Oleh: Lidia
Beberapa hari terakhir, ruang publik kembali diramaikan oleh pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut bahwa pihak-pihak yang merasa Indonesia “suram” dipersilakan mencari negara lain. Pernyataan tersebut memicu beragam tanggapan. Sebagian masyarakat menganggapnya sebagai ajakan untuk lebih optimistis terhadap bangsa sendiri, sementara sebagian lainnya melihatnya sebagai respons yang kurang memberi ruang terhadap kritik.
Perbedaan tafsir itu sesungguhnya bukan persoalan utama. Yang lebih penting adalah momentum ini mengajak kita merenungkan satu pertanyaan mendasar: bagaimana seharusnya seorang pemimpin merespons kritik dari rakyatnya?
Dalam negara demokrasi, kritik bukanlah gangguan yang harus dihilangkan. Kritik merupakan salah satu cara masyarakat menjalankan perannya sebagai pengawas kekuasaan. Konstitusi menjamin kebebasan berpendapat karena para pendiri bangsa menyadari bahwa tidak ada pemerintahan yang kebal dari kekeliruan. Kekuasaan justru membutuhkan kontrol agar tidak kehilangan arah.
Sayangnya, di tengah polarisasi yang semakin tajam, kritik sering kali dipersepsikan sebagai bentuk kebencian terhadap pemerintah atau bahkan terhadap negara. Padahal, keduanya merupakan hal yang berbeda. Mengkritik sebuah kebijakan tidak berarti membenci Indonesia. Sebaliknya, kritik sering lahir karena adanya harapan agar kebijakan publik menjadi lebih baik.
Seseorang yang benar-benar tidak peduli terhadap negaranya mungkin justru memilih diam. Sebaliknya, mereka yang meluangkan waktu untuk menyampaikan masukan, mengoreksi kebijakan, atau mengingatkan pemerintah sering kali didorong oleh rasa memiliki terhadap negeri ini. Kritik adalah ekspresi kepedulian, bukan selalu ekspresi permusuhan.
Di sisi lain, masyarakat juga memiliki tanggung jawab moral dalam menyampaikan kritik. Kritik yang sehat bukanlah hujatan, fitnah, ataupun penyebaran informasi yang belum tentu benar. Kritik yang baik dibangun di atas data, argumentasi, dan etika. Demokrasi tidak akan berkembang jika ruang publik dipenuhi ujaran kebencian, tetapi demokrasi juga tidak akan tumbuh apabila kritik dianggap sebagai ancaman.
Karena itu, kualitas seorang pemimpin tidak hanya diukur dari kemampuannya mengambil keputusan, melainkan juga dari kesediaannya mendengarkan suara yang berbeda. Pemimpin yang percaya diri tidak akan kehilangan wibawa hanya karena dikritik. Justru dengan membuka ruang dialog, seorang pemimpin menunjukkan bahwa ia yakin terhadap legitimasi yang dimilikinya dan tidak takut pada evaluasi publik.
Dalam praktik pemerintahan modern, kritik sering menjadi sumber perbaikan kebijakan. Tidak sedikit program pemerintah yang akhirnya direvisi setelah menerima masukan dari masyarakat, akademisi, maupun organisasi sipil. Hal ini menunjukkan bahwa kritik bukanlah penghambat pembangunan, melainkan bagian dari proses penyempurnaan kebijakan.
Masyarakat tentu berharap pemerintah memiliki optimisme terhadap masa depan Indonesia. Optimisme memang penting karena dapat membangun semangat bersama. Namun optimisme tidak boleh menghilangkan ruang untuk melihat berbagai persoalan yang masih nyata di hadapan kita, mulai dari ketimpangan ekonomi, akses pendidikan, penegakan hukum, hingga pelayanan publik. Mengakui adanya masalah bukan berarti pesimistis. Justru pengakuan itulah yang menjadi langkah pertama untuk memperbaikinya.
Pemimpin yang besar bukanlah pemimpin yang hanya ingin mendengar pujian. Ia juga mampu menerima masukan yang tidak selalu menyenangkan. Sejarah menunjukkan bahwa banyak pemimpin yang dikenang bukan karena berhasil membungkam kritik, melainkan karena mampu mengubah kritik menjadi bahan introspeksi dan perbaikan.
Pada akhirnya, hubungan antara rakyat dan pemerintah tidak semestinya dipenuhi rasa curiga. Kritik tidak harus dibalas dengan ketersinggungan, sebagaimana kritik juga tidak boleh disampaikan dengan kebencian. Demokrasi membutuhkan kedewasaan dari kedua belah pihak: masyarakat yang kritis sekaligus bertanggung jawab, serta pemimpin yang tegas namun tetap terbuka terhadap perbedaan pendapat.
Sebab kekuatan seorang pemimpin tidak terlihat ketika semua orang memujinya. Kekuatan itu justru tampak ketika ia mampu mendengar kritik tanpa kehilangan ketenangan, menjawabnya dengan argumentasi, lalu membuktikan melalui kebijakan yang lebih baik. Di situlah letak kepemimpinan yang sesungguhnya.
Penulis adalah Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
