Oleh: Gregorius Nggadung
Sebetulnya, saya ingin mengatakan, bahwa salinan perasaan ini lahir dari sesuatu yang sangat sederhana, bahkan nyaris enteng. Ia tumbuh dari ruang-ruang sunyi yang jarang disinggahi, sesunyi objek wisata di Desa Mbengan yang tak lagi dinarasiakan. Dari sanalah, perasaan ini menemukan relevansinya, pada cerita-cerita yang beredar lirih, pada kejadian-kejadian yang pernah terlihat. Namun tak pernah benar-benar dicatat.
Kesunyian itu berbaris rapi di antara rasa dan perasaan, lalu menuntut publik untuk bertanya. Dari sanalah dialektika muncul, di remang-remang keheningan, hingga akhirnya tergeletak di atas meja-meja kekuasaan yang macet. Fenomena sosial yang mengalir di antara tatapan dan ratapan pun berubah menjadi polemik, menyisakan setetes embun di ujung jerigen kecil yang menunggu gemuruh air.
Saya teringat pada sebuah tulisan yang lahir di tengah kebisingan politik Desa Mbengan kala itu, “Diampun Bersuara dan Air Mengalirkan Makna”. Judulnya terdengar nyentrik, bahkan puitik, terutama jika dibaca dalam ruang permenungan. Namun, tulisan itu bisa saja dianggap biasa jika tak pernah masuk dalam daftar bacaan publik. Ia tidak seperti kemacetan air minum bersih di Desa Mbengan, khususnya di Dusun Nunur dan Nunur Baru yang dampaknya nyata dan dirasakan langsung oleh warga.
Kemacetan itu disebut “macet” bukan tanpa alasan. Kurangnya keseriusan dalam pemeliharaan sarana air minum bersih menjadi akar persoalan. Padahal, air bukan sekadar kebutuhan, melainkan hak dasar. Ironisnya, perhatian terhadap hak dasar ini justru sering tenggelam dalam hiruk-pikuk kebijakan yang tak berpijak pada keberlanjutan.
Namun, tulisan itu tetap mengalir seperti butiran hujan yang diseret angin, lalu jatuh menyentuh ujung sepatu. “Diampun Bersuara dan Air Mengalirkan Makna” setidaknya memberi catatan tentang keikhlasan budaya di tengah situasi politik kala itu.
Di sisi lain, salinan perasaan ini kini telah memasuki inti persoalan yang menjadi buah bibir masyarakat Desa Mbengan. Isu ini terdengar syahdu, sekaligus getir, baik melalui ruang paling sunyi, entah dari beranda Facebook, obrolan warung kopi, atau siulan burung di pagi hari.
Setelah pekan demi pekan berlalu, saya tak lagi melihat media memotret pengadaan air minum bersih di Desa Mbengan. Sementara itu, berdasarkan informasi yang beredar, persoalan ini masih tersisa dan tersimpan rapi.
Secara fisik, potret sarana air minum bersih di Dusun Nunur dan Dusun Nunur Baru masih eksis hingga kini. Namun, yang menjadi kendala utama adalah minimnya perhatian serius dari Pemerintah Desa Mbengan. Hal ini tercermin dari kebijakan yang justru memilih membuka mata air baru daripada merawat dan memperbaiki sumber air yang telah ada dan masih dinikmati warga.
Pertanyaan pun muncul, apakah kebijakan tersebut tidak menguras anggaran, terutama jika bersumber dari Dana Desa? Disebut “menguras” karena membuka sumber mata air baru, sementara sumber mata air sebelumnya masih tersedia. Mengapa perawatan dan optimalisasi tidak menjadi pilihan utama? Pertanyaan ini bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kegelisahan warga terhadap arah kebijakan pembangunan desa.
BUMDes Alam Subur Mbengan
Ketika membahas air minum bersih di Desa Mbengan, ingatan saya tertuju pada BUMDes Alam Subur Mbengan periode sebelumnya. Potret sunyi ini mengalir hingga ke cita-cita besar pembangunan desa yang pernah digantungkan pada lembaga tersebut. BUMDes digadang-gadang sebagai motor utama pembangunan desa, meski dalam perjalanannya, keterbukaan dan akuntabilitas atas pencapaiannya patut dipertanyakan.
Dari kebisingan terkait problematika BUMDes Alam Subur kian terasa setelah hujan mengguyur batas-batas harapan masyarakat. Jika menelusuri jejak periode yang telah berlalu, kasus korupsi telah bermuara di tubuh BUMDes Alam Subur Mbengan (sebagaimana diberitakan PojokNusa.com dan Inusa.id).
Bagi saya, ini merupakan catatan kelam dalam sejarah BUMDes dan sekaligus cermin kegagalan Pemerintah Desa Mbengan dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Retaknya Potret Politik
Dalam perjalanannya, muncul Kelompok Peduli Air Minum Bersih di Dusun Nunur dan Nunur Baru. Mereka hadir sebagai forum warga yang membawa misi sederhana. Mengedepankan kepentingan masyarakat dalam menangani krisis air minum bersih. Kehadiran kelompok ini sejatinya membuka ruang kolaborasi dan mengedepankan mitigasi, sekaligus menjadi alarm dini atas ketidakberesan kebijakan.
Sayangnya, mereka kerap diposisikan sebagai kelompok yang melawan kebijakan pemerintah desa. Tak jarang pula, keberadaan mereka dimarginalkan dan dikaitkan dengan kepentingan politik masa lalu. Pertanyaannya, apakah anggapan ini sekadar bentuk pelarian dari tanggung jawab? Atau justru kehadiran mereka membuka tabir yang selama ini tersembunyi di meja kekuasaan, termasuk membongkar kasus korupsi BUMDes Alam Subur Mbengan?
Jika hanya menyudutkan kelompok kecil ini, maka timbullah pertanyaan, di manakah filosofi itu? Jauh sebelum kebisingan politik mencapai kampung Nunur, mereka telah mewariskan filosofi fundamental bernama wae teku tedeng. Lebih dari sekadar kata-kata, konsep ini adalah jantung peradaban, sebuah sistem kehidupan yang memaknai hubungan antarmanusia sebagai mahkluk yang saling membutuhkan dan saling menopang.
Hal yang dilakukan oleh Kelompok Peduli Air Minum Bersih ini merupakan bentuk praktik dari wae teku tedeng itu. Artinya, cara hidup di mana setiap individu menyadari bahwa keberlangsungan hidupnya tergantung pada keberadaan orang lain. Bukan sekadar tolong-menolong, melainkan kesadaran mendalam akan keterhubungan.
Hemat saya, pembangunan air minum bersih di Desa Mbengan harus dilakukan secara merata dan berkeadilan. Fokus pembangunan tidak elok jika hanya bertumpu pada dua dusun itu saja, sementara dusun lain berpotensi menghadapi persoalan serupa di kemudian hari. Air adalah urat nadi kehidupan desa, ia tidak boleh menjadi komoditas politik, apalagi alat pembeda pelayanan.
Hemat saya, Pemerintah Desa Mbengan mampu membuka ruang dialog yang partisipatif. Kebijakan publik, terutama yang menyangkut kebutuhan dasar seperti air minum bersih, seharusnya lahir dari musyawarah. Transparansi anggaran, keberanian mengevaluasi kebijakan lama, serta keseriusan dalam pengawasan lembaga desa seperti BUMDes menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan publik. Desa Mbengan tidak kekurangan sumber daya, yang kurang hanyalah keberpihakan dan kesungguhan.
Penulis adalah Pembina Komunitas Literasi Sodalitas Sui Kupang
