdoa agar dirinya selalu akrab dengan orang-orang miskin, diwafatkan dalam keadaan miskin, bahkan hidup di akhirat bersama orang-orang miskin. Terkait dengan itu, seorang sahabat Nabi sekaligus saudagar kaya-raya Abdurrahman bin Auf, suatu kali berdoa agar dirinya “dimiskinkan” oleh Allah, justru setelah ia berhasil menjadi saudagar yang kaya-raya. Namun, doa itu tak mendapat pengabulan lantaran Allah mempercayai kredibilitasnya, serta sifat amanahnya yang tinggi untuk membela dan menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan.
Di sini, saya ingin membedakan antara frase “orang tak mampu” dengan “kaum fakir-miskin”. Selain itu, ada tipikal kaum zahid (zuhud), yang memilih hidup dalam kesederhanaan, baik di tengah keterbatasannya maupun di tengah kekayaannya yang melimpah.
Amanat kekayaan dengan harta yang melimpah, identik dengan amanat kekuasaan yang dianugerahkan bagi seorang hamba. Tetapi, itu tidak serta-merta ditafsirkan bahwa Allah sedang mengasihi dan menyayangi seorang hamba-Nya. Karena, jika amanat yang bersifat duniawi tak mampu diemban dengan penuh tanggungjawab, maka ia hanya berfungsi selaku “istidraj” yang kelak menenggelamkan kredibilitasnya, serta menjatuhkannya ke dalam kehinaan.
Filsafat Jawa
Para penganut ajaran “monisme” cenderung ke arah fatalisme yang absurd dalam memahami kekuasaan dan kekayaan duniawi. Bagi mereka, sosok Firaun dimungkinkan untuk hadir di muka bumi ini, bahkan tergolong manusia yang wajib ada. Sebab, tanpa sosok Firaun, tak mungkin Nabi Musa tampil selaku pejuang kebenaran dan keadilan. Ketika mereka menafsirkan bahwa Allah meliputi segala sesuatu, hal tersebut mengandung konsekuensi penafsiran, bahwa hakikat yang ada merupakan hakikat keberadaan Allah. Yang mengajak kebaikan maupun keburukan juga hanya Allah semata. Sang tuan rumah adalah Allah, termasuk yang mengetuk pintu, engsel pintu, bahkan bunyi ketukan itu pun adalah Allah.
Ajaran monisme sangat berhubungan dengan filsafat leluhur Jawa dalam lakon Sang Dalang yang berhak mengendalikan peran sang wayang sepenuhnya. Dalam opininya “Konstruksi Imajinasi Bangsa”, Hafis Azhari menguraikan naskah Jawa-Kuno berupa Serat Puwakanda yang memanipulasi tafsiran Ronggowarsito (Serat Paramayoga) di istana Surakarta. Karya sastra itu ujung-ujungnya menyampaikan pesan dakwah yang dilegitimasi keraton, bahwa Pangeran Diponegoro identik dengan figur Togog yang berburuk rupa.
Sedangkan, Sang Hyang Samba mengejawantah dalam diri Hamengku Buwono V yang diidentikkan dengan wajah tampan dan baik hati. Kemudian, pihak Belanda dan Patih Danurejo, tentu saja dikonotasikan sebagai Semar dan Bathara Narada, karena siapa lagi kalau bukan Semar yang bertugas menjaga orang-orang Jawa di dalam negeri.
Menurut Romo Mangunwijaya, dalam ajaran leluhur Jawa, sesungguhnya dunia politik, sastra dan religiusitas merupakan satu paket, sebagai pelaksanaan prarencana Tuhan ke dalam layar duniawi. Bagi orang-orang berpenghayatan mistis, seluruh semesta ini dapat mewahyukan diri sebagai sakralitas kosmik. Jadi, setiap peristiwa dalam kosmos mikro yang fana ini hanyalah pengejawantahan lakon kosmos makro yang mengatasi kehendak rakyat jelata, dan merupakan takdir yang harus diterima dan ditaati oleh mereka.
