Oleh: Irawaty Nusa
Membaca pikiran Hafis Azhari dari beragam opini dan karya sastranya, dapat disimpulkan bahwa kekuatan ideologi di Indonesia telah mengkristal sejak tahun 1965, sebagaimana Bung Karno mengklasifikasi menjadi kekuatan nasionalisme, agama, dan komunisme (Nasakom). Perdebatan sengit model apa pun di layar kaca maupun medsos, takkan lepas dari para pengamat atau orang-orang politik yang memiliki kekuatan kubu dari tiga kategori tersebut.
Namun, perlu dicermati bahwa organisasi terbesar di Indonesia yang telah sanggup bercokol hingga tingkat cabang dan ranting (kecamatan dan desa-desa) sejak 1965, tak lain dari kekuatan militer (AD) dan partai kerakyatan (PKI). Sebelum tahun itu, Amerika sebagai kekuatan adikuasa, melalui kecanggihan intelijen (CIA) telah gagal merekrut PRRI/Permesta untuk menjatuhkan Soekarno melalui gerakan-gerakan separatisme. Selain itu, kekuatan Islam radikal (DI/TII) melalui kubu Kartosuwiryo dan teman seperjuangan, telah dipatahkan pula oleh kesatuan RI, setelah peristiwa pemboman Cikini yang menewaskan anak-anak SD hingga dua ajudan Presiden Soekarno pada 30 November 1957.
Pemerintah Amerika dan CIA tak peduli bekerjasama dengan kubu manapun, asalkan mereka mau menyokong kepentingan ekonomi-politik adikuasa dan negeri-negeri industri maju (sekutunya). Mereka mendaku memiliki kewenangan untuk memenuhi hajat hidup penduduk bumi, sehingga negeri manapun yang dianggap bertentangan dengan kebijakan mereka, termasuk Indonesia yang menolak utang serta tidak memihak salah satu kubu (non-blok), diklaim sebagai musuh yang melawan kebijakan mereka.
Puncaknya, ketika Amerika melalui CIA menggelontorkan dana jutaan dollar untuk Angkatan Darat (baca: Dokumen CIA, Hasta Mitra 2001), yang kemudian berhasil menggulingkan Presiden Soekarno di bawah komando Soeharto yang menamakan dirinya “Orde Baru”.
Perlu diketahui, istilah ‘orde’ berasal dari kata ‘ordo’ dalam tradisi Gereja Katolik yang merujuk pada tarekat atau persaudaraan religius, yaitu kelompok rohaniwan yang mengucapkan kaul atau bai’at untuk menjalani hidup dalam aturan hirarki Katolik. Selain bermakna tarekat kebiaraan, istilah ‘ordo’ juga digunakan untuk Sakramen Imamat yang mengangkat seseorang menjadi pemimpin, imam atau uskup.
Maka dimulailah hirarki kekuasaan Orde Baru di bawah kendali Soeharto yang menjalankan iklim kapitalisme dan liberalisme, baik di bidang ekonomi dan budaya Indonesia, sambil menumpas segala pergerakan yang mengatasnamakan kedaulatan rakyat. Sementara di bidang politik, digunakan istilah “demokrasi liberal”, yang kemudian mengkristal menjadi “demokrasi Pancasila”.
Dendam senyap
Dalam novelnya yang terus menjadi perbincangan publik “Pikiran Orang Indonesia”, Hafis Azhari dengan lugas menyatakan peran Angkatan Darat (ABRI) yang sangat dominan selama 32 tahun. Bahkan, membahas tentang dua perwira muda, kaki-tangan Soeharto yang direkrut Pentagon untuk program Terrorism in Low Intensity Conflict. PKI dipaksa harus bubar sebagai partai politik. Sedangkan, partai Islam telah dipersempit ruang geraknya ke dalam kubu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), termasuk sisa-sisa simpatisan Bung Karno yang kemudian berafiliasi ke kubu Partai Demokrasi Indonesia (PDI), yang kemudian berkembang menjadi PDIP di bawah pimpinan Megawati Soekarnoputri.
Gus Dur sebagai cucu dari salah seorang tokoh pesantren dan pendiri NU (Syekh Hasyim Asy’ari) memahami permainan politik Orde Baru di bawah kendali Soeharto, yang bermula sebagai pegawai rendahan KNIL, dan tentu akan mudah direkrut demi kepentingan politik Baratsentris. Sebagai putera kelahiran Bantul, Yogyakarta, yang bergerak bersama kroni-kroninya, Soeharto membungkam semua organisasi yang berafiliasi dengan partai komunis (BTI, SOBSI, Gerwani dan lain-lain). Semua gerakan kiri Indonesia yang memihak Presiden Soekarno, termasuk tujuh jenderal revolusi, budayawan, aktivis, ilmuwan, hingga sastrawan dan kalangan pers telah diberangus hingga ke akar-akarnya. Bahkan, para pelajar dan akademisi yang masih menjalani studi di luar negeri, kesulitan pulang setelah lulus, karena mereka diklaim sebagai pendukung dan simpatisan Soekarno.
