Oleh: Yoga Duwarto
Negara-negara berkembang atau negara berpendapatan menengah seperti Indonesia harus mampu keluar dari Middle Income Trap. Hal ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia harus berkelanjutan dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Terjebak dalam jebakan pendapatan menengah atau itulagi-itulagi jalan di tempat, tentunya mengakibatkan stagnasi ekonomi, peningkatan pengangguran, dan kesulitan dalam menciptakan lapangan kerja berkualitas.
Selain daripada itu, menjukkan akan ketidakmampuan bertransformasi menjadi negara berpendapatan tinggi dapat memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi, yang pada gilirannya dapat menghambat kemajuan pembangunan.
Perlu kita menyadari bahwa Indonesia telah berada dalam situasi Middle Income Trap sejak sekitar tahun 1993, ketika negara ini masuk dalam kategori pendapatan menengah berdasarkan klasifikasi Bank Dunia.
Meskipun Indonesia memang banyak mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, namun juga konsisten dalam kegagalan berbagai kebijakan dan struktur ekonomi yang akhirnya menyebabkan stagnasi berkepanjangan.
Sejak kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia telah melalui berbagai fase pembangunan ekonomi. Pada masa awal kemerdekaan, pemerintah melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda, tetapi dengan kondisi ekonomi masih lemah akibat perang dan inflasi tinggi.
Pada era Demokrasi Terpimpin di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, pertumbuhan ekonomi sempat mencapai 5,74 persen pada tahun 1961, namun mengalami penurunan drastis menjadi -2,24 persen pada tahun 1963 akibat melakukan belanja politik yang tinggi.
Kemudian pada masa Orde Baru (1967-1998) ditandai keberhasilan dengan stabilisasi ekonomi yang berhasil menekan inflasi dari 650 persen pada tahun 1966 menjadi 80 persen pada 1968. Pertumbuhan ekonomi meningkat pesat dengan rata-rata di atas 7 persen selama beberapa tahun.
Namun, krisis moneter menghantam Asia pada tahun 1997 telah berakibat penurunan tajam dalam pertumbuhan serta kepercayaan terhadap pemerintah.
Kemudian setelah reformasi pada tahun 1998, kembali Indonesia mengalami pemulihan yang lambat. Dan kemudian naik lagi dari tahun 2000 hingga 2005, pertumbuhan kembali pulih tetapi lagi-lagi tidak konsisten. Ketidakstabilan politik dan perilaku korupsi menghambat jalannya investasi dan reformasi struktural yang sangat diperlukan untuk meningkatkan daya saing.
Kemudian antara tahun 2008 hingga 2014, meskipun Indonesia mengalami pertumbuhan yang relatif stabil pada kisaran 5-6 persen, akibat kurangnya investasi dalam pendidikan dan teknologi membuat negara ini tidak mampu berinovasi. Perlu diketahui bahwa pendidikan adalah salah satu faktor utama yang dapat menghambat kemajuan Indonesia yaitu lemahnya strategi pendidikan dan kwalitas mutu sumber daya manusia.
Memang meskipun akses pendidikan telah meningkat, kualitas pendidikan di Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara lain. Bayangkan menurut hasil survei Programme for International Student Assessment (PISA) bahwa pada tahun 2018, Indonesia berada di posisi ke-74 dari 79 negara dalam hal mutu pendidikan, benar-benar menunjukkan Indonesia menjadi salah satu negara dengan kualitas pendidikan terendah di dunia.
Kualitas pendidikan di Indonesia teramat sangat memprihatinkan dan faktor yang berkontribusi terhadap masalah ini, termasuk rendahnya kualitas tenaga pengajar dan kurikulum yang tidak pernah relevan dengan kebutuhan dunia kerja.
Banyak guru tidak memiliki kemampuan profesional memadai dan kurangnya pelatihan serta sertifikasi membuat pengajaran tidak efektif. Kemudian biaya pendidikan yang mahal namun tidak sebanding dengan mutu pendidikan, telah menghalangi akses masyarakat terhadap pendidikan berkualitas.
