RADARNTT, Kupang – Makan bergizi gratis (MBG) program andalan Presiden Prabowo Subianto sudah berjalan sejak 6 Januari 2025 di sejumlah sekolah seluruh Indonesia. Bertujuan menyediakan makan bagi siswa untuk pemenuhan gizi dan menggerakan sektor riil masyarakat di daerah. Namun, baru seminggu berjalan menuai banyak masalah mulai dari standar menu makanan dan cara penyajian.
Dilansir Kompas, ketika menu MBG hadir di atas meja dalam ruang kelas Sekolah Dasar Katolik Santu Yoseph Noelbaki Kabupaten Kupang pada Selasa (7/1/2025). Saat hendak menggigit potongan tempe goreng, tercium aroma tak sedap. Ketika dikunyah, rasanya tidak seperti tempe yang biasa dimakan anak-anak.
Siswa dan guru menduga, bisa saja tempe itu busuk, tidak dimasak dengan tepat, atau ada masalah pada proses pengemasan. Dalam rekaman yang diperoleh Kompas, salah satu orangtua mengeluhkan hal itu.
Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia, Hasan Nasbi mengatakan momentum dimulainya program ini juga bertepatan dengan awal kegiatan belajar mengajar sebagian besar sekolah.
Program MBG ini menyasar balita, anak sekolah, santri, serta ibu hamil dan menyusui.
Sebanyak 190 dapur atau satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) untuk program MBG beroperasi di 26 provinsi. Termasuk provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Meski pada tahap awal baru 190 dapur yang beroperasi, jumlah ini ditargetkan bertambah hingga mencapai 937 dapur pada akhir Januari 2025. Pemerintah memperkirakan sasaran penerima MBG hingga akhir 2025 mencapai 15 juta orang.
Dapur MBG dikelola lembaga mitra berbentuk Yayasan yang beralamat di wilayah sasaran pelayanan. Misalnya di Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang Provinsi NTT adalah Yayasan No Fito Timor, beralamat di Jalan RCTI Nomor 8 Kelurahan Bello, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, NTT/Noelbaki RT. 029/RW 011, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang.
Pemerintah menunjuk 12 sekolah di Kabupaten Kupang, Provinsi NTT sebagai lokasi pertama di NTT yang menerapkan program MBG.
Adapun 12 sekolah di wilayah Kabupaten Kupang ini meliputi SD Inpres Puluthie, SD GMIT Tuapukan, SD Kristen Rehobot, SMP Kristen Rehobot, SMA Plus Kristen Rehobot, SD Inpres Noelbaki, SD GMIT Oebelo, SDK Santu Yoseph Noelbaki, SDN Takolah Indah, SD GMIT Manumuti, TK Santa Angelika Noelbaki, dan SMAN 1 Kupang Tengah.
Secara nasional implementasi program MBG menuai masalah seperti jenis dan porsi makanan, kandungan gizi, keterlambatan waktu yang berdampak makanan basi atau rusak dan lain-lain.
Ahli Gizi Universitas Airlangga (Unair), Lailatul Muniroh menyarankan, agar porsi makanan dalam program MBG dibedakan antara siswa SD hingga SMA.
Hal itu ia katakan, setelah paket makanan progam MBG yang dibagikan untuk siswa SMA porsinya sedikit, atau cenderung hampir sama dengan porsi MBG anak SD.
“Dari sisi kuantitas, porsinya masih kurang ya. Padahal kebutuhan tiap usia itu kan berbeda-beda, apalagi anak SD sama anak SMA, jelas itu berbeda jauh kebutuhannya,” ungkapnya kepada suarasurabaya.net Rabu, (8/1/2025).
Dosen Departemen Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Unair itu menyoroti, selama pelaksanaan MBG dari hari pertama, ternyata ada juga makanan yang komponennya tidak terpenuhi seperti sayur.
“Ini yang saya tahu ya, yang di Sidoarjo itu, kalau di tempat lain belum tahu semuanya,” ucapnya.
Jika melihat pelaksanaan MBG di awal-awal ini, ia mengatakan bahwa dari segi kuantitas masih kurang terpenuhi, begitu juga dengan kualitas, meskipun sudah ada protein hewani hingga protein nabati, tetapi secara jumlah kurang.
“Ya mungkin juga karena keterbatasan anggaran ya, karena kan anggaran Rp10 ribu. Nah mungkin itu yang akhirnya membuat menu menjadi ala kadarnya,” ujarnya.
“Padahal programnya ini kan program makan bergizi gratis atau MBG, jangan sampai hanya sekadar makan gratis,” imbuhnya.
Sementara untuk susu kotak jenis UHT yang dibagikan kepada siswa, ia mengatakan bahwa sepanjang asupan gula hariannya tidak melebihi batas wajar, maka tidak masalah.
“Hanya saja yang perlu diperhatikan bagaimana asupan gula dalam sehari, karena kan bisa jadi anak itu tidak hanya konsumsi susu saja, tapi juga ada minuman-minuman manis lainnya yang tinggi gulanya,” ucapnya.
Pihaknya berharap, ada evaluasi secara menyeluruh terkait dengan pelaksanaan program MBG, sehingga ke depan manfaat yang dirasakan, dan tujuan yang ingin dicapai dari kebijakan tersebut bisa dicapai.
“Perlu ada evaluasi berkelanjutan mulai dari input, proses, output, dan dampaknya. Misalnya dari sisi anggaran sekian itu wajar kah? Cukup kah? Kemudian dari sisi makanannya itu sendiri. Perlu ada evaluasi dari sisi penerimaan siswa, penerimaan guru, orang tua dan sebagainya itu perlu juga dilakukan evaluasi,” jelasnya.
Kondisi faktual yang terjadi menjadi bahan evaluasi berharga bagi pemerintah dan stakeholders dalam pelaksanaan program MBG selanjutnya agar benar menyajikan makanan bergizi bagi anak sekolah dan menggerakan perekonomian masyarakat di daerah sasaran program. (TIM/RN)