Sastrawan dan satu-satunya orang Indonesia yang beberapa kali masuk nominasi nobel di bidang kesusastraan, Pramoedya Anta Toer, pernah mengakui kepada Hafis Azhari sepulang dari masa tahanannya di Pulau Buru. Menurutnya, para militer Orde Baru selalu menggunakan kata “diamankan” untuk membekuk dan memberangus para sastrawan dan jurnalis pendukung Soekarno. Penjara-penjara di seluruh negeri dijejali oleh mereka yang dianggap kubu PKI dan simpatisan Soekarno. Bahkan, anak-cucu mereka dipersulit dalam mencari nafkah, karena diadakan sanering terhadap keluarga PKI sebagai partai terlarang.
Terkait dengan itu, keluarga Jokowi juga pernah berpindah-pindah dan terusir dari kediamannya di wilayah Solo. Dia seakan percaya adagium “Dadi Adil” yang artinya, “Dari Dirimu Aku Dilahirkan Kembali”. Jokowi sebagai kaum marjinal Jawa Tengah, akhirnya bergerilya di tataran “grassroot”, bahwa PKI boleh saja dihapus sebagai partai, namun ideologi komunis yang berakar kuat di wilayah Asia, tak dapat serta-merta ditumbangkan.
Berawal dia menunggangi PDIP, kemudian terus merangkak dari walikota Solo menjadi gubernur Jakarta, hingga kemudian kekuatan partai kerakyatan (PDIP) mengusungnya sebagai Presiden RI. Selanjutnya, dia menggandeng Joesoef Kalla yang dijadikan wakilnya, sambil belajar banyak dari JK. Kemudian, dengan mulus menggandeng Islam (NU) sebagai Wapres periode kedua (Ma’ruf Amin). Dalam penilaian Jokowi, baik Maruf, Megawati, SBY maupun JK adalah anak-anak emas dari kemenangan Orde Baru (Golkar). Apalagi JK sebagai saudagar kaya-raya, bahkan termasuk keluarga besar Nadiem Makarim yang pamannya adalah mantan Badan Intelijen Nasional (BIN) di masa kekuasaan Soeharto.
Dendam yang senyap dari sosok Jokowi sebagai orang Jawa (Solo), boleh jadi mengemuka pada peristiwa KM50, sehingga dalang pelaku kejadian itu (entah siapa) dianggap sebagai “Islamophobia”. Terkait dengan ini, Hafis Azhari memberi komentar, “Mungkin saja Jokowi tidak menyukai Islam garis keras yang diprakarsai pendatang Yaman yang mengaku-ngaku Habib, tetapi untuk dinyatakan bahwa dia mengidap Islamophobia tampaknya berlebihan.” Lebih lanjut, Hafis berpendapat, untuk dikatakan bahwa Jokowi dungu menurut Rocky Gerung, mungkin juga kurang tepat. Faktanya, dia dapat bercokol selama dua periode memimpin Indonesia dengan segala kekurangan dan kelebihannya.
Dia cukup lihai memainkan perannya sebagai pemimpin polos dan lugu laiknya “wong ndeso”. Tetapi, sebagai politisi modern, bagaimana pun dia berhasil memanfaatkan kesempatan dan peluang emas, ketika momentum kekuasaan sedang berada di tangannya. Terlepas apakah lawan-lawan politiknya suka atau tidak. Bahkan, mereka yang dulu menyukai sosok Prabowo pun dapat saja berubah seketika membencinya?
Bukankah hal tersebut (dalam penilaian politik), lumrah dan lazim adanya. Bahkan, telah berlaku kepada sosok Soekarno, Soeharto, Megawati, dan tentu kepada pribadi Jokowi dan Prabowo sekalipun? Bukankah momentum politik untuk menampilkan sang putera mahkota (Gibran) berhasil juga dia lakukan? Bahkan, trik dan strategi yang sama didambakan juga oleh sosok Megawati (Puan Maharani) hingga SBY (Agus Harimurti Yudhoyono), yang membuat mereka belum (tak) sanggup melakukannya?
Bahkan, Soekarno sekalipun tak sanggup mewujudkannya (untuk Megawati) di saat beliau masih hidup? Mungkin perlu waktu puluhan tahun untuk menampilkan sang anak di tampuk kepemimpinan. Sesuatu yang hanya membutuhkan beberapa tahun dan bulan saja untuk sosok Gibran maupun Kaesang.
