Kekerasan terhadap perempuan masih menunjukkan angka kejadian yang relatif tinggi. Berdasarkan Catatan Komnas Perempuan Tahun 2025, sepanjang tahun 2025 terdapat 376.529 kasus
Tag: Fakultas Hukum
Tidak Semua Kata Kasar adalah Penghinaan: Menilai Makna dan Konteks Penyebutan “Babi” Terhadap Seseorang
Oleh: Lidia Dalam kehidupan sehari-hari, kata-kata tertentu kerap digunakan untuk mengekspresikan kemarahan. Salah satunya adalah penyebutan kata “babi” kepada orang lain. Secara
Fakultas Hukum UNDANA Gelar Pengabdian di Desa Aimere Timur, Dorong Terwujudnya Desa Ramah Anak melalui Penguatan Ketahanan Sosial
RADARNTT, Bajawa – Memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat, Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana (UNDANA) melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di Desa
E-Court sebagai Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan
Oleh: Sinta Dewi Di era modernisasi, perkembangan teknologi informasi membawa perubahan yang besar dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam sistem peradilan di
Di Tengah Kepailitan, Siapa yang Melindungi Pekerja?
Oleh: Mona Novella Ketika perusahaan mengalami gagal bayar terhadap utang-utangnya, penyelesaian kewajiban dapat ditempuh melalui PKPU hingga kepailitan. Berdasarkan pasal 1 ayat
Hewan Peliharaan dan Hewan Ternak dalam Kepailitan Batasan Sita Umum antara Kepentingan Kreditur dan Nilai Kemanusiaan
Oleh: Laura Enggiyani Perkembangan praktik hukum kepailitan di Indonesia tidak hanya menimbulkan persoalan mengenai mekanisme penyelesaian utang antara debitur dan kreditur, tetapi juga
Problematika Keadaan Insolven dalam Penyelesaian Utang Piutang di Indonesia
Oleh: Alia Ani Safitri Perkembangan dunia usaha yang semakin pesat membawa dampak besar terhadap hubungan utang piutang di Indonesia. Dalam praktik bisnis,
Kepailitan Tanpa Uji Insolvensi: Antara Kepastian Hukum dan Ketidakadilan Substantif dalam Praktik Peradilan Niaga Indonesia
Oleh: Siti Roaina Praktik hukum kepailitan di Indonesia menyimpan paradoks yang hingga kini belum sepenuhnya terselesaikan, yakni ketegangan antara kepastian hukum formal
Keadilan dalam Putusan Pailit: Antara Perlindungan Kreditur dan Kelangsungan Usaha Debitur
Oleh: Lidia Hukum kepailitan merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem hukum ekonomi untuk menyelesaikan permasalahan utang-piutang antara debitur dan kreditur. Di
Tumpang Tindih Penyelesaian Sengketa pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri atas Sengekta Bisnis
Oleh: Mona Novella Pasca krisis moneter 1997, Indonesia mendirikan Pengadilan Niaga sebagai bagian dari reformasi hukum ekonomi pada tahun 1998. Pengadilan Niaga
Mendorong Reformasi Hukum Kepailitan Indonesia: Dari Likuidasi Menuju “Corporate Rescue” Dalam Era Ekonomi Modern
Oleh: Siti Roaina Di tengah gelombang ketidakpastian ekonomi global yang dipicu oleh pandemi COVID-19, krisis energi, dan fluktuasi pasar keuangan, hukum kepailitan
- 1
- 2
- Berikutnya
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.