Oleh: Paskalia Hoar
Setiap kali musim hujan tiba, warga Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur (NTT), selalu dihantui oleh masalah yang sama: luapan Sungai Benenain. Bagi masyarakat setempat, khususnya para petani, banjir bukan lagi sekadar kejadian alam biasa. Banjir telah menjadi ancaman nyata yang terus-menerus merusak tempat tinggal, menenggelamkan lahan pertanian, dan mematikan sumber penghasilan mereka. Situasi sulit ini memicu sebuah pertanyaan besar: sampai kapan masyarakat harus terus menderita tanpa adanya solusi yang benar-benar menyelesaikan akar masalah?
Banjir Benenain yang terjadi berulang kali ini membawa dampak yang sangat merusak. Desa-desa di Malaka Barat seperti Desa Oanmane, Sikun, Fafoe, dan Motaain sudah menjadi langganan luapan air bercampur lumpur setinggi satu meter yang merendam rumah warga. Saat air meluap, sawah dan kebun seketika berubah menjadi lautan air, tanaman rusak total, dan kegiatan ekonomi warga lumpuh. Petani yang sudah mengeluarkan banyak tenaga dan modal untuk mengolah tanah, membeli bibit, serta merawat tanaman terpaksa harus pasrah karena gagal panen. Bagi keluarga yang hidup dari bertani, kerugian ini bukanlah masalah kecil, melainkan ancaman langsung terhadap urusan isi piring dan masa depan keluarga mereka.
Jika dilihat dari sudut pandang Politik Lingkungan, banjir tidak bisa hanya disalahkan pada curah hujan yang tinggi. Masalah ini terjadi karena adanya hubungan erat antara kondisi alam, cara pengelolaan lahan, arah pembangunan, dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Oleh karena itu, penanganan banjir Benenain tidak boleh hanya fokus pada pemberian bantuan atau penyelamatan saat bencana sedang terjadi. Pemerintah harus mulai berpikir jauh ke depan dengan membuat rencana jangka panjang yang bisa melindungi masyarakat dan mengurangi risiko bencana sebelum musim hujan tiba.
Selama ini, membangun tanggul dan memperbaiki infrastruktur selalu dianggap sebagai jalan keluar utama. Namun, hanya mengandalkan pembangunan fisik terbukti tidak cukup jika tidak dibarengi dengan perencanaan yang matang dari hulu(atas) hingga hilir(bawah). Kasus terbengkalainya rehabilitasi Tanggul Busabelo (https://www.google.com/search?kgmid=%2Fg%2F11z48y_5yv)—yang jebol sejak badai Siklon Seroja 2021 dan memicu luapan besar berulang hingga Maret 2024—menjadi bukti nyata bahwa penanganan yang setengah-setengah sangat berbahaya. Penanganan banjir yang benar harus melihat aliran sungai secara utuh, menjaga kualitas tanggul secara berkala, mengatur penggunaan lahan di daerah atas sungai, serta menjaga kemampuan alam dalam menampung air. Tanpa rencana yang menyeluruh, pemerintah hanya akan mengulang cara kerja yang sama setiap tahunnya: membuat tanggul tanah darurat yang akan kembali jebol saat dihantam air.
Banjir di Sungai Benenain ini juga memperlihatkan adanya masalah Ketidakadilan Lingkungan. Masyarakat kecil, terutama para petani, adalah kelompok yang paling rentan dan harus menanggung dampak kerugian paling besar. Di sisi lain, mereka tidak memiliki modal materi atau kekuatan politik untuk mencegah kerusakan tersebut. Mereka menjadi korban dari kebijakan pengelolaan sungai yang belum sepenuhnya memihak kepada masyarakat bawah. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah seharusnya hadir bukan hanya sebagai pembagi sembako setelah banjir, melainkan sebagai pelindung yang membuat aturan tegas demi menyelamatkan warganya dari ancaman tahunan.
Di samping itu, suara masyarakat dan kelompok tani harus didengar dalam membuat kebijakan. Para petani adalah orang-orang yang paling tahu kondisi lapangan, mulai dari arah aliran air, titik genangan, hingga dampak banjir dalam kehidupan sehari-hari. Pengalaman langsung para petani ini adalah informasi berharga yang bisa membuat pembangunan menjadi tepat sasaran. Kebijakan yang hanya dibuat di balik meja kantor tanpa melibatkan warga di lapangan berisiko besar menjadi proyek yang sia-sia dan tidak menjawab kebutuhan nyata masyarakat.
Kritik terhadap penanganan banjir ini kian krusial jika menilik masalah keterbukaan anggaran. Pemerintah wajib membuka informasi secara jelas kepada masyarakat mengenai berapa dana yang digunakan untuk penanganan banjir, proyek apa saja yang dibuat, dan bagaimana hasil evaluasinya. Keterbukaan ini sangat penting agar masyarakat bisa menilai sendiri apakah alokasi keuangan daerah benar-benar dipakai untuk mengurangi risiko banjir secara jangka panjang atau hanya habis untuk solusi sementara. Keberhasilan pembangunan lingkungan tidak boleh hanya diukur dari seberapa megah proyek yang dibangun, melainkan dari seberapa aman dan tenangnya kehidupan masyarakat di rumah mereka sendiri.
Pada akhirnya, bencana banjir di Benenain menjadi ujian bagi komitmen pemerintah dalam menciptakan pembangunan yang adil bagi semua orang. Masyarakat di Malaka Barat berhak untuk tidak lagi hidup dalam ketakutan setiap kali langit mulai mendung. Penanganan banjir harus menjadi tanggung jawab moral dan politik bersama yang diwujudkan lewat kerja nyata. Petani di Malaka Barat tidak hanya butuh dinding tanggul yang kuat, tetapi juga butuh kebijakan serta transparansi tata kelola yang berpihak pada nasib hidup mereka. Keselamatan warga dan kelangsungan lahan pertanian adalah hak yang wajib dipenuhi, bukan sekadar janji politik tahunan yang ikut hanyut bersama air banjir.
Penulis adalah Mahasiswa Ilmu Politik FISIP Universitas Nusa Cendana
