Oleh: Pius Lustrilanang
Tidak banyak program pemerintah yang begitu bergantung pada partisipasi masyarakat seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Negara dapat menyediakan anggaran, menetapkan standar, menyusun regulasi, dan membangun sistem pengawasan. Namun keberhasilan program ini pada akhirnya tetap ditentukan oleh kesediaan masyarakat untuk mengambil bagian di dalamnya. Ribuan yayasan, pengelola dapur, pemasok bahan pangan, penyedia jasa konstruksi, penyedia kendaraan, tenaga ahli, dan berbagai pelaku lainnya menjadi bagian dari ekosistem yang menopang pelaksanaan program di lapangan.
Karena itu, keberlanjutan MBG tidak hanya ditentukan oleh kemampuan pemerintah menyediakan anggaran. Program ini juga bergantung pada sesuatu yang jauh lebih mendasar, yaitu kepercayaan. Dalam program yang dibangun di atas kemitraan, kepercayaan bukan sekadar faktor pendukung. Ia merupakan fondasi yang memungkinkan masyarakat bersedia mengalokasikan modal, waktu, tenaga, dan sumber daya untuk mendukung tujuan yang ditetapkan negara.
Di tengah besarnya harapan terhadap MBG, pemerintah kini menghadapi tantangan yang tidak ringan. Berbagai persoalan tata kelola, dugaan penyimpangan, konflik kepentingan, serta kebutuhan untuk memperkuat sistem pengawasan mendorong dilakukannya evaluasi terhadap pelaksanaan program. Dalam konteks seperti itu, moratorium bukanlah sesuatu yang perlu ditolak. Sebaliknya, moratorium dapat menjadi instrumen yang diperlukan untuk menghentikan sementara ekspansi, mengidentifikasi kelemahan, dan memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Pemerintahan yang baik bukanlah pemerintahan yang menganggap seluruh kebijakannya sempurna. Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang berani melakukan koreksi ketika menemukan kelemahan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, perdebatan yang paling relevan saat ini bukanlah apakah moratorium diperlukan atau tidak. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah bagaimana negara dapat memperbaiki MBG melalui moratorium tanpa kehilangan kepercayaan masyarakat yang menjadi fondasi keberhasilan program tersebut.
Pertanyaan ini tidak hanya penting bagi masa depan MBG. Pertanyaan ini juga penting bagi masa depan hubungan antara negara dan masyarakat. Sebab MBG merupakan salah satu contoh paling nyata dari model pembangunan yang mengandalkan partisipasi warga negara dalam skala besar. Ketika negara mengajak masyarakat terlibat dalam sebuah program prioritas nasional, yang diminta sebenarnya bukan hanya dukungan politik. Negara meminta masyarakat untuk mengambil risiko, mengalokasikan modal, menyediakan sumber daya, dan membuat komitmen jangka panjang berdasarkan keyakinan bahwa kebijakan yang ditetapkan hari ini akan dijalankan secara konsisten di masa depan.
Ajakan tersebut tidak dijawab dengan slogan, dukungan di media sosial, atau pernyataan simpati. Ajakan itu dijawab melalui tindakan nyata. Masyarakat menyediakan lahan, membangun fasilitas, mengadakan peralatan, merekrut tenaga kerja, menyusun organisasi, dan menyiapkan berbagai kebutuhan operasional lainnya. Dengan kata lain, masyarakat menerjemahkan kepercayaan kepada negara menjadi keputusan ekonomi yang konkret.
Setiap keputusan tersebut mengandung biaya, risiko, dan komitmen jangka panjang. Tidak ada pihak yang mengambil keputusan seperti itu hanya berdasarkan harapan. Keputusan tersebut lahir dari keyakinan bahwa kebijakan yang menjadi dasar seluruh investasi dan persiapan memiliki arah yang jelas dan akan dijalankan secara konsisten. Ketika keyakinan itu kuat, partisipasi tumbuh. Ketika keyakinan itu melemah, sikap yang paling rasional adalah menunggu.
Dalam ilmu ekonomi kelembagaan (institutional economics), Douglass North menjelaskan bahwa pembangunan tidak hanya ditentukan oleh modal dan sumber daya alam, tetapi juga oleh kualitas institusi yang mampu menciptakan aturan yang stabil, dapat diprediksi, dan dipercaya. Investasi tumbuh ketika masyarakat yakin bahwa aturan permainan akan dijalankan secara konsisten. Sebaliknya, ketidakpastian kebijakan hampir selalu menghasilkan dampak yang sama: keputusan ditunda, ekspansi melambat, dan modal memilih menunggu sampai arah keadaan menjadi lebih jelas.
