Oleh: A.S. Laksana
“Sekarang ayo kita bersatu, bergabung bersama. Sekarang aku nunggu, mana (partai) yang mau gabung lagi … Jangan mau ikut-ikutan budaya lain, budaya Barat itu mungkin suka oposisi, gontok-gontokan, enggak mau kerja sama,” kata Prabowo dalam penutupan Kongres ke-3 Partai NasDem di Jakarta Convention Center, Senayan pada Selasa malam, 27 Agustus 2024.
Ajakan Prabowo itu sepertinya mubazir sebagai ajakan, sebab tanpa diajak pun partai-partai politik kita, entah itu PKB, NasDem, PKS, PPP, dan lain-lain di luar KIM, sudah cenderung “ngiler” untuk bergabung ke dalam pemerintahannya.
Dalam praktik oligarki, di mana sekelompok elite mempengaruhi atau mengendalikan proses politik, antara lain melalui lobi-lobi dan pertalian antara penguasa dan konglomerat, jika sebuah partai tidak bergabung ke kekuasaan, tidak punya akses terhadap kekuasaan, ia sudah pasti sengsara. Karena itu, partai-partai akan cenderung merapat ke pemegang kekuasaan, apa pun ideologi partai itu, sebab yang lebih penting adalah berada di dalam kekuasaan dan punya akses untuk mengelola anggaran.
Jadi, mengapa Prabowo masih merasa perlu mengajak?
Di tingkat permukaan, pernyataan Prabowo terlihat seperti ajakan untuk menolak budaya Barat, yang dia konstruksi sebagai cenderung menyukai oposisi dan konflik. Dia mengajak masyarakat dan partai politik untuk tidak mengikuti cara tersebut dan menekankan pentingnya kerja sama.
Struktur dasar pernyataan itu adalah ajakan untuk menggalang persatuan. Terdengar bagus. Prabowo adalah presiden terpilih; ia sedang berusaha memperkuat legitimasi dan kekuasaannya dengan memastikan bahwa semua partai bersatu di bawah pemerintahannya.
Ia menggunakan retorika yang sering kita dengar pada masa Orde Baru, yaitu bahwa budaya lain, terutama Barat, tidak sesuai dengan budaya kita. Maka ia menyerukan: “Jangan ikut-ikutan budaya lain.” Artinya, jangan menjadi oposisi, bergabunglah dengan saya.
“Budaya Barat itu mungkin suka oposisi, gontok-gontokan, enggak mau kerja sama.” Dengan membuat label negatif tentang budaya Barat, yang bukan budaya kita, dia menciptakan dikotomi antara “kita” dan “mereka”. Dia tidak perlu menjelaskan apa keunggulan budaya kita dibandingkan dengan budaya mereka, dan apakah benar bahwa budaya kita ini sangat unggul.
Ambiguitas dan Pesan Tersirat
Ia tentu tidak berkepentingan untuk menyampaikan bahwa demokrasi memerlukan oposisi yang kuat, yang menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah, untuk mencegah pemerintahan berjalan tanpa kendali. Ia lebih memilih melabeli oposisi sebagai budaya asing, yang dengan sendirinya tidak sesuai dengan budaya Indonesia, dan, dengan sedikit sovinisme, segala yang asing adalah buruk.
Implikasinya, partai-partai yang memilih beroposisi, meskipun mungkin tidak ada kecuali PDIP, adalah pihak-pihak yang tidak mendukung budaya Indonesia dan tidak menyukai stabilitas.
Apakah Semata-mata Ajakan untuk Parpol?
Dalam praktik politik di Indonesia yang cenderung oportunistik, pernyataan Prabowo tidak diperlukan untuk menarik partai-partai bergabung dengannya. Namun, ia merasa perlu menyampaikan pernyataan itu dengan beberapa alasan.
Pertama, ia perlu membangun narasi bahwa dirinya adalah sosok yang menginginkan persatuan dan kerja sama dan menolak gontok-gontokan yang tidak produktif. Dengan menyampaikan pesan ini secara publik, Prabowo mengukuhkan citranya sebagai pemimpin yang mengedepankan stabilitas dan keharmonisan, yang mungkin bisa menarik simpati dari masyarakat luas.
Kedua, ia ingin menegaskan kendali. Dengan fakta bahwa partai-partai sudah cenderung merapat kepadanya, pernyataan ini menegaskan bahwa Prabowo adalah penguasa baru yang memiliki kendali. Ini bukan hanya pesan untuk partai, tetapi juga untuk masyarakat dan juga pihak luar, bahwa ia sekarang memegang kekuasaan dan menentukan arah politik di Indonesia. Pernyataan ini berfungsi sebagai pengingat bagi semua pihak tentang siapa yang sekarang berada di pucuk kepemimpinan.
Ketiga, ia melakukan framing, sebagaimana Orde Baru, bahwa oposisi adalah “budaya Barat”, sebuah benda asing yang tidak cocok dengan nilai-nilai Indonesia. Framing ini bisa melemahkan legitimasi oposisi dan akan membuat partai-partai yang memutuskan tetap berada di luar pemerintahan terlihat tidak patriotik atau tidak mendukung stabilitas nasional.
Keempat, ia sedang mengirimkan sinyal kepada investor asing bahwa pemerintahannya akan fokus pada stabilitas dan kerja sama. Ia berusaha membangun kepercayaan bahwa Indonesia di bawah kendalinya adalah tempat yang aman dan menarik untuk investasi. Bagaimanapun, investor asing memerlukan jaminan stabilitas politik dan pemerintahan yang kuat.
Kelima, ia sedang mengirimkan pesan kepada Barat, dengan menyebutnya sebagai suka gontok-gontokan, atau suka membikin onar. Bagaimanapun, ia menghadapi risiko digontok oleh Barat dengan isu pelanggaran HAM karena rekam jejaknya. Pernyataannya itu memiliki pesan terselubung kepada aliansi atau kekuatan internasional bahwa ia lebih mendukung pemerintahan yang stabil, yang sering kali lebih disukai oleh negara-negara dengan model otoritarianisme atau semi-otoritarianisme. []
Penulis adalah Penulis buku dan cerpen yang telah diterbitkan di berbagai media, salah satu karyanya berjudul Bidadari Yang Mengembara