Apa pun yang terjadi, pada prinsipnya Jokowi telah berhasil menggolkan hasrat dan obsesinya untuk “melawan”, bahkan lobi-lobinya mungkin telah didukung negeri-negeri komunis (termasuk Beijing) untuk membesarkan kubu Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Tentu saja, hal ini menimbulkan tanda-tanya dan kebencian di kalangan habaib dan gerakan Islam radikalis, meskipun Jokowi dan PSI-nya terus melangkah maju melakukan kerja-kerja politik hingga ke tingkat cabang dan ranting, sebagaimana partai komunis RI dulu pernah melakukannya.
Namun, tokoh pergerakan Islam Indonesia Alfian Tanjung, selama puluhan tahun hingga saat ini, masih saja berkoar-koar jengkel: “Kerja politik apa yang dilakukan umat Islam Indonesia selama ini, selain demi kepentingan kantong pribadi dan keluarganya untuk segera memiliki mobil mewah, rumah megah, dan hidup kemaruk dengan gaya hedonisme belaka?”
Gunung Kawi
“Saya ini rakyat biasa, jangan sakiti hati saya,” kata Jokowi dalam suatu wawancara. Megawati juga pernah bersedih hati dengan badan Jokowi yang kurus kering, karena memikirkan rakyat Indonesia. Ia belajar banyak dari para politisi senior, dan tak mengenal lelah untuk terus melakukan kerja-kerja politik.
Jika pun Jokowi pernah merasa “sakit hati” lalu berdoa di atas Gunung Kawi, bukankah banyak kalangan sufi dan orang suci yang menyendiri di goa-goa, gunung dan perbukitan, untuk melampiaskan hasrat keinginannya agar tercapai? Apakah Megawati, Soeharto, Gus Dur hingga SBY tidak melakukan hal yang sama? Seandainya negeri ini wilayah padang pasir yang gersang, boleh jadi kualitas tempat berkhalwat akan sejenis Gunung Tsur atau Goa Hira di Mekah yang hanya bebatuan tandus, berbeda dengan Gunung Lawu, Kemukus atau Gunung Karang di Banten yang rindang penuh pepohonan.
Terkait dengan ini, Hafis Azhari berkali-kali memperingatkan manusia Indonesia, sambil sesekali mengutip peringatan Nabi Muhammad, agar kita jangan terlampau membenci berlebihan, juga jangan mencinta berlebihan. “Sebab, dalam iklim politik kekuasaan, seseorang yang kita benci dapat berubah seketika menjadi orang yang kita cintai, begitu pun sebaliknya.”
Hal ini selaras dengan pesan moral dalam karya sastranya, Pikiran Orang Indonesia, agar jangan menyakiti dan melukai hati rakyat. Karena, seseorang (kaum) yang tersakiti atau diperlakukan tidak adil, sangat mudah pengabulannya di saat ia memohon dan meminta sesuatu pada Tuhan. Frekuensi orang yang disakiti, dicaci-maki, dan diperlakukan semena-mena, akan mudah terkoneksi dengan energi semesta, sehingga apa-apa yang menjadi cita-citanya akan segera terwujud.
Jadi, perlu saya tegaskan di sini, ketika kita mengkritik si Fulan dengan penuh kebencian, apakah benar yang dungu adalah Fulan, ataukah lantaran kita terpancing oleh siasat Fulan agar membencinya?
Namun di sisi lain, perlu juga saya tegaskan di sini, ketika sang penguasa mendendam, berdusta, dan melukai hati rakyat, meskipun dilakukan sejak 10 atau 32 tahun lalu, kelak akan mengejawantah dan menuntut penebusan atas kejahatan yang dulu pernah dia lakukan. Penebusan dosa-dosa itu pasti akan dia dapatkan juga, entah hari ini, besok atau sepuluh tahun mendatang. Sebab, hitungan waktu duniawi dalam satu dekade atau satu abad, hanyalah sekejap mata dalam perhitungan waktu Allah.
Jangan sampai terlambat, karena selalu terulang dalam sejarah, para penguasa yang menyalakan api kejahatan dan kezaliman sekecil apa pun, kelak akan menuai kobaran api dan prahara besar yang akan menghanguskan dirinya dan dinastinya, jika dia tak mau menebus kebohongan dengan pengakuan yang jujur kepada rakyat yang pernah dipimpinnya. (*)
Penulis adalah Penggiat organisasi Gerakan Membangun Nurani Bangsa (Gema Nusa), menulis opini dan prosa di berbagai media nasional, luring dan daring
