RADARNTT, Jakarta – Fraksi Partai NasDem DPR RI mendukung langkah DPR RI untuk berbenah dan memperteguh komitmen berjuang demi kepentingan rakyat.
Terutama, pimpinan DPR RI bersama pimpinan fraksi-fraksi telah menyepakati untuk mengakomodasi aspirasi yang digaungkan masyarakat. Di antaranya, usulan pemangkasan tunjangan anggota DPR RI hingga meningkatkan performa legislasi.
“Ini bukan hanya soal angka-angka penghematan, melainkan soal sikap DPR dalam menegaskan komitmen transparansi, akuntabilitas, dan kedekatan dengan aspirasi publik,” ujar Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Viktor Bungtilu Laiskodat, menyikapi konferensi pers pimpinan DPR RI dalam rangka menjawab tuntutan 17+8 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/9/2025).
Viktor mengungkapkan, keputusan menghentikan tunjangan perumahan, melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri, serta memangkas sejumlah fasilitas anggota DPR merupakan langkah bijak yang harus dipandang sebagai bentuk komitmen lembaga dalam memperbaiki tata kelola.
Fraksi Partai NasDem DPR RI berkomitmen untuk bersama rakyat menjaga muruah agar fungsi DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat kembali ke lajur yang semestinya.
“DPR RI berharap rakyat ikut bersama memperjuangkan dan memastikan tujuan berbangsa dan bernegara dapat tercapai, terutama menyukseskan program pemerintah yang diiimplementasikan untuk menjawab kebutuhan rakyat,” ungkap Viktor.
Fraksi Partai NasDem DPR RI mengapresiasi keputusan pimpinan DPR yang selaras dengan sikap NasDem yang memelopori penghentian gaji, tunjangan, hingga fasilitas yang melekat kepada anggota DPR RI nonaktif.
“NasDem menekankan perlunya kepastian hukum dalam setiap proses. Dengan begitu, publik bisa melihat bahwa DPR serius menjaga integritas lembaga,” jelas Viktor.
Fraksi NasDem juga mendorong agar seluruh hasil evaluasi dan aspirasi masyarakat menjadi stimulus agar lembaga DPR RI dapat memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan mengembalikan kepercayaan masyarakat.
“Transparansi adalah kunci untuk menjaga kepercayaan publik. Kami berharap langkah ini menjadi momentum bagi DPR untuk semakin dekat dengan rakyat,” pungkasnya.
Diketahui, kembali ratusan mahasiswa dan masyarakat melakukan aksi di depan Gedung DPR/MPR. Jumat (5/9/2025), Tuntutan 17+8 dari rakyat masih banyak yang belum dijawab DPR dan pemerintah.
Mereka menagih pelaksanaan 17+8 Tuntutan Rakyat. Aksi itu menjadi bukti bahwa gerakan mahasiswa dan masyarakat masih memiliki daya dorong yang kuat di tengah kompleksitas politik nasional.
Gerakan itu disuarakan mahasiswa dari berbagai kampus. Antara lain, Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Padjajaran, dan universitas lainnya. Mereka menyuarakan keresahan bersama terhadap pola komunikasi politik pemerintah yang dinilai manipulatif dan simbolik.
Ketua Kabinet Keluarga Mahasiswa ITB, Farrel Faiz Firmansyah mengungkapkan bahwa berbagai undangan audiensi dari pemerintah sejauh ini hanya menjadi ajang seremonial tanpa penyelesaian nyata. Dia mengakui, sudah ada undangan diskusi dari beberapa pihak. Namun, dia masih meragukan keseriusan pemerintah dan DPR. Sebab, pengalaman selama ini, diskusi hanya menjadi forum tanpa solusi yang signifikan.
‘’Pada akhirnya bukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, tapi seakan hanya pemanis supaya muncul simbol-simbol bahwa pemerintah sudah mendengar,” kata dia.
Menurut Farrel, mahasiswa kini menyadari pentingnya membentuk poros gerakan yang benar-benar independen. Tidak mudah ditarik dalam pusaran kepentingan aliansi politik nasional. Dia menyebut, di kalangan mahasiswa sendiri, saat ini terdapat berbagai aliansi besar yang belum tentu sejalan visi maupun tujuannya.
“Mahasiswa harus berhati-hati ya,” ujarnya.
Karena itu, ITB bersama beberapa kampus lain menginisiasi langkah kolektif untuk membangun koalisi yang lebih mandiri. Farrel menyatakan, mereka ingin menciptakan wadah gerakan yang bisa menjadi aktor intelektual untuk mengarahkan substansi pergerakan.