Pihak keraton dan penjajah Belanda, boleh dibilang telah memenangkan pertempuran sesaat, tetapi pada hakikatnya mereka telah kalah dalam peperangan secara moral (mahkamah sejarah). Menurut Hafis Azhari, konsep kekuasaan feodal dalam piramida tatanan hirarkis selama ini, kadang dianut, bahkan didakwahkan oleh para tokoh agama NU sekaliber Gus Dur, Gus Baha hingga Gus Miftah. Memang, dakwah Rasulullah sendiri meliputi jagat makro dan mikro kesemestaan, baik dari kalangan sufistik hingga kaum konservatif dan ortodoks sekalipun. Namun, menurut Hafis, kita harus menempatkan diri selalu pengkritik atau penggugah kesadaran untuk dapat melengkapi dan merumuskan ajaran leluhur dengan baik. Sebab, dalam sepanjang sejarahnya, peran rakyat kawula (kaum miskin) di seluruh Jawa dan Nusantara ini, selalu saja dianggap sekunder belaka, karena yang dianggap primer adalah kedudukan sang penguasa dan pengusaha tadi.
Di sisi lain, Gus Dur pernah berpendapat, bahwa citra manusia tradisional Jawa, seperti yang tergambar dalam perwayangan, hanyalah kelir jagad cilik yang berfungsi sebagai bayangan yang dianggap tidak sejati. Karenanya, hanya dapat bergerak berkat peran Ki Dalang sebagai jagad gede. Tidak mengherankan apabila segala peristiwa kekuasaan politik didominasi dan diputuskan oleh sang penentu sejati, serta diniscayakan oleh kehendak Sang Dalang belaka.
Rocky Gerung justru lebih ekstrim memahami filsafat Jawa yang dinilainya terlampau mengandalkan naluri hewan yang “berburu” demi untuk menyusui anak-anaknya. Ajaran tersebut lebih cenderung pada ajaran monisme yang bersifat Jabariyah. Meskipun (barangkali) Rocky kurang menguasai konsep Jabariyah dan Qadariyah, namun setidaknya ia memahami konsep filsafat Barat yang selaras dengan itu.
Pada sebagian penganut sufisme klasik di ranah Jawa dikenal dengan sebutan “manunggaling kawula gusti” (wahdatul wujud). Namun demikian, menurut penulis novel Pikiran Orang Indonesia itu, “Hal ini sudah memasuki wilayah adab manusia di mata Tuhan. Karena bagaimanapun, ada hal-hal krusial dalam dakwah Islam yang tak boleh diumbar secara masif, namun cukup menjadi rahasia sang pendakwah dengan Tuhannya. Sebab, jika konsep itu didakwahkan ke publik, tidak menutup kemungkinan melahirkan Firaun-Firaun baru yang dilegitimasi kekuasaan lama, dengan dalih bahwa segala ketidakadilan dan kesewenangan akan dianggap bagian dari sekenario Tuhan yang lumrah saja.”
Moral penguasa
Di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi ditegaskan, bahwa pemikul tanggungjawab kekuasaan dan kekayaan di dunia ini, sangat berat tanggungannya di akhirat kelak. Itulah yang membuat banyak sahabat Nabi, seperti Abu Hurairah atau Said bin Amir menolak kursi kekuasaan, ketika Umar bin Khattab mengangkatnya sebagai Gubernur Damsyik (Damaskus).
“Tolong jangan bebani saya dengan ujian seberat ini, wahai Umar.”
Demikian ujar Said bin Amir kepada sahabatnya itu, saat Umar bin Khattab mengangkatnya agar menduduki kursi gubernur.
Ketika melihat gelagat Muawiyah yang cenderung ambisius dan hedonistik, Umar menghendaki sistem pemerintahan dikelola oleh figur-figur yang sederhana dan bersahaja (zuhud). Sebagai pemimpin dan khalifah, Umar memanfaatkan hak vetonya untuk menggeser kedudukan Muawiyah (selaku gubernur Damsyik) serta menggantikannya dengan Said bin Amir.
Peta politik seketika berubah. Meskipun memiliki keutamaan, nama Said bin Amir kurang dikenal luas di kalangan para sahabat Nabi. Sebagai pendatang Muhajirin yang miskin dan cenderung ntrovert, di tengah kepemimpinannya, Said menerima banyak protes dan kritikan dari orang-orang yang tidak sepaham dengan pendapat pemerintah pusat (Madinah), namun Umar tetap memlimpahkan kekuasaan pada Said hingga akhir masa jabatannya.
