Oleh: Matheus Tnopo
Harapan Baru, Beban Lama
Ketika Prabowo Subianto dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia, banyak harapan masyarakat bertumpu padanya. Sosok yang sebelumnya dikenal tegas dan nasionalis ini dianggap mampu membawa arah baru dalam kepemimpinan nasional. Janji-janji kampanyenya yang menekankan pada kedaulatan pangan, pertahanan nasional yang kuat, dan kesejahteraan rakyat telah membangkitkan optimisme di berbagai kalangan.
Namun, harapan ini tidak datang dalam ruang hampa. Ia harus memimpin bangsa yang masih memikul beban lama: ketimpangan ekonomi, krisis pendidikan, korupsi struktural, polarisasi sosial pasca pemilu, dan tekanan global akibat perubahan iklim dan geopolitik dunia.
Politik Konsolidatif atau Oportunistik?
Salah satu ciri khas awal pemerintahan Prabowo adalah kecenderungannya untuk membentuk pemerintahan yang sangat inklusif secara politik bahkan disebut “pemerintahan semua partai”. Secara positif, ini bisa dilihat sebagai langkah konsolidasi nasional, menghindari konflik politik yang berlarut.
Namun secara kritis, langkah ini menimbulkan kekhawatiran akan hilangnya fungsi kontrol dalam demokrasi. Ketika hampir semua partai besar bergabung dalam pemerintahan, siapa yang akan memainkan peran oposisi? Apakah demokrasi tetap sehat tanpa kritik internal yang kuat?
Langkah Prabowo yang merangkul banyak lawan politik, termasuk mereka yang pernah keras mengkritiknya, juga membuka ruang tanya tentang konsistensi ideologis dan integritas politik jangka panjang.
Gaya Kepemimpinan: Tegas tapi Partisipatif?
Prabowo dikenal sebagai figur yang militeristik dalam pendekatan. Hal ini membawa kelebihan dalam efisiensi dan kecepatan pengambilan keputusan. Namun, dalam sistem demokrasi, gaya kepemimpinan seperti ini bisa berbenturan dengan prinsip partisipasi publik, keterbukaan informasi, dan akuntabilitas.
Tantangan Prabowo adalah membuktikan bahwa ketegasan tidak harus berarti otoritarianisme. Tegas dalam menegakkan hukum, tapi tetap terbuka dalam mendengar suara masyarakat. Efisien dalam birokrasi, tapi tidak mengabaikan prinsip checks and balances.
Isu-isu Mendesak: Pangan, Pendidikan dan Pertahanan
Beberapa isu utama yang menjadi janji Prabowo dan kini ditunggu implementasinya secara kritis:
Pertama, Ketahanan Pangan: Apakah swasembada pangan betul-betul akan tercapai dengan strategi realistis atau hanya retorika nasionalisme ekonomi?
Kedua, Reformasi Pendidikan: Bagaimana nasib kurikulum dan kualitas guru di tengah visi besar pembangunan karakter dan teknologi?
Ketiga, Pertahanan dan Geopolitik: Bagaimana kebijakan pertahanan nasional akan ditempatkan dalam konteks diplomasi damai dan kerjasama regional?
Jika fokus Prabowo terlalu berat pada aspek militer dan infrastruktur besar, tanpa perhatian cukup pada aspek sosial seperti kesehatan, HAM, dan keadilan ekonomi, maka yang terjadi adalah ketimpangan kebijakan.
Ujian Demokrasi dan Moral Politik
Dalam era pasca-pemilu yang sarat polarisasi, Prabowo memikul tanggung jawab moral untuk menjadi pemimpin yang merangkul, bukan memecah. Ia harus mampu memimpin rekonsiliasi nasional yang tidak sekadar simbolik, tetapi menyentuh luka-luka sosial akibat perpecahan politik.
Etika bernegara menuntut agar kekuasaan tidak hanya digunakan untuk memperkuat legitimasi pribadi atau partai, tapi sungguh untuk melayani rakyat terutama yang kecil, lemah, dan terpinggirkan.
Harapan dan Tantangan ke Depan
Pemerintahan Prabowo masih berada di tahap awal, yang baru genap dua tahun memimpin Indonesia pada 20 Oktober mendatang. Banyak yang bisa diperbaiki, dibuktikan dan dikoreksi. Untuk kebaikan bersama dan kemajuan bangsa.
Harapan rakyat Indonesia adalah lahirnya kepemimpinan nasional yang kuat tapi demokratis, berwibawa tapi rendah hati, cepat bertindak tapi juga bersedia mendengar.
Penulis adalah Mahasiswa Fakultas Filsafat UNWIRA Kupang
