Oleh: William W.J. Lamawuran
Krisis sampah adalah salah satu tantangan lingkungan paling nyata dan kasat mata yang dihadapi kota-kota di Indonesia hari ini, termasuk Kota Kupang. Timbunan sampah yang terus meningkat, terbatasnya kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA), hingga kurangnya kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah, telah lama menjadi momok yang menggerogoti kualitas hidup dan lingkungan kita. Dalam konteks inilah, kebijakan terbaru Pemerintah Kota Kupang menjadi angin segar yang perlu dicermati secara lebih kritis sekaligus apresiatif.
Dua program terobosan yang digagas, yaitu Program “Besti Beruntung” (Bebas Sampah, Pasti Berubah, Untung) dan peluncuran Call Center Pengaduan Sampah dan Pohon berbasis kecerdasan buatan (AI), menandai upaya serius menuju sistem pengelolaan sampah yang lebih terstruktur dan partisipatif. Program ini tidak hanya fokus pada aspek teknis dan infrastruktur, tetapi juga mengedepankan perubahan perilaku masyarakat sebagai fondasi utama.
Langkah awal yang diambil, seperti penerapan sistem pemilahan sampah mulai dari tingkat rumah tangga hingga pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di setiap kecamatan, merupakan langkah strategis yang perlu terus dikawal. Apalagi, dengan pendekatan ekonomi sirkular yang diperkenalkan, sampah kini tidak hanya dipandang sebagai limbah, melainkan sebagai sumber daya yang dapat memberi nilai tambah sosial dan ekonomi.
“Sampah adalah kesalahan desain, bukan sekadar limbah,” kata William McDonough, arsitek dan pelopor desain berkelanjutan.
Namun, sebagaimana banyak program publik lainnya, tantangan terbesar bukanlah pada perumusan kebijakan, melainkan pada keberlanjutan implementasinya. Tidak sedikit program serupa di berbagai daerah yang terhenti di tengah jalan karena lemahnya koordinasi antarinstansi, kurangnya pendanaan berkelanjutan, atau minimnya partisipasi masyarakat akibat kurangnya edukasi dan sosialisasi.
Di sinilah letak pentingnya kontrol publik dan transparansi. Pemerintah perlu membuka ruang dialog dan pelibatan warga dalam setiap tahapan pelaksanaan program. Penguatan kapasitas petugas lapangan, insentif bagi masyarakat yang aktif memilah sampah, serta pembentukan sistem penghargaan dan sanksi yang adil, merupakan beberapa langkah tambahan yang dapat memperkuat efektivitas program ini.
Selain itu, penting pula untuk memastikan bahwa pendekatan teknologi seperti penggunaan AI dalam call center tidak hanya menjadi gimmick, tetapi benar-benar mampu meningkatkan kecepatan respons dan akurasi penanganan pengaduan masyarakat. Teknologi harus bersifat mempermudah dan menjangkau, bukan memperumit atau eksklusif. B“Teknologi tidak netral,” ujar Neil Postman, “ia membawa nilai-nilainya sendiri.”
Program “Besti Beruntung” juga perlu diperluas cakupannya secara lintas sektoral. Dunia pendidikan, tokoh agama, komunitas pemuda, hingga pelaku UMKM perlu dilibatkan secara aktif agar pesan perubahan perilaku ini dapat menyebar lebih luas dan mengakar.
Kota Kupang kini berdiri di persimpangan penting. Ia memiliki kesempatan emas untuk menjadi model pengelolaan sampah yang progresif di Indonesia Timur, bahkan secara nasional. Namun agar itu terwujud, dibutuhkan lebih dari sekadar program. Diperlukan kemauan politik yang kuat, sinergi antarsektor, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam proses transisi ini.
Kita patut memberi apresiasi terhadap arah baru yang tengah dibangun. Tapi kita juga berkewajiban untuk terus mengawasi, memberikan masukan, dan mendorong agar program ini tidak berhenti sebagai proyek percontohan semata. Masa depan lingkungan kita terlalu penting untuk diserahkan sepenuhnya pada janji-janji kebijakan. Ia butuh keberlanjutan, bukan sekadar gebrakan awal.
“Kita tidak akan mewarisi bumi dari nenek moyang kita, tetapi meminjamnya dari anak cucu kita,” demikian pepatah bijak suku Indian yang layak menjadi pengingat kolektif kita.
Penulis adalah Pemerhati Lingkungan Hidup tinggal di Kota Kupang Provinsi NTT