Lalu, muncullah pertanyaan, apakah Damaskus akan baik-baik saja jika jabatan Gubernur itu dipegang oleh orang lain selain Said bin Amir? Inilah pertanyaan krusial yang sedang kita hadapi bersama, apakah Islam akan menyebar luas ke penjuru dunia jika kekuasaan bukan di tangan Muawiyah yang berambisi pada kekuasaan? Apakah Indonesia akan baik-baik saja jika Soeharto tidak tampil dalam kekuasaan Orde Baru selama 32 tahun? Wilayah ini sudah masuk dalam kategori “adab Allah” yang saya kemukakan di atas. Sebab, bukan di situ letak esensi pertanggungjawaban sejarah.
Masalahnya, jika kita menyebarkan (mendakwahkan) suatu ajaran agama, tentu harus selaras dengan kualitas moral (kebaikan), sehingga nilai-nilai agama dapat tersampaikan dengan baik dan benar. Dan dengan demikian, keluhuran budi pekerti Rasulullah juga selaras dengan kebesaran citra Islam yang tersampaikan ke tengah khalayak.
Ketika Malik bin Harits al-Asytar diutus selaku gubernur Mesir oleh Imam Ali bin Abi Thalib, ia pernah diberi peringatan oleh Saydina Ali perihal kompleksitas budaya dan peradaban Mesir yang sudah berkali-kali ganti dinasti dan kekuasaan selama masa ribuan tahun. Ada penguasa (raja) yang baik dan kesudahannya tercatat dengan tinta emas, namun tidak sedikit penguasa jahat (zalim) yang telah dinistakan dan dihinakan dalam catatan sejarah. “Wahai Malik,” tulis Saydina Ali dalam suratnya, “saat ini, setiap gerak-gerikmu akan diperhatikan rakyat banyak, sebagaimana kamu memperhatikan pemerintah sebelummu. Rakyat akan mengawasimu dengan cermat dan teliti, sebagaimana kamu pernah mengawasi pemerintah sebelummu dengan cermat juga.”
Pejuang tauhid
Banyak pejuang-pejuang “tauhid” yang terlukis nama baiknya ke dalam tinta emas, baik pasca maupun pra kenabian Muhammad. Nama besar Alexander Zulkarnain hingga pejuang Ashabul Kahfi juga tercatat dalam keabadian sejarah (Alquran). Setelah kenabian Muhammad, kita pun mengenal kebesaran nama Sultan Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Byzantium (Turki) yang selaras dengan perjuangan Salahuddin al-Ayyubi yang menaklukkan Yerusalem pada tahun 1187 Masehi. Kedua pahlawan besar itu memiliki kualitas akhlak dan moral yang diteladani dari jejak-langkah Rasulullah. Terutama Shalahuddin al-Ayyubi (Sultan Saladin) yang membuat para ilmuwan dan sejarawan Barat berdecak kagum terhadap kualitas moral dan keluhuran budi pekertinya (akhlaqul adzimah).
Di sisi lain, ada tipikal pemimpin zuhud seperti Said bin Amir, yang terpaksa harus didesak oleh Umar bin Khattab agar menduduki jabatan gubernur di Damaskus (Damsyik). Berkaca pada sejarah kerajaan dan kekuasaan duniawi yang banyak tergelincir ke dalam dekadensi moral, Said bin Amir mengakui dirinya harus berhati-hati (wara) karena ia tak mau tertinggal oleh barisan Rasulullah dan para sahabat yang berada di baris depan dalam memasuki pintu surga. Bahkan, dengan sifat qana’ah yang dimilikinya, Said justru menolak tunjangan negara yang diperuntukkan bagi keluarganya, dan selalu memperingatkan saudara-kerabatnya agar berhati-hati, dan jangan sampai mengecewakan amanat rakyat yang dipimpinnya.
Selalu terbayang dalam impian Said bin Amir, ketika para malaikat membariskan umat Muhammad di hari akhir nanti. Lalu, menghisab pertanggungjawaban para pemimpin yang memikul amanah rakyat, Said bin Amir ingin menjawab serempak bersama para sahabat Nabi: “Apa yang mesti dipertanggungjawabkan dari kami yang hidup apa adanya, serta tidak memiliki kemegahan duniawi untuk dihisab.”
Seketika itu, para malaikat akan diam terpaku, memberi rasa hormat, serta mengantarkan mereka ke dalam barisan orang-orang yang pertama kali masuk surga. (*)
Penulis adalah pengamat sosial kemasyarakatan, pegiat organisasi Orang Indonesia (OI), menulis esai dan prosa di berbagai media nasional luring dan daring.
