“Energi telah menjadi senjata perang, dan Eropa harus belajar hidup tanpa ketergantungan pada Rusia.” – Josep Borrell, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa
Perang yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina sejak 2022 memicu guncangan besar dalam stabilitas energi global. Rusia yang sebelumnya memasok hampir 40 persen kebutuhan gas Eropa dengan nilai lebih dari 200 miliar dolar AS per tahun, tiba-tiba menjadikan energi sebagai senjata geopolitik. Demikian halnya dengan perang Iran dengan Israel dan Amerika, dimana ketika pasokan diputus, harga energi melonjak dan inflasi merajalela. Menurut Komisi Eropa, krisis ini memaksa negara-negara Eropa mempercepat transisi ke energi terbarukan.
Dampaknya tidak berhenti di Eropa. Negara-negara Asia dan Afrika yang bergantung pada impor energi ikut terdampak, memicu krisis pangan dan kenaikan harga pupuk. Perang regional ini beresonansi global, memperlihatkan bahwa multipolaritas bukan sekadar teori akademik, melainkan kenyataan yang langsung memengaruhi kehidupan masyarakat dunia.
Pasca Pandemi Awal Kontras Multipolaritas
Pandemi COVID-19 mempercepat multipolaritas dengan gangguan rantai pasok global. WTO mencatat perdagangan dunia sempat turun lebih dari 5 persen pada 2020. Banyak negara kemudian melakukan reshoring dan friend-shoring untuk mengurangi ketergantungan pada satu pusat produksi.
Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direktur Jenderal WHO, menegaskan bahwa “Ketidakadilan distribusi vaksin adalah kegagalan moral global.” Distribusi vaksin yang timpang memperlihatkan jurang antara negara maju dan berkembang. Pasca pandemi, krisis kesehatan berubah menjadi krisis kepercayaan terhadap sistem global yang selama ini dikendalikan Barat.
Rapuhnya Kemenangan Barat
Setelah bubarnya Uni Soviet, Barat dianggap menang telak dengan Amerika Serikat sebagai superpower tunggal. Namun krisis finansial 2008 membuka kelemahan sistem ekonomi Barat.
Dominasi dolar pun perlahan terkikis. Data IMF menunjukkan proporsi dolar dalam cadangan devisa global turun dari 71 persen pada 1999 menjadi 58 persen pada 2023. BRICS mendorong sistem pembayaran baru, sementara Central Bank Digital Currency (CBDC) mulai menantang dominasi SWIFT. Global South kini menyumbang hampir 44 persen perdagangan internasional.
Rapuhnya Barat juga terlihat dalam politik. Laporan V-Dem 2026 menurunkan status Amerika Serikat dari liberal democracy menjadi hanya electoral democracy. Michael Coppedge menegaskan bahwa “Amerika Serikat mengalami penurunan kualitas demokrasi yang signifikan, terutama dalam kebebasan sipil dan polarisasi politik.” Analisis V-Dem menunjukkan tren autokratisasi global, yaitu ada lebih dari 70 negara mengalami penurunan kualitas demokrasi dalam satu dekade terakhir. Amerika Serikat menjadi kasus paling mencolok karena dianggap mercusuar demokrasi dunia.
Kebangkitan Timur dan Paradoks Global South
China kini tampil sebagai motor ekonomi global dengan nilai ekspor mencapai 3,38 triliun dolar AS pada 2023, menurut WTO. Rusia tetap memainkan peran lewat energi, sedangkan Iran menunjukkan bahwa ideologi berbeda pun bisa mengguncang keseimbangan Barat.
Namun paradoksnya, banyak negara Global South justru mengalami autokratisasi. Freedom House menegaskan bahwa “Kebebasan global telah menurun selama 17 tahun berturut-turut, dengan banyak negara berkembang mengalami pelemahan demokrasi.” Multipolaritas tidak otomatis berarti demokratisasi karena justru kutub baru telah lahir dengan basis otoritarianisme.
Keamanan, Energi dan Lingkungan
Multipolaritas juga tercermin dalam keamanan. NATO tetap dominan, tetapi poros baru seperti SCO dan BRICS+ mulai punya agenda sendiri. Militerisasi jalur maritim di Laut China Selatan, Selat Malaka, Teluk Persia telah menjadi titik panas multipolar. Teknologi militer baru seperti drone, kecerdasan buatan, dan cyber warfare memperluas arena perebutan pengaruh.
