Oleh: Dr. Polykarp Ulin Agan
Wajah demokrasi yang sering dipertontonkan dewasa ini adalah demokrasi yang narsistik: demokrasi yang bersorak-sorai karena merasa mampu melumpuhkan lawan dengan cara apa pun. Padahal, ini bukanlah demokrasi dalam arti yang sesungguhnya. Demokrasi sejatinya adalah wadah yang menjunjung tinggi argumentasi dan menghormati kemajemukan. Elegansi demokrasi tidak terletak pada superioritas yang berhasil melumpuhkan lawan, melainkan pada ketangguhannya berhadapan dengan perbedaan.
Di titik inilah martabat demokrasi itu diuji. Demokrasi harus sanggup menanggung nyerinya sakit ketaknyamanan, ketika warga negara yang merdeka, termasuk mereka yang dipandang sebagai lawan melantunkan pandangan yang berbeda, bahkan pandangan yang dapat mengusik kemapanan dan kenyamanan. Bukan hanya itu! Demokrasi harus dapat membangun ruang dialog, dimana pertarungan antara “kami yang benar” dan “mereka yang salah” berubah menjadi pergumulan penuh makna antara dua kubuh yang bermartabat.
Pandangan tersebut mendapat perhatian dalam karya Thomas Fuchs dan Albrecht Arnold, Das unersättliche Selbst: Phänomenologie des Narzissmus (Diri yang Tak Pernah Puas: Fenomenologi Narsisme, 2026). Melalui pendekatan fenomenologis, mereka menunjukkan bahwa salah satu akar radikalisme dan politik ekstrem adalah perilaku narsistik yang kerap luput dari kesadaran. Narsisme yang dimaksudkan bukanlah semata jatuh cinta berlebihan pada diri sendiri, melainkan sikap radikal yang lahir sebagai bentuk kompensasi terhadap kerapuhan identitas, kekosongan eksistensial, dan kebutuhan untuk mendapat pengakuan orang lain.
Politik Ekstrem sebagai Panggung Identitas
Politik ekstrem sering tumbuh dalam situasi ketika individu atau kelompok mengalami krisis identitas. Krisis tersebut dapat muncul akibat tekanan ekonomi, perubahan sosial yang cepat, marginalisasi, maupun perasaan kehilangan tempat dalam masyarakat.
Dalam kondisi seperti itu, ideologi ekstrem menawarkan sesuatu yang tampak menarik: identitas yang jelas, jawaban yang sederhana, serta rasa memiliki terhadap sebuah komunitas. Seseorang yang sebelumnya merasa tidak dianggap dapat menemukan posisi baru sebagai bagian dari kelompok yang merasa “sadar”, “terpilih”, atau memiliki misi moral tertentu.
Salah satu ciri utama politik radikal adalah kecenderungan membangun identitas melalui pertentangan antara “kami” dan “mereka”. Dunia dipahami dalam kategori hitam-putih: kelompok sendiri dianggap sebagai pembawa kebenaran, sedangkan pihak lain dipandang sebagai ancaman.
Dari sinilah muncul superioritas moral, yaitu keyakinan bahwa hanya kelompok sendiri yang memiliki legitimasi etis. Ketika keyakinan semacam ini semakin kuat, kemampuan untuk melakukan kritik terhadap diri sendiri melemah dan ruang dialog dengan pihak berbeda semakin menyempit.
Media sosial kemudian mempercepat proses tersebut. Algoritma digital sering menghadirkan lingkungan yang penuh dengan pandangan serupa, memberikan validasi melalui tanda suka, komentar, dan dukungan komunitas. Ruang gema (echo chamber) membuat seseorang semakin jarang berhadapan dengan perspektif yang berbeda. Akibatnya, keyakinan politik dapat berubah menjadi identitas yang sulit dipertanyakan.
Refleksi Kritis Melawan Propaganda
Perilaku narsistik dalam politik bukanlah fenomena yang asing. Ketimpangan ekonomi, rendahnya literasi politik, serta menguatnya politik identitas yang bertumpu pada sentimen etnis maupun agama kerap menyeret para aktor politik ke dalam pusaran irasionalitas. Di sisi lain, ketakutan akan hilangnya investasi politik yang telah dikucurkan secara besar-besaran demi meraih panggung kekuasaan sering kali semakin memperdalam radikalisasi irasionalisme dalam praktik politik.
