Semenjak Reformasi ’98, Indonesia sekarang sedang menghadapi tantangan multidimensi yang sangat kompleks dan saling terkait, mulai dari ketimpangan sosial-ekonomi yang tajam, beban utang negara yang membebani generasi muda, penindasan hak rakyat oleh oligarki, hingga maraknya masalah sosial seperti judi online, narkoba, dan penegakan hukum yang belum berkeadilan. Semua masalah ini saling memperparah dan menimbulkan kemarahan serta kekecewaan yang meluas di masyarakat, sehingga jika tidak ditangani secara menyeluruh dan nyata, Indonesia akan terus berjalan di tempat dan konflik sosial bisa semakin memburuk.
Ketimpangan kekayaan di Indonesia sangat mencolok. Sekitar 1 persen orang terkaya menguasai hampir 50 persen kekayaan nasional, menjadikan Indonesia negara dengan ketimpangan keempat tertinggi di dunia setelah Rusia, India, dan Thailand. Sementara itu, akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur masih sangat timpang, terutama di luar Pulau Jawa. Bahkan bantuan sosial yang disalurkan pemerintah, seperti PKH dan BPNT, seringkali diselewengkan dan dijadikan alat politik, sehingga tidak tepat sasaran dan tidak sampai ke masyarakat yang paling sungguh membutuhkan. Demikian juga korupsi dan birokrasi yang rumit makin memperparah kebocoran dana publik, yang seharusnya bisa mengurangi kesenjangan.
Dan ini masih ditambah lagi beban utang negara juga menjadi persoalan besar. Hingga awal 2025, total utang pemerintah diperkirakan telah mencapai sekitar Rp7.000 triliun, dengan pembayaran cicilan bunga dan pokok utang mencapai ratusan triliun rupiah per tahun. Beban ini jelas sangat berat, bahkan sering dikatakan bahwa bayi yang baru lahir sudah harus menanggung cicilan utang negara yang diwariskan dari generasi sebelumnya. Akibatnya, anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur menjadi terbatas, yang dampaknya jelas paling dirasakan langsung oleh rakyat kecil terutama saat ekonomi melambat dan harga kebutuhan pokok naik.
Lebih jauh lagi, terjadinya penindasan hak rakyat oleh oligarki yang semakin nyata dan terang benderang, terutama dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN). Kasus-kasus seperti di Merauke, Papua Selatan, dan kawasan PIK-2 di Jakarta, menunjukkan bagaimana masyarakat adat dan warga lokal kehilangan tanah dan sumber penghidupan mereka akibat penggusuran paksa, intimidasi, dan kriminalisasi. Proyek-proyek ini sering dijalankan tanpa kaidah transparansi dan akuntabilitas, menimbulkan konflik berkepanjangan dan berpotensi pelanggaran HAM yang serius. Rakyat yang menolak seringkali dihadapkan pada tindak kekerasan aparat, tekanan politik dan bahkan ulah premanisme.
Masalah sosial lain yang memperburuk kondisi adalah maraknya judi online dan maraknya penyalahgunaan narkoba yang semakin merajalela, terutama di kalangan generasi muda. Disamping penegakan hukum yang belum berkeadilan dan lemahnya perlindungan terhadap korban membuat masalah ini sulit diatasi. Kondisi ini menambah keresahan masyarakat dan memperparah ketidakstabilan sosial.
Karena akumulasi masalah ini, rakyat mulai marah dan menuntut perubahan. Demonstrasi besar seperti gerakan #IndonesiaGelap sejak awal 2025 menuntut pembatalan kebijakan yang memperkuat peran militer di politik sipil, keadilan sosial, dan pemberantasan korupsi. Teriakan revolusi pun semakin sering terdengar sebagai ekspresi kekecewaan dan harapan perubahan cepat. Namun perlu diingatkan sejarah mengajarkan bahwa revolusi membawa risiko besar. Revolusi selain bisa memicu kekacauan dan kerusuhan, revolusi yang gagal dapat menimbulkan rezim otoriter baru dan memperburuk penderitaan rakyat kecil, seperti yang terjadi di Jerman pasca-Perang Dunia I, Irak dan Lebanon.
Indonesia jelas tidak boleh terjebak dalam siklus kemarahan tanpa solusi yang nyata. Negara-negara seperti Jepang dan Korea Selatan bisa menjadi contoh bagaimana mengatasi ketimpangan secara efektif melalui reformasi fiskal, redistribusi kekayaan, dan pembangunan sektor produktif. Demikian juga negara Korea Selatan berhasil mengangkat petani dengan memberi nilai tambah dan mengembangkan industri, sementara negara Jepang menerapkan strategi pajak warisan ketat untuk mencegah konsentrasi kekayaan turun-temurun. Sedangkan Tiongkok dan Brasil juga berhasil menurunkan kemiskinan dengan kebijakan inklusif, pemberdayaan ekonomi, dan investasi infrastruktur yang merata.
Solusi bagi Indonesia tentunya harus dilakukan dengan komprehensif dan terintegrasi. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, memanfaatkan teknologi untuk transparansi anggaran dan pelayanan publik, serta menindak tegas semua perilaku korupsi. Redistribusi kekayaan melalui reformasi agraria dan pajak progresif harus dijalankan agar kekayaan tidak hanya terkonsentrasi di segelintir orang. Selain itu pendidikan dan kesadaran politik masyarakat perlu ditingkatkan agar warga memahami hak dan kewajibannya serta mampu mengawasi pemerintah. Menguatkan budaya anti-korupsi dan integritas harus ditanamkan sejak dini melalui pendidikan dan sosialisasi terus menerus.
Lebih dari itu penguatan kontrol sipil dan partisipasi masyarakat sungguh sangat penting. Dan dengan demikian adanya dewan pengawas independen yang melibatkan akademisi, LSM dan masyarakat sipil harus dibentuk untuk mengawasi kebijakan dan anggaran. Forum dialog rutin antara pemerintah dan rakyat harus diadakan agar aspirasi dan keluhan masyarakat didengar dan ditindaklanjuti.
Masalah sosial seperti judi online dan narkoba harus ditangani dengan pendekatan terpadu: penegakan hukum yang adil dan tegas, program rehabilitasi, edukasi masyarakat, serta pemberdayaan ekonomi agar masyarakat tidak mudah terjerumus. Penegakan hukum sungguh harus bebas dari intervensi politik dan korupsi agar keadilan benar dapat ditegakkan.
Langkah-langkah perubahan besar memang tidak mudah dan tidak instan. Namun jika semua pihak baik pemerintah, masyarakat dan pemimpin, mampu bekerja sama dengan jujur, transparan, dan bertanggung jawab, perubahan itu pasti bisa terwujud. Mulai dari hal kecil seperti mengawasi program bantuan, memilih pemimpin yang peduli rakyat dan saling membantu sesama, kita bisa membangun Indonesia yang lebih adil, makmur dan stabil.
Baiklah kita memulai dari sekarang dengan langkah nyata dan bersama-sama membangun masa depan yang lebih baik tanpa risiko besar yang merugikan semua pihak yang bisa berpotensi sangat berbahaya.
Minggu, 22 Juni 2025
Oleh: Yoga Duwarto
(Peneliti dan Pemerhati Kebijakan Publik)