Pelajaran tersebut relevan bagi MBG saat ini. Moratorium pada dasarnya merupakan upaya memperbaiki tata kelola program. Namun apabila moratorium tidak disertai kejelasan mengenai ruang lingkup, jangka waktu, tahapan evaluasi, dan arah kebijakan berikutnya, maka yang muncul bukan sekadar jeda administratif. Yang muncul adalah ketidakpastian. Dalam program yang sangat bergantung pada partisipasi masyarakat, ketidakpastian bukan sekadar persoalan teknis. Ia berpotensi menggerus fondasi yang menopang keberlangsungan program itu sendiri.
Di sinilah letak paradoks yang perlu dipahami. Moratorium dilakukan untuk menyelamatkan MBG. Namun apabila tidak dikelola dengan baik, moratorium justru dapat melemahkan fondasi yang membuat MBG mampu berkembang sejak awal, yaitu kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi. Semakin besar ketergantungan program pada kemitraan dengan masyarakat, semakin besar pula kebutuhan akan konsistensi kebijakan pemerintah.
Karena itu, ukuran keberhasilan moratorium tidak boleh hanya dilihat dari berapa banyak persoalan yang berhasil ditemukan, berapa banyak titik yang dievaluasi, atau berapa banyak prosedur yang diperbaiki. Semua itu penting, tetapi belum cukup. Keberhasilan moratorium pada akhirnya harus diukur dari kemampuan negara menjaga kepercayaan masyarakat selama proses perbaikan berlangsung.
Dengan perspektif tersebut, terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan. Pemerintah perlu membedakan secara jelas antara usulan titik baru dan titik yang telah memasuki proses administratif atau tahap persiapan. Pemerintah juga perlu menetapkan tenggat waktu evaluasi yang jelas agar seluruh pihak dapat menyesuaikan perencanaannya. Selain itu, kriteria evaluasi harus disampaikan secara transparan sehingga semua pihak memahami standar yang digunakan dan langkah yang perlu dilakukan untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Yang tidak kalah penting, negara perlu memberikan kepastian terhadap komitmen dan investasi yang telah dilakukan dengan itikad baik berdasarkan aturan yang berlaku pada saat keputusan tersebut diambil.
Prinsip-prinsip tersebut bukan hanya penting bagi keberlanjutan MBG. Lebih dari itu, prinsip-prinsip tersebut akan menentukan bagaimana masyarakat menilai kredibilitas negara pada masa yang akan datang. Pengalaman yang diperoleh masyarakat dalam satu program tidak pernah berhenti pada program itu sendiri. Pengalaman tersebut akan menjadi referensi ketika negara mengajak masyarakat berpartisipasi dalam berbagai agenda pembangunan berikutnya.
Keberhasilan negara menjaga konsistensi dalam program prioritas seperti MBG akan menjadi ukuran penting bagi masyarakat dalam menilai berbagai program strategis lain yang juga membutuhkan partisipasi publik. Ketahanan pangan, hilirisasi industri, transisi energi, pembangunan perumahan, pengembangan koperasi, dan berbagai agenda pembangunan lainnya pada akhirnya memerlukan prasyarat yang sama: keyakinan bahwa komitmen yang dibuat hari ini akan tetap dihormati esok hari.
Pada akhirnya, ancaman terbesar bagi keberlanjutan MBG bukanlah keterbatasan anggaran. Negara selalu memiliki ruang untuk melakukan penyesuaian fiskal, efisiensi, atau perubahan prioritas belanja. Tantangan yang jauh lebih mendasar adalah menjaga keyakinan masyarakat bahwa program ini memiliki arah yang jelas dan layak didukung dalam jangka panjang.
Program yang bertumpu pada partisipasi publik tidak dapat tumbuh hanya dengan regulasi dan anggaran. Ia membutuhkan kepercayaan yang lahir dari konsistensi kebijakan. Dapur dapat dibangun dalam hitungan bulan. Sistem dapat diperbaiki dalam hitungan tahun. Namun kepercayaan yang hilang sering kali membutuhkan waktu jauh lebih lama untuk dipulihkan.
Karena itu, keberhasilan moratorium tidak akan ditentukan oleh berapa banyak titik yang dihentikan atau dievaluasi. Keberhasilannya akan ditentukan oleh satu hal yang jauh lebih mendasar: apakah setelah moratorium berakhir masyarakat masih memiliki keyakinan yang sama untuk ikut membangun MBG bersama negara.
Sebab pada akhirnya, moratorium MBG bukan sekadar ujian bagi keberlanjutan sebuah program makan bergizi. Moratorium ini adalah ujian bagi kemampuan negara menjaga kepercayaan publik. Dan dalam pembangunan yang bertumpu pada partisipasi masyarakat, tidak ada modal yang lebih berharga daripada kepercayaan itu sendiri.
Penulis adalah Mantan Anggota DPRRI dari Partai Gerindra
