RADARNTT, Kupang – Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Esthon L. Foenay menyatakan mendukung proses hukum terhadap kader yang adalah Bupati Kupang Yosef Lede terkait dugaan melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap seorang mahasiswi di Kupang.
“Saya menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Tidak boleh ada pengistimewaan terhadap siapa pun, termasuk pejabat maupun kader partai politik,” tegas Esthon Foenay.
Dia juga meminta jajarannya untuk memantau secara intensif proses hukum kasus tersebut yang sedang berjalan di Kepolisian Daerah (Polda) NTT.
“Terkait persoalan hukum yang sedang dihadapi Bupati Kupang, Yosef Lede, saya telah menghubungi Sekretaris DPD Gerindra NTT untuk ikut memantau secara intensif perkembangan pemeriksaan yang sedang berlangsung di Polda NTT,” kata Esthon.
Anggota Komisi II DPR RI itu mengatakan bahwa belum mendapat informasi yang lebih lengkap sehingga belum bisa memberi penilaian lebih jauh dan menyerahkan kepada proses hukum.
“Saya juga telah berkomunikasi dengan yang bersangkutan. Namun, karena belum memperoleh informasi dan bukti secara utuh, saya memilih untuk tidak memberikan penilaian lebih jauh dan menyerahkan sepenuhnya proses tersebut kepada aparat penegak hukum,” tandasnya.
Esthon Foenay juga mengaskan, pihaknya meminta proses hukum agar berjalan objektif, profesional, transparan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Sebagai negara hukum, kita harus menghormati dan mempercayakan proses penanganan perkara kepada kepolisian agar berjalan secara objektif, profesional, transparan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan,” tegasnya.
Esthon juga mengingatkan para kader Partai Gerindra agar menjaga kejujuran, disiplin, integritas dan tanggung jawab dalam menjalankan amanah rakyat.
“Saya juga mengingatkan seluruh kader Partai Gerindra agar senantiasa menjaga kejujuran, disiplin, integritas, dan tanggung jawab dalam menjalankan amanah kepada masyarakat,” imbuhnya.
Menurut Mantan Wakil Gubernur NTT itu, posisi dan jabatan politik bukan kebal hukum sehingga siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran harus bertanggungjawab atas perbuatannya sesuai hukum.
“Bagi saya, jabatan bukanlah kekebalan hukum. Siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku,” pungkas Esthon.
Hal senada disampaikan Sekretaris DPD Partai Gerindra Provinsi NTT, Fernando Osorio Soares bahwa sangat mendukung semua proses hukum yang sedang berjalan di kepolisian.
“Kita mendukung semua proses hukum yang berjalan di kepolisian saat ini,” tegas Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT.
Baginya, hukum harus ditegakkan meskipun langit runtuh.
Dilansir kompas.com, Bupati Kupang, Yosef Lede, angkat bicara setelah dirinya dilaporkan ke Polda NTT terkait dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap seorang mahasiswi berinisial RWM (21).
Yosef menegaskan, dirinya menghormati laporan tersebut dan menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada kepolisian.
Pernyataan itu disampaikan Yosef melalui rilis resmi yang diterima Kompas.com, Minggu (15/11/2026).
“Saya, Yosef Lede, Bupati Kupang, menanggapi pemberitaan-pemberitaan yang sejak kemarin sudah muncul tentang apa yang terjadi,” ujar Yosef.
Ia mengatakan, ada dua hal yang ingin disampaikannya terkait pemberitaan tersebut. Pertama, Yosef menghormati kebebasan pers dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Kedua, ia menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Polda NTT.
“Sebagai orang yang taat hukum, kami menghormati laporan itu dan memberikan kesempatan atau hak sepenuhnya kepada kepolisian untuk menindaklanjuti laporan tersebut,” kata Yosef.
Yosef juga meminta agar independensi dan profesionalisme aparat kepolisian tetap dijaga dalam menangani perkara tersebut. Ia berharap penyelidikan dapat segera memberikan kejelasan mengenai kasus yang dilaporkan.
