Oleh: Abdurrozaq
Belum lama ini, dua aktivis mahasiswa di Jawa Timur ditangkap atas dugaan pemerasan terhadap Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Jawa Timur. Pemberitaannya cepat menyebar, narasinya tajam: aktivis memeras pejabat.
Sekilas, publik digiring untuk percaya bahwa gerakan mahasiswa kini tak lebih dari alat pemerasan dan ancaman. Namun di balik gempuran berita tersebut, muncul pertanyaan penting: apakah kasus ini benar-benar tentang kejahatan aktivis, atau justru cermin dari upaya sistematis membungkam kritik dan melindungi wajah birokrasi?
Jika kita telusuri, praktik lobi, transaksionalisme dan permainan anggaran di tubuh ASN Jawa Timur bukanlah hal baru. Dalam dua tahun terakhir, sederet pejabat daerah tersandung korupsi — mulai dari Bupati Bangkalan, Bupati Sidoarjo, hingga temuan korupsi proyek logistik fiktif di tubuh KPU Jawa Timur yang merugikan negara hingga Rp5,9 miliar.
Kasus-kasus itu jarang mendapatkan sorotan sekuat penangkapan dua mahasiswa ini. Justru sebaliknya, narasi besar yang dibangun dalam penangkapan aktivis ini terasa berlebihan dan terburu-buru, seolah hendak menunjukkan bahwa negara tegas terhadap siapapun, padahal selektif terhadap siapa yang disentuh. Dalam konteks itu, kriminalisasi terhadap mahasiswa bukan hanya soal hukum, tetapi soal arah kekuasaan.
Penindakan terhadap aktivis yang menggunakan surat dan ancaman demo sebagai alat tawar-menawar memang bisa dinilai salah secara etik, namun reaksi hukum yang sangat cepat ini terasa timpang jika dibandingkan dengan lambannya proses terhadap ASN yang nyata- nyata menilap miliaran rupiah uang negara.
Kita sedang hidup dalam sistem di mana aktivis yang vokal bisa langsung ditangkap, sementara ASN yang menyembunyikan lobi jabatan atau menutup-nutupi penyimpangan anggaran justru bisa aman-aman saja selama tak menimbulkan kegaduhan.
Stigmatisasi terhadap aktivis bukan hal baru dalam sejarah politik lokal. Mahasiswa kerap dijadikan simbol kekacauan, terlebih ketika mulai menyentuh urusan birokrasi yang selama ini terlindungi oleh relasi kuasa.
Ironisnya, penangkapan dua aktivis ini justru terjadi saat publik mulai menyoroti kinerja Kadisdik dan dugaan relasi kuasa yang membekingi jabatan tersebut. Ini membuat kasus ini tampak tidak berdiri sendiri, melainkan bagian dari arsitektur kekuasaan yang lebih luas — di mana kritik dianggap ancaman, dan keadilan bisa dinegosiasikan.
Penulis adalah Kader HMI Cabang Bangkalan Komisariat Cakraningrat
