Oleh: Paimal Andri, S.Sos
Di era media sosial, pekerjaan pemerintah dapat tampil meyakinkan melalui video singkat, foto kunjungan, dan kalimat-kalimat penuh optimisme. Tetapi persoalan masyarakat tidak selalu selesai ketika kamera dimatikan. Ada jalan yang belum diperbaiki, pelayanan yang masih lambat, dan warga yang belum merasakan perubahan. Politik membutuhkan komunikasi, tetapi tidak boleh berhenti sebagai pertunjukan.
Sebuah kunjungan ke desa/nagari terpencil direkam dari sudut terbaik. Pejabat menyapa warga, memegang cangkul atau menyendok bubur, lalu unggahan itu dibagikan ribuan kali. Beberapa hari kemudian, jalan menuju desa/nagari itu masih berlubang, puskesmas masih kekurangan tenaga, dan petani masih menunggu pupuk. Kamera sudah pergi, tetapi masalahnya tinggal.
Ini bukan sekadar soal kejujuran individu pejabat. Ini soal bagaimana kekuasaan dinilai di zaman ketika perhatian lebih langka daripada anggaran. Fenomena ini bukan monopoli satu pemerintahan atau satu tingkat kekuasaan. Dari pusat hingga pemerintah daerah, kamera ponsel telah menjadi bagian dari perangkat kerja. Persoalannya bukan pada kameranya, melainkan pada apa yang dijadikan ukuran keberhasilan.
Pencitraan bukan dosa, bukan pula kebajikan
Pencitraan sering dipakai sebagai kata makian, seakan semua upaya tampil di hadapan publik adalah kepalsuan. Penilaian itu terlalu sederhana. Pemerintah demokratis wajib berkomunikasi. Warga berhak tahu apa yang dikerjakan wakilnya, dan pejabat yang diam justru menyulitkan akuntabilitas.
Perbedaannya terletak pada fungsi. Informasi memberi warga bahan untuk menilai: apa yang dikerjakan, berapa biayanya, dan apa hasilnya. Pencitraan memberi warga alasan untuk menyukai, tanpa selalu menyediakan bahan untuk menilai. Yang pertama memperkuat demokrasi, yang kedua pelan-pelan menggerus daya kritisnya.
Persoalannya muncul ketika komunikasi menggantikan kerja, bukan menjelaskannya. Yudi Latif mengingatkan bahwa politik yang kehilangan dimensi etis mudah tereduksi menjadi perebutan kuasa dan citra, sementara tujuan bernegara, yakni kesejahteraan dan keadilan bagi warga, terlupakan (Yudi Latif, Negara Paripurna, 2011). Dalam kerangka ini, citra hanyalah alat. Ia menjadi masalah ketika berubah menjadi tujuan.
Karena itu, pertanyaan yang tepat bukan “apakah pejabat boleh tampil?”, melainkan “apakah yang ditampilkan sebanding dengan yang dikerjakan?”. Logika algoritma dan logika pelayanan. Media sosial memberi insentif yang berbeda dari insentif pelayanan publik.
Algoritma menyukai yang cepat, emosional, dan mudah dibagikan. Pelayanan publik menuntut hal-hal yang lambat, teknis, dan membosankan: memperbaiki sistem antrean, merapikan basis data penerima bantuan, mengawasi mutu proyek, memastikan guru dan tenaga kesehatan tersedia.
Pekerjaan jenis kedua nyaris tak punya nilai visual. Tidak ada video menarik dari rapat evaluasi atau pembenahan prosedur perizinan. Akibatnya, pejabat yang rasional secara elektoral cenderung memilih yang tampak, sementara yang penting tetapi sunyi terabaikan.
Insentif itu menjalar ke bawah. Ketika jumlah tayangan, suka, dan bagikan diam-diam menjadi ukuran kinerja, aparatur di tingkat bawah ikut terdorong untuk menyiapkan dokumentasi yang bagus ketimbang menuntaskan pekerjaan yang membosankan. Laporan menjadi rapi, tetapi lapangan tak banyak berubah.
Burhanuddin Muhtadi menunjukkan bahwa pemilih kita dipengaruhi oleh banyak hal selain program, antara lain kedekatan personal, identitas, dan jaringan patronase (Burhanuddin Muhtadi, Populisme, Politik Identitas dan Dinamika Elektoral, 2019). Bila citra personal terbukti menguntungkan secara elektoral, godaan untuk menginvestasikan sumber daya pada pencitraan akan selalu ada. Persoalan ini struktural, bukan semata-mata moral. Ketika warga menjadi penonton Ada akibat yang lebih halus. Politik pencitraan mengubah posisi warga dari subjek menjadi penonton. Warga diajak bertepuk tangan, menyukai, dan membagikan, bukan menilai, menagih, dan mengawasi.