“Kami menghormati independensi kepolisian dan profesionalismenya. Kami berharap masalah ini cepat selesai supaya ada titik terangnya,” ujarnya.
Kepada masyarakat Kabupaten Kupang, Yosef mengimbau agar tetap tenang dan tidak resah menyikapi pemberitaan tersebut. Ia memastikan aktivitas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan seperti biasa.
“Sebagai bupati, saya terus bekerja melayani masyarakat. Namun, terhadap proses yang ada di Polda, kami hormati agar berjalan dengan baik tanpa intervensi apa pun sehingga persoalan ini bisa terang-benderang,” tegasnya.
Sebelumnya, Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda NTT menerima laporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap RWM (21).
Dalam laporan tersebut, Yosef Lede disebut sebagai pihak terlapor. Laporan itu diterima Polda NTT pada Kamis (12/11/2026) dengan nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT.
Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra mengatakan, penyidik telah menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan serangkaian langkah penyelidikan.
“Berdasarkan laporan dan keterangan awal yang diterima penyidik, dugaan peristiwa kekerasan seksual tersebut terjadi pada Rabu, 11 November 2026, di salah satu kompleks rumah dinas, Jalan R.A. Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang,” kata Henry kepada wartawan, Jumat (13/11/2026).
Henry menegaskan, seluruh informasi yang diperoleh penyidik masih didalami melalui proses penyelidikan. Berdasarkan keterangan awal korban kepada penyidik, peristiwa itu bermula ketika RWM bersama seorang perempuan berinisial EK mendatangi rumah jabatan Bupati Kupang.
Korban diduga dijanjikan pekerjaan oleh EK dengan syarat harus bertemu terlebih dahulu dengan Yosef Lede. Menurut keterangan awal korban, dugaan kekerasan seksual tersebut terjadi sebanyak dua kali, yakni pada Rabu (11/11/2026) malam dan Kamis (12/11/2026) dini hari.
Setelah kejadian itu, korban berupaya menghubungi EK untuk meminta pertolongan. EK kemudian menjemput korban dan membawanya meninggalkan lokasi kejadian.
Setibanya di rumah, korban menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada orang tuanya. Ibu korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polda NTT untuk diproses secara hukum. “Saat ini, kasusnya sedang ditangani Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda NTT,” ujar Henry.
Sementara itu, Direktur PPA dan PPO Polda NTT Kombes Pol Nova Irone Surentu mengatakan, penyidik telah melakukan sejumlah langkah awal setelah menerima laporan tersebut. Langkah tersebut meliputi pelengkapan administrasi penyelidikan, pengajuan permintaan visum et repertum (VER), serta pemeriksaan awal terhadap korban dan sejumlah saksi.
Penyidik juga berkoordinasi dengan Rumah Sakit Bhayangkara terkait pemeriksaan medis dan hasil visum.
“Selain melakukan langkah-langkah penyelidikan, kami juga memberikan perhatian terhadap kondisi fisik dan psikologis korban. Penyidik telah berkoordinasi dengan Rumah Sakit Bhayangkara terkait pemeriksaan medis dan hasil VER, serta menyiapkan rujukan pendampingan psikologis bagi korban,” kata Nova.
Selain itu, polisi berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi NTT untuk memastikan korban mendapatkan pendampingan dan perlindungan. Kepolisian juga menyiapkan fasilitas rumah aman apabila diperlukan.
Menurut Nova, penanganan perkara tersebut tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga memastikan hak-hak korban terpenuhi selama proses hukum berlangsung. Selanjutnya, penyidik akan melengkapi administrasi penyelidikan, mencari dan mengumpulkan alat bukti, serta meminta keterangan dari saksi-saksi lainnya.
Polisi juga akan meminta klarifikasi dari pihak terlapor, berkoordinasi dengan instansi terkait, dan melaksanakan gelar perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (TIM/RN)