Kualitas pendidikan Indonesia yang rendah juga tercermin dalam peringkat atau ranking perguruan tinggi sedunia. Meskipun terdapat beberapa universitas-universitas unggulan seperti Universitas Indonesia dan Institut Teknologi Bandung, namun seluruhnya perguruan tinggi yang ada sangat jauh tertinggal dalam peringkat global. Misalnya, Universitas Indonesia berada pada peringkat diatas ke-1.000 dunia menurut QS World University Rankings terbaru 2024, ini sungguh memprihatinkan kita semua.
Kemudian ketergantungan pada ekspor komoditas juga membuat ekonomi rentan terhadap fluktuasi harga global. Perlu diketahui pada tahun 2015 hingga 2019, Indonesia sebenarnya mengalami bonus demografi, tetapi banyak angkatan kerja yang tidak terampil dan tidak siap untuk memenuhi tuntutan pasar.
Penelitian menunjukkan bahwa selama periode ini, terdapat 20 provinsi yang terperangkap dalam Middle Income Trap, dengan tingkat pengangguran yang tinggi dan ketimpangan pendapatan yang meningkat.
Kemudian pada tahun 2020, serangan pandemi COVID-19 telah berakibat penurunan pendapatan per kapita dari US$4.050 menjadi sekitar US$3.870. Dampak ini jelas memperburuk situasi ekonomi dan menghambat upaya untuk keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah (middle income trap).
Merujuk dari berbagai negara-negara menghindari middle income trap, maka Indonesia perlu mengadopsi strategi-strategi dasar seperti investasi pada pendidikan dan pelatihan keterampilan yang berkualitas tinggi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.
Demikian juga diversifikasi ekonomi juga penting dilakukan dengan mengembangkan sektor-sektor seperti manufaktur canggih terutama industri strategis termasuk pangan, penerapan teknologi informasi dalam tata kelola, dan industri kreatif sehingga pada akhirnya mengurangi ketergantungan pada ekspor komoditas.
Penyiapan infrastruktur tidak hanya sekedar mencakup infrastruktur fisik seperti jalan dan jembatan tetapi juga infrastruktur sumber daya manusia. Penting bagi dunia pendidikan untuk terbebas dari politisasi elit agar dapat menghasilkan lulusan berkualitas yang siap bersaing di pasar global.
Mendorong inovasi pengembangan teknologi menjadi langkah kunci untuk menciptakan produk-produk inovatif yang dapat bersaing di pasar internasional. Selain tentunya juga berinvestasi dalam infrastruktur yang memadai baik fisik maupun digital sangat penting mendukung stabilnya pertumbuhan ekonomi dan harus tetap berkelanjutan.
Meningkatkan daya saing global dengan memperbaiki kualitas produk dan layanan serta memperluas pasar ekspor ke negara-negara maju juga harus menjadi fokus utama.
Stabilitas makro ekonomi melalui pengelolaan fiskal yang hati-hati akan membantu mencegah defisit anggaran yang tinggi dan inflasi yang tidak terkendali.
Dengan menerapkan strategi-strategi ini secara konsisten, percayalah negara Indonesia memiliki peluang besar untuk lepas dari jebakan pendapatan menengah dan mencapai status negara berpendapatan tinggi pada tahun 2035-2040.
Keberhasilan ini juga dipicu dan dicapai melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif.
Keberhasilan negara-negara lain seperti Korea Selatan, Taiwan, dan Singapura dalam keluar dari middle income trap memberikan harapan bagi Indonesia. Lihat bagaimana Korea Selatan terbukti mampu melakukan transformasi melalui investasi besar dalam pendidikan dan teknologi serta kebijakan industri yang mendukung inovasi.
Taiwan telah menunjukkan bahwa diversifikasi ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia adalah cara strategi efektif untuk mencapai status berpendapatan tinggi. Demikian juga negara Singapura telah berhasil dengan pendekatan berbasis kebijakan pro-bisnis serta investasi infrastruktur yang kuat.
Maka dengan memanfaatkan pelajaran dari keberhasilan tersebut dan tetap fokus kepada peningkatan kualitas pendidikan serta pengembangan ekosistem inovasi, Indonesia tetap memiliki peluang strategis mencapai status negara berpendapatan tinggi di masa depan. Tantangan ini bukan hanya soal angka, tetapi juga tentang bagaimana pemerintah memberi arahan tepat untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat dan generasi mendatang.
Sabtu, 26 Oktober 2024
Penulis adalah Peneliti dan Pemerhati Kebijakan Publik
