Oleh: Jason Fernando Ximenes
Ketika pantai yang indah, terjangkau, dan dirintis warga ini perlahan menyempit oleh pembangunan, dibiarkan tanpa pengelolaan yang jelas, dan dipungut karcis kebersihan tanpa layanan yang sepadan, sudah sungguh-sungguh kah pemerintah menjaga Pantai Kelapa Satu sebagai ruang milik bersama warga Kupang, dan jika belum, apa yang harus kita tuntut sebelum pantai ini tinggal kenangan?
Pantai Kelapa Satu di Kecamatan Alak dikenal lewat batu karang di bibir pantainya, dan pengunjung bisa turun berfoto di sela karang saat air surut. Lokasinya hanya sekitar 10 sampai 15 menit berkendara dari pusat kota dan dekat dengan Gua Monyet. Ini modal wisata yang baik yang dimiliki kota kupang, apakah pemerintah sudah memperlakukan modal ini dengan sungguh-sungguh?
Ada pula soal tata ruang. Dulu ada dua titik untuk menikmati pantai ini, tetapi kini tinggal satu di bawah objek wisata Gua Monyet Tenau, sementara satu titik lainnya sudah dibangun Wisma Alak Resort. Saya tidak menolak investasi. Tetapi jika akses publik ke garis pantai terus berkurang tanpa perencanaan yang jelas, warga Kupang akan kehilangan ruang rekreasi yang seharusnya milik bersama. Kepala Daerah dan DPRD perlu menegaskan batas kawasan yang tetap terbuka bagi publik sebelum sisa pantai ikut terkurung.
Pertama, tetapkan status pengelolaan yang jelas. Apakah pantai ini dikelola warga, kelurahan, badan usaha milik desa atau daerah, atau dinas pariwisata? Selama statusnya kabur, tanggung jawab akan saling dilempar ketika ada masalah.
Kedua, kelola sampah dan sanitasi sebagai prioritas pertama. Wisata yang merusak lingkungannya sendiri menggerus modalnya sendiri.
Ketiga, perbaiki akses dan keselamatan tanpa mengubah karakter alaminya. Batu karang yang tajam dan bibir pantai yang licin butuh rambu dan penataan ringan, bukan beton dan bangunan permanen.
Keempat, libatkan warga sebagai mitra, bukan sekadar objek penertiban. Mereka yang selama ini merintis pengelolaan berhak diajak menyusun aturan, tarif, dan pembagian ruang usaha secara transparan.
Kelima, lindungi garis pantai yang tersisa lewat peraturan tata ruang yang tegas. Nilai Pantai Kelapa Satu ada pada keasliannya, dan kelemahannya ada pada tata kelolanya.
Warga sudah membuktikan bahwa tempat ini layak dikunjungi. Kini giliran pemerintah membuktikan bahwa ia layak dijaga, dengan hadir lewat layanan, aturan yang adil, dan keberpihakan pada ruang publik.
Penulis adalah Mahasiswa Ilmu Politik FISIP Universitas Nusa Cendana Kupang
