Oleh: Laura Enggiyani
Perkembangan praktik hukum kepailitan di Indonesia tidak hanya menimbulkan persoalan mengenai mekanisme penyelesaian utang antara debitur dan kreditur, tetapi juga memunculkan perdebatan baru terkait batasan objek yang dapat dijadikan sita umum dalam proses kepailitan. Salah satu isu yang semakin relevan adalah kedudukan hewan peliharaan dan hewan ternak milik debitur ketika terjadi kepailitan. Pertanyaan hukum yang muncul bukan sekadar mengenai nilai ekonomis suatu aset, melainkan menyentuh aspek perlindungan hukum, nilai kemanusiaan, serta fungsi sosial harta kekayaan debitur.
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menegaskan bahwa sejak putusan pailit diucapkan, seluruh kekayaan debitur pada prinsipnya menjadi sita umum untuk kepentingan para kreditur. Konsep sita umum tersebut dimaksudkan untuk menjamin pembagian harta debitur secara adil melalui mekanisme kolektif di bawah pengawasan kurator dan hakim pengawas. Akan tetapi, asas sita umum tidak bersifat absolut. Hukum Indonesia sejak lama mengenal adanya pengecualian terhadap benda-benda tertentu yang tidak boleh disita demi menjaga keberlangsungan hidup debitur dan keluarganya.
Pengecualian tersebut secara sistematis dapat ditelusuri melalui Pasal 22 Undang-Undang Kepailitan yang menyatakan bahwa terdapat jenis harta tertentu yang tidak termasuk dalam boedel pailit. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip perlindungan minimum terhadap debitur sebagaimana juga dikenal dalam hukum acara perdata melalui Pasal 197 Herziene Indonesisch Reglement (HIR) dan Pasal 749 Reglement Buitengewesten (RBg), yang melarang penyitaan terhadap barang-barang yang menjadi kebutuhan pokok kehidupan sehari-hari. Norma tersebut menunjukkan bahwa hukum kepailitan Indonesia tidak semata-mata berorientasi pada pelunasan utang, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan kelangsungan hidup debitur.
Dalam konteks tersebut, hewan peliharaan dan hewan ternak perlu dipahami tidak hanya sebagai benda bergerak yang memiliki nilai ekonomi, tetapi juga sebagai sarana penunjang kehidupan. Hewan peliharaan dalam banyak situasi memiliki fungsi emosional dan sosial yang erat dengan kehidupan keluarga debitur. Sementara itu, hewan ternak sering kali menjadi sumber penghidupan utama, khususnya bagi masyarakat agraris, petani, peternak kecil, dan pelaku usaha mikro di daerah. Apabila hewan-hewan tersebut dimasukkan secara mutlak sebagai objek sita umum, maka kepailitan berpotensi menghilangkan kemampuan debitur untuk bangkit kembali secara ekonomi.
Dari perspektif teori hukum kepailitan modern, tujuan utama kepailitan bukanlah penghukuman terhadap debitur, melainkan distribusi risiko ekonomi secara adil. Prinsip rehabilitasi ekonomi menghendaki agar debitur tetap memiliki sarana minimal untuk melanjutkan kehidupan dan memulai kembali aktivitas produktif setelah kepailitan berakhir. Oleh karena itu, memasukkan hewan ternak produktif sebagai objek pemberesan harta pailit tanpa mempertimbangkan fungsi sosialnya bertentangan dengan semangat perlindungan hukum yang menjadi dasar pembentukan rezim kepailitan.
Pendekatan yang hanya menitikberatkan pada nilai ekonomis aset juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan substantif. Dalam praktik kepailitan, kurator memiliki kewenangan luas untuk melakukan inventarisasi dan pemberesan harta debitur. Tanpa pedoman interpretasi yang jelas, hewan peliharaan maupun ternak dapat diperlakukan sebagai komoditas semata. Padahal, hukum tidak dapat dilepaskan dari nilai sosial masyarakat. Di banyak daerah di Indonesia, ternak bukan hanya aset ekonomi, tetapi juga bagian dari sistem keberlanjutan hidup keluarga, bahkan memiliki nilai adat dan budaya tertentu.
Selain itu, perkembangan hukum global menunjukkan adanya pergeseran paradigma terhadap status hewan dalam sistem hukum modern. Beberapa negara mulai mengakui hewan sebagai makhluk hidup yang memerlukan perlindungan kesejahteraan, bukan sekadar objek benda. Walaupun hukum perdata Indonesia masih mengkategorikan hewan sebagai benda bergerak, interpretasi hukum progresif memungkinkan pembatasan penyitaan terhadap hewan tertentu berdasarkan asas kepatutan, kemanusiaan, dan kepentingan sosial.
Apabila hewan peliharaan disita dalam kepailitan, kerugian yang timbul tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga psikologis dan sosial, terutama bagi anak-anak dan anggota keluarga debitur. Kepailitan yang seharusnya menjadi mekanisme penyelesaian utang dapat berubah menjadi tindakan yang menghilangkan martabat manusia. Demikian pula terhadap hewan ternak produktif, penyitaan total justru dapat memperburuk posisi kreditur dalam jangka panjang karena debitur kehilangan kemampuan menghasilkan pendapatan untuk membayar kewajiban yang tersisa.
Dalam perspektif keadilan restoratif ekonomi, kepailitan seharusnya memberikan peluang pemulihan, bukan memutus seluruh sarana produktif debitur. Oleh karena itu, interpretasi Pasal 22 Undang-Undang Kepailitan perlu diperluas sehingga mencakup hewan ternak produktif sebagai bagian dari alat penghidupan yang patut dikecualikan dari sita umum. Kurator dan hakim pengawas seharusnya menerapkan pendekatan proporsional dengan mempertimbangkan apakah penyitaan suatu aset benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi kreditur tanpa menghilangkan kemampuan dasar debitur untuk bertahan hidup.
Ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai hewan peliharaan dan hewan ternak dalam Undang-Undang Kepailitan menunjukkan adanya kekosongan norma yang memerlukan interpretasi hukum progresif maupun pembaruan legislasi. Reformasi hukum kepailitan di masa depan perlu memberikan batasan yang lebih jelas mengenai objek sita umum dengan memasukkan parameter fungsi sosial harta kekayaan debitur. Dengan demikian, hukum kepailitan tidak hanya menjadi instrumen ekonomi, tetapi juga mencerminkan nilai kemanusiaan yang menjadi roh sistem hukum nasional.
Pada akhirnya, kepailitan tidak boleh dimaknai sebagai proses perampasan total atas seluruh kehidupan debitur. Hukum harus mampu menjaga keseimbangan antara hak kreditur untuk memperoleh pelunasan utang dan hak debitur untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya secara layak. Hewan peliharaan dan hewan ternak yang menjadi sumber kehidupan seharusnya diposisikan sebagai bagian dari perlindungan minimum tersebut. Melalui pendekatan yang berkeadilan dan berorientasi pada nilai kemanusiaan, hukum kepailitan Indonesia dapat berkembang menjadi sistem yang tidak hanya efektif secara ekonomi, tetapi juga bermartabat secara sosial.
Penulis adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