Energi dan lingkungan pun menjadi instrumen geopolitik. Fatih Birol, Direktur Eksekutif IEA, menekankan bahwa “Transisi energi akan menentukan arah geopolitik abad ke-21, sama seperti minyak yang menentukan arah abad ke-20.” Kutipan ini menegaskan bahwa perebutan pengaruh kini bukan hanya soal militer dan ekonomi, tetapi juga soal legitimasi moral dalam isu lingkungan.
Munculnya Global South dan Standar Ganda Hijau
Ketika Barat dan Timur sibuk mempertahankan pengaruh, Global South muncul sebagai poros ketiga. Negara-negara ini memiliki sumber daya besar, populasi tinggi, dan potensi ekonomi yang menjadikan mereka penentu arah ekonomi global. Lebih dari 70 persen cadangan minyak dunia dan 60 persen cadangan gas alam berada di Global South.
Namun kebangkitan ini dihadang oleh kebijakan proteksionisme terselubung melalui instrumen lingkungan seperti Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). Indonesia dan Global South harus memiliki posisi tawar kuat agar agenda dekarbonisasi tidak menjadi alat kolonialisme ekonomi baru. Amerika Latin dengan cadangan lithium terbesar dunia adalah kunci bagi industri baterai kendaraan listrik, tetapi nilainya jangan sampai hanya dinikmati produsen teknologi di Utara.
Indonesia di Persimpangan Sejarah
Indonesia dengan populasi 280 juta jiwa, produsen utama minyak sawit, batubara, dan cadangan nikel terbesar dunia, memiliki posisi strategis. Namun laporan V-Dem menilai demokrasi Indonesia melemah, terutama dalam kebebasan sipil dan independensi lembaga.
Jika Indonesia ingin menjadi motor multipolar, strategi ekonomi dan diplomasi harus dibarengi dengan penguatan demokrasi domestik. Tanpa itu, Indonesia hanya akan menjadi kutub otoritarian baru. Laporan V-Dem 2026 menyebut bahwa “India selain juga Indonesia telah mengalami penurunan kebebasan sipil dan independensi lembaga, sehingga kualitas demokrasi semakin rapuh.”
Analisis lebih dalam menunjukkan bahwa Indonesia masuk dalam gelombang autokratisasi yang melanda banyak negara Global South. Penurunan indeks kebebasan sipil dan independensi lembaga memperlihatkan bahwa demokrasi di Indonesia masih rapuh. Jika tren ini berlanjut, Indonesia berisiko kehilangan legitimasi sebagai negara demokratis terbesar di Asia Tenggara.
Posisi Strategis Indonesia dan Kedaulatan Jalur Maritim
Selain sumber daya, Indonesia memiliki posisi strategis di jalur perdagangan internasional. Selat Malaka adalah salah satu jalur tersibuk dunia. Namun menjadi hub logistik tidak akan berarti jika jalur tersebut dikendalikan armada militer asing.
Indonesia harus memperkuat teknologi, industri hilir, dan kedaulatan maritim. Persaingan dengan China dan India menuntut strategi cerdas. Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan sumber daya alam, tetapi harus memperkuat kapasitas teknologi, militer, dan diplomasi. Pilihan yang diambil hari ini akan menentukan apakah Indonesia menjadi motor demokrasi yang menjaga keseimbangan dunia, atau hanyut dalam arus otoritarianisme.
Multipolaritas lahir dari konflik, krisis ekonomi, dan rapuhnya legitimasi Barat. Pandemi mempercepat dan memperjelas arah ini, sehingga dunia pasca pandemi tampak lebih kontras dalam pergeseran menuju multipolaritas. Namun multipolaritas ini berjalan seiring dengan gelombang autokratisasi global.
Dengan langkah yang tepat, Indonesia tidak hanya akan menjadi bagian dari Global South, tetapi juga penggerak utama yang memastikan multipolaritas tidak berarti mundurnya demokrasi, melainkan lahirnya tatanan dunia yang lebih seimbang.
Minal ‘Aidin wal-Fa’izin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 H. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang kembali suci dan memperoleh kemenangan.
Minggu, 22 Maret 2026
Oleh: Yoga Duwarto
Penulis adalah Peneliti dan Pemerihati Sosial
