Oleh: Munir Sara
Kalau angka makro pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai suatu kemewahan kinerja ekonomi, maka pertumbuhan 5,44 persen itu bukan hal yang sophisticated.
Di era Gubernur Frans Leburaya, di tahun 2010, pertumbuhan ekonomi NTT pernag tumbuh 5,67 persen. Ini pertumbuhan ekonomi tertinggi di NTT 20 tahun terakhir.
Meskipun Gubernur NTT saat itu, tidak sesumbar, mengumbar-umbar bahwa dia punya jaringan di Jakarta. Seperti Gubernur Melki yang selama ini pukul dada; mengaku sebagai orang pusat dengan jaringan elit vertikal yang kuat
Tapi ekonomi bukan soal PDRB growth ansich. Dan indikator kualitas pertumbuhan ekonomi, bukan soal narsisme angka-angka makro yang tampak gagah, tapi kropos secara kualitas dan struktur
Jadi kalau kita mau benchmarking soal kinerja pertumbuhan ekonomi NTT, maka lihatlah, di era mana yang PDRB growth-nya paling tinggi di NTT 20 tahun terakhir.
Silakan lihat data pertumbuhan ekonomi NTT 20 tahun terakhir berikut:
Selama ini Melki Laka Lena datang ke NTT dengan janji-janji sophisticated sebagai orang pusat, punya relasi/connecting ke pusat, apa indikator orang pusat ini dalam ekonomi NTT yang tumbuh 5,44 persen?
Mari kita lihat datanya, dari sisi konsumsi pemerintah, dari data BPS pada Q2 2025, mengalami slowdown hingga 2,11 persen (yoy) dari kuartal yang sama tahun sebelumnya (era PJ Ayodhia Kalake) sebesar 8,63 persen. Melambat 4,52 persen poin.
Selain itu, dari sisi PMTB (pembentukan modal tetap bruto) juga sama di Q2 2025. Bahkan mengalami kontraksi/pertumbuhan negatif -2,24 persen (yoy). Meskipun terjadi perbaikan dari sebelumnya -3,25 persen.
PMTB yang negatif dua kuartal berturut-turut artinya, investasi lesu, proyek melambat, dan kepercayaan pelaku usaha turun; indikasi awal pelemahan struktural ekonomi daerah.
Disinilah taring Gubernur Melki sebagai elit pusat yang pimpin daerah diuji. Yes, ada cut down secara fiskal oleh Pemerintah pusat dari sisi transfer ke daerah (TKD), tapi disinilah KAMPANYE JARINGAN PUSAT Melki diuji.
Seberapa ampuh materi kampanye saat Pilgub ini, mencari ruang excess liquidity di pusat untuk memberikan insentif bagi ruang fiskal NTT.
Karena term orang pusat dengan jaringan elit vertikal yang kuat ini menjadi materi kampanye Melki saat Pilgub, maka harus ada moral account yang diukur dari angka belanja pemerintah daerah dan pertumbuhan PMTB
Dan waktu dua kuartal sepanjang 2025, menunjukkan, dari angka PDRB keluaran dari sisi konsumsi pemerintah dan PMTB, ternyata jargon orang pusat itu tumpul.
Artinya, pertumbuhan 5,44 perse itu belum berkualitas, ditopang faktor sesaat seperti ekspor atau belanja luar daerah, bukan dari kekuatan domestik seperti investasi dan konsumsi yang justru melemah.
Artinya, pertumbuhan 5,44 persen itu tidak pro-jobs dan tidak pro-daya beli, karena tidak ditopang investasi dan konsumsi. Lapangan kerja stagnan, daya beli rakyat melemah, dan pertumbuhan jadi semu.
Demikian pun kalau kita lihat dari sisi konsumsi Rumah Tangga pada Q2-2025. Melambat 3,25 persen (yoy) dari kuartal yang sama tahun sebelumnya 4,18 persen.
Padahal, secara sessional, momentum hari raya paskah, idul adha, waisak, libur sekolah, serta berbagai macam event di kabupaten/kota di NTT mendorong peningkatan konsumsi Rumah Tangga dari kuartal yang sama tahun lalu.
Kenapa PDRB yang tumbuh 5,44 persen ini kita boleh sebut “kuah kosong?” Karena tidak terefleksi dari sisi purchasing power masyarakat yang tercermin dari konsumsi Rumah Tangga. Disinilah hakikat pertumbuhan ekonomi yang trickle down effect.
Kalau ekonomi NTT tumbuh 5,44 persen tapi warung tetap sepi dan pasar tak ramai, mungkin yang tumbuh hanya angkanya, bukan isi dompet rakyatnya. Itulah kenapa disebut “kuah kosong.”
Secara teori makroekonomi modern, pertumbuhan seperti ini disebut growth without welfare, angka PDRB naik, tetapi tidak menetes ke ekonomi riil rumah tangga.
Artinya, aktivitas ekonomi tumbuh di sisi produksi atau nilai nominalnya, namun tidak menciptakan efek pengganda (multiplier effect) terhadap konsumsi, pendapatan, maupun penyerapan tenaga kerja.
Dengan kata lain, pertumbuhan 5,44 persen itu tidak inklusif. Dalam kerangka Keynesian aggregate demand, lemahnya konsumsi rumah tangga menunjukkan daya beli menurun, sementara PMTB negatif menandakan ekspansi investasi macet.
Kombinasi keduanya menghasilkan pertumbuhan yang tidak pro-jobs dan tidak pro-welfare, pertumbuhan “kuah kosong,” mengenyangkan di data, tapi tidak di meja makan rakyat.
Pertumbuhan ekonomi NTT 5,44 persen belum mencerminkan kesejahteraan karena PDRB per kapita hanya Rp21,65 juta, terendah nasional. Pertumbuhan tinggi masih berbasis sektor primer dan belum menghasilkan peningkatan produktivitas serta pendapatan riil masyarakat. Mari kita lihat datanya:
Data PDRB Perkapita Provinsi-provinsi dari BPS (data diolah)
Pertumbuhan ekonomi NTT 5,44 persen belum meningkatkan kesejahteraan karena PDRB per kapita hanya Rp21,65 juta. Sesuai teori trickle-down effect, pertumbuhan tanpa transformasi produktif tidak otomatis menetes ke bawah, sehingga rakyat belum menikmati hasil ekonomi secara merata.
Betul, bahwa pemerintahan Melki di NTT baru setahun, jadi sehingga kritik ini mungkin dianggap terlalu tendensius. Tapi kritik seperti ini, adalah alarm; pengingat, agar ekonomi NTT ke depan harus di trayek yang tepat.
Tidak sekedar angka-angka pertumbuhan yang tampak di permukaan, namun bila dibedah strukturnya justru rapuh dan keropos. Tidak segagah janji Melki saat kampanye Pilgub NTT yang lalu. Dan tulisan ini hanya mengingatkan, karena mengingatkan lebih baik dari mereka yang suka menjilat.
Salam
Bandung, 6 Oktober 2025
Penulis adalah Peneliti Bidang Public Policy MERAH PUTIH INSTITUTE