Situasi tersebut menjadi semakin kompleks ketika menyimak situasi masyarakat yang masih jauh dari pendidikan politik dan kesadaran akan pentingnya berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Apalagi perhatian utama mereka masih tertuju pada bagaimana memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Dalam situasi seperti itu, masyarakat menjadi sangat rentan terhadap propaganda politik yang menjanjikan kepastian instan.
Karena itu, literasi digital dan literasi politik menjadi kebutuhan penting melawan propaganda. Identitas politik yang sehat tidak lahir dari propaganda atau dorongan emosional semata, melainkan dari refleksi kritis. Warga perlu memiliki kemampuan untuk menilai gagasan, memeriksa informasi, dan mengambil keputusan politik berdasarkan pertimbangan yang matang.
Refleksi kritis menjadi penting karena pilihan politik yang hanya digerakkan oleh emosi dapat melahirkan polarisasi dan konflik. Ketika seseorang menerima informasi tanpa proses penilaian yang objektif, ia lebih mudah menjadi bagian dari arus propaganda yang membentuk opini demi kepentingan tertentu.
Padahal, politik seharusnya menjadi sarana untuk memperjuangkan kepentingan bersama. Identitas politik tidak boleh menjadi alat untuk memperkuat eksklusivitas kelompok, melainkan harus menjadi ruang bagi warga untuk berkontribusi terhadap kehidupan bersama yang lebih adil dan bermartabat.
Demokrasi Memerlukan Warga yang Matang
Demokrasi lokal semisal NTT membutuhkan kompetisi politik yang sehat, bukan perlombaan untuk menghancurkan reputasi lawan. Perbedaan pilihan politik adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Yang menentukan kualitas demokrasi bukan hilangnya perbedaan, melainkan kemampuan masyarakat mengelola perbedaan tersebut secara dewasa.
Persaingan politik seharusnya berpusat pada gagasan, program, kapasitas, dan rekam jejak. Ketika politik berubah menjadi penyebaran fitnah, ujaran kebencian, atau pelabelan negatif terhadap kelompok lain, perhatian publik akan bergeser dari persoalan pembangunan menuju konflik identitas.
Tentu, tidak semua orang yang memiliki sikap politik yang kuat dapat disebut narsistik atau ekstrem. Demokrasi justru membutuhkan warga yang memiliki keyakinan dan komitmen terhadap nilai-nilai publik. Persoalannya muncul ketika identitas politik menjadi satu-satunya sumber harga diri, sementara keberadaan musuh menjadi kebutuhan untuk mempertahankan rasa bermakna.
Dalam perspektif ini, radikalisasi politik bukan hanya persoalan ideologi, tetapi juga berkaitan dengan kebutuhan manusia akan pengakuan, martabat, dan rasa memiliki. Politik ekstrem sering menawarkan semua itu, tetapi dengan harga yang mahal: memperpanjang permusuhan dan mempersempit ruang kemanusiaan.
Demokrasi yang sehat tidak hanya bergantung pada lembaga yang kuat, tetapi juga pada warga negara yang matang secara moral dan intelektual. Warga demokratis harus mampu menemukan makna hidup tidak hanya melalui kemenangan politik, tetapi juga melalui kerja bersama, solidaritas, dan kepedulian terhadap sesama.
Tantangan terbesar demokrasi bukan hanya menghadapi ekstremisme, melainkan membangun masyarakat yang mampu memberikan pengakuan, harapan, dan rasa memiliki. Sebab pada akhirnya, demokrasi yang dewasa bukanlah demokrasi tanpa perbedaan, melainkan demokrasi yang mampu merawat perbedaan tanpa mengubah lawan menjadi musuh.
Penulis adalah Dosen pada Sekolah Tinggi Teologi KHKT (Kölner Hochschule für katholische Theologie), Keuskupan Agung Köln, Jerman