“Kita ingin membuat suatu koalisi bersama elemen masyarakat lainnya supaya kita semua itu dalam satu wadah bisa menjadi aktor intelektual,” ucapnya.
Gerakan 17+8 juga tidak lepas dari dukungan para influencer dan tokoh publik di media sosial. Mereka ikut menyuarakan isu-isu sosial dan politik secara terbuka. Farrel mengakui bahwa keberadaan mereka turut memperluas dampak gerakan ini.
“Kita nggak bisa menafikan kehadiran influencer sebagai key opinion leader,” kata Farrel.
Dia juga menambahkan bahwa kampus dapat memainkan peran penting dalam mengkritisi dan mengarahkan substansi tuntutan.
Meski begitu, dia juga menyoroti pentingnya pelibatan masyarakat sipil secara lebih luas. Farrel melihat bahwa selama ini gerakan mahasiswa dan masyarakat belum terhubung secara strategis.
“Selama ini kan narasi yang timbul bahwa mahasiswa dan masyarakat sipil itu terpisah gerakannya,” ujar Farrel. Padahal, kekuatan utama dari aksi-aksi terbaru justru datang dari luar kampus.
Dengan kolaborasi lintas sektor ini, aksi 17+8 diposisikan bukan sebagai puncak, melainkan sebagai titik awal kebangkitan kembali gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil yang lebih terorganisir. Tujuannya untuk menuntut perbaikan negara dan institusi di dalamnya.
Dilansir Tempo, dari 17 tuntutan jangka pendek yang harus dipenuhi dalam tenggat 5 September 2025, baru sebagian kecil yang terlaksana.
Apa Saja yang Sudah Dijalankan?
Di tingkat DPR, tiga poin dianggap sudah direalisasikan. Tuntutan yang telah dipenuhi tersebut, yakni Pembekuan kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR serta pembatalan fasilitas baru, termasuk pensiun; publikasi transparansi anggaran terkait gaji, tunjangan, rumah, dan fasilitas dewan; serta dorongan kepada Badan Kehormatan DPR untuk memeriksa anggota bermasalah, termasuk melalui penyelidikan KPK.
Langkah-langkah ini menjadi satu-satunya capaian konkret dari 17 tuntutan dalam waktu sepekan.
Masih dalam Proses
Sejumlah poin lain disebut sedang diproses, meski belum ada hasil final. Presiden Prabowo disebut tengah menyiapkan tim investigasi independen untuk menyelidiki kasus tewasnya Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban lain kekerasan aparat dalam demo akhir Agustus.
Dari kubu partai politik, beberapa ketua umum disebut baru mulai menindaklanjuti desakan untuk menjatuhkan sanksi kepada kader bermasalah dan membuka ruang dialog dengan masyarakat sipil. TNI juga dilaporkan masih dalam tahap proses untuk menyatakan komitmen publik tidak masuk ruang sipil selama krisis demokrasi.
Di sisi ekonomi, pemerintah disebut sedang memproses upaya menjamin upah layak, mencegah PHK massal, melindungi buruh kontrak, serta membuka dialog dengan serikat buruh terkait isu outsourcing dan upah minimum.
Yang Masih Mandek
Sedangkan, sebagian besar poin lain masih berstatus belum dijalankan. Presiden belum menarik TNI dari pengamanan sipil maupun menghentikan kriminalisasi terhadap demonstran. Polisi juga belum memenuhi desakan untuk membebaskan seluruh demonstran yang ditahan, menghentikan kekerasan aparat, dan memproses hukum pelaku pelanggaran HAM di internal kepolisian.
TNI juga belum kembali penuh ke barak maupun menegakkan disiplin agar tidak mengambil alih fungsi Polri. Begitu pula dengan partai politik, yang belum mengumumkan komitmen jelas untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
Target Setahun ke Depan
Selain 17 tuntutan jangka pendek, masyarakat juga menagih delapan tuntutan tambahan dengan tenggat 31 Agustus 2026. Poin-poin itu mencakup reformasi DPR dan partai politik, reformasi perpajakan, pengesahan RUU Perampasan Aset, revisi UU Kepolisian dan UU TNI, hingga penguatan Komnas HAM serta peninjauan ulang kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan.
Hingga saat ini, catatan bijakmemantau.id menunjukkan sebagian besar tuntutan jangka panjang itu masih berstatus “belum”. Hanya reformasi DPR, reformasi perpajakan, serta pembahasan RUU Perampasan Aset yang tercatat sudah masuk tahap “proses”. (TIM/RN)