Dalam demokrasi, warga adalah pemberi mandat. Mandat itu mengandung hak bertanya: berapa anggarannya, siapa pelaksananya, kapan selesai, dan bagaimana bila gagal. Tontonan tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Ia hanya menawarkan kesan bahwa semuanya sedang diurus.
Di tingkat desa/nagari, hak bertanya itu sebenarnya punya saluran yang dekat: forum musyawarah, rapat pertanggungjawaban, dan pertemuan warga. Namun, saluran ini hanya hidup bila warga merasa berhak menagih, bukan sekadar menerima. Budaya menonton membuat forum-forum itu sepi, sementara unggahan di layar ponsel ramai.
Di sinilah kerja nyata menjadi sunyi. Ia sunyi bukan karena tidak ada, melainkan karena tidak diberi panggung. Kegagalan pun ikut sunyi, karena ruang publik dipenuhi kabar baik yang disusun rapi.
Dari kesan ke bukti
Kerja nyata dapat dibedakan dari pertunjukan lewat empat ukuran. Pertama, keberlanjutan: kunjungan sekali jalan bukan kebijakan, sebab program yang nyata punya jadwal, penanggung jawab, dan anggaran yang dapat ditelusuri dari awal hingga akhir. Kedua, keterbukaan data: realisasi anggaran, capaian pembangunan, dan tingkat keluhan layanan harus bisa diakses, bukan dikutip hanya ketika menguntungkan.
Ketiga, pengalaman warga yang paling jauh dari kamera: keberhasilan diukur dari seberapa cepat layanan sampai ke desa/nagari terjauh dan seberapa serius keluhan ditanggapi. Untuk itu, laporan tahunan Ombudsman Republik Indonesia tentang maladministrasi layanan publik lebih jujur daripada kanal promosi pemerintah (Ombudsman RI, Laporan Tahunan).
Keempat, kesediaan mengakui kegagalan: pemerintah yang hanya memamerkan keberhasilan sedang mengelola citra, sedangkan yang berani menyebut apa yang belum beres sedang mengelola persoalan.
Bagi warga, ukuran itu bisa diringkas menjadi tiga pertanyaan sederhana yang layak diajukan kepada setiap program: apa targetnya, siapa yang bertanggung jawab, dan kapan hasilnya dapat diperiksa. Bila ketiganya tak terjawab, besar kemungkinan yang sedang kita saksikan adalah pertunjukan.
Tanggung jawab bersama
Mengkritik pencitraan sebagai urusan pejabat saja tidak adil. Publik ikut membentuk insentifnya. Selama kita lebih sibuk membagikan video yang menyentuh ketimbang menanyakan hasilnya, pejabat akan terus membaca bahwa kesan lebih menguntungkan daripada bukti.
Media punya peran yang sama pentingnya. Liputan yang berhenti pada seremoni, tanpa menengok kelanjutan program, ikut memperpanjang umur pertunjukan. Jurnalisme yang baik kembali ke tempat yang sama enam bulan kemudian dan bertanya: Apa yang berubah?
Organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan guru di daerah juga punya tugas. Kita bisa menjadi penjaga ingatan: mencatat janji, mencocokkannya dengan kenyataan, dan mengingatkan ketika keduanya berjarak.
Menutup dengan pekerjaan
Tidak ada yang salah dengan pemerintah yang pandai berkomunikasi. Yang keliru adalah menjadikan komunikasi sebagai pengganti pekerjaan. Politik yang sehat membutuhkan keduanya: kerja yang sungguh-sungguh dan cerita yang jujur tentang kerja itu.
Dengan kata lain, demokrasi tidak cukup dijaga lewat pemilu lima tahunan. Ia dijaga oleh kebiasaan sehari-hari: warga yang bertanya, pers yang menindaklanjuti, dan pejabat yang bersedia diperiksa. Tanpa kebiasaan itu, kepercayaan publik hanya akan menjadi saldo yang terus ditarik tanpa pernah diisi.
Pada akhirnya, warga tidak hidup dari unggahan. Mereka hidup dari jalan yang bisa dilalui, layanan yang tidak mempersulit, dan keadilan yang tidak menunggu viral. Ukuran terakhir politik bukanlah seberapa banyak ia ditonton, melainkan seberapa nyata ia dirasakan ketika kamera sudah dimatikan.
Penulis adalah Aktivis sosial dan Alumni Ilmu Politik Universotas Muhammadyah Sumatera Barat
