Oleh: Emanuel Manehat
Bangsa Indonesia dari dahulu hingga saat ini sudah dan sedang berada dalam titik nadir moralitas publik. Banyak hal sudah dialami bangsa ini, khususnya yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat yang hidup dan bersatu dalam sayap burung garuda. Sebut saja korupsi, kolusi, dan nepotisme. KKN telah menjelma menjadi “dosa struktural” yang sudah melekat bahkan mendarah daging dengan para pelaksana suara rakyat. Mereka bukan lagi pelanggaran yang bersifat insidental.
Martin Heidegger menyebutnya sebagai kejatuhan (fallenness) yang berarti kondisi atau situasi di mana tindakan korup sudah dipahami sebagai sebuah “norma” yang wajar. Alasannya jelas bahwa semua orang melakukannya (Das Man). Lalu, bagaimana cara untuk keluar dari lingkaran setan ini? Apakah sanksi jeruji besi? Jika sanksi jerusi besi menjadi jalan terakhir, maka tidak heran jika orang masih mau melakukan praktik KKN ini.
Bangsa Indonesia membutuhkan sebuah perubahan yang radikal pada pola pikir dan orientasi yang mengakar dan menyatu dengan jiwa setiap orang. Sebut saja Metanoia Kebangsaan. Istilah metanoia sendiri berasal dari bahasa yunani yakni “metanoiein” yang artinya mengubah pikiran, dari kata “meta” yang berarti berpikir, dan “nous” yang berarti pikiran. Jika metanoia dikaitkan dengan konteks kebangsaan atau bernegara di Indonesia, maka yang dikenal bukan lagi pola pikir melainkan sebuah tindakan “Tobat Nasional”.
Tobat yang dimaksudkan di sini bukan hanya sebuah tindakan meminta maaf di depan publik sesaat setelah semua tindakan dalam hal ini KKN itu diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia, tetapi sebuah tindakan berani mengakui dengan kesadaran penuh bahwa sistem pemerintahan negara ini sedang tidak baik-baik saja, dan orang yang merusak sistem ini adalah kita sendiri.
Saat ini Bangsa Indonesia membutuhkan sebuah tindakan berani, dan sebuah upaya untuk melakukan restorasi integritas yakni menyusun kembali bongkahan kejujuran yang telah hancur. Kejujuran ini dibutuhkan demi membangkitkan kembali kepercayaan publik bahwa keberanian tertinggi bangsa bukan ada pada kemajuan ekonomi bangsa.
Di tengah krisis moral yang sedang dirasakan saat ini, Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Pesoalan hukum dan krisis eksistensial yang mendalam adalah dua faktor penghambat pertumbuhan bangsa yang harus diatasi bukan dari luar melainkan dari dalam diri setiap pribadi entah itu pemimpin maupun masyarakat yang dipimpin.
Pemikiran Martin Heidegger dapat digunakan sebagai alat bedah pikiran yang mampu menunjukkan bahwa KKN bukanlah sebuah tindakan kriminal biasa. Mereka dalam hal ini KKN, sudah menjadi sebuah kejatuhan dalam keseharian (fallenness). Heidegger menguraikan pemikirannya ini bahwa kejatuhan manusia ini merupakan sesuatu yang sangat dangkal. Ia menyebutnya dengan istilah dunia Das Man (Mereka).
Jika ditarik ke dalam konteks negara ini, maka Das Man adalah suara dari sekelompok orang yang bergumam, “semua orang melakukannya, atau jika tidak ikut ambil bagian, maka kita akan tetap lapar”. Dengan demikian, ada titik terangnya bahwa ternyata kejatuhan yang dimaksudkan ialah momen ketika individu mengabaikan tanggung jawab moralnya kemudian ikut bergabung dalam anonimitas massa yang korup atau ikut melebur dalam tindakan yang sangat tidak bermoral. Inilah yang disebut sebagai “kewajaran norma,” di mana kepentingan individu dan kroni atau oknum tertentu dilihat lagi sebagai penyelewengan terhadap publik, tetapi dipandang sebagai sebuah “kewajaran”.
Bangsa Indonesia telah menonaktifkan kemampuannya untuk menghindari dosa. Alasannya sangat kontras bahwa KKN telah dipoles menjadi sekadar “biaya administrasi” atau “tanda terima kasih”. Jika demikian halnya, maka bangsa ini sudah mengalami kehancuran nilai-nilai kejujuran atau mati rasa kolektif. Kejatuhan bangsa ini tidak hanya berhenti pada kata Das Man, tetapi berlanjut pada krisis autentisitas. Bahwa keautentisitas suatu bangsa adalah ketika bangsa itu dengan tegas menempatkan martabat manusia dan keadilan sosial sebagai yang utama. Akan tetapi, praktik kolusi dan nepotisme secara bengis telah membunuh meritokrasi. Padahal meritokrasi adalah napas dari keadilan. Dengan kata lain, “kematian” meritokrasi adalah ulah dari Kolusi dan Nepotisme.
Di sisi lain, kejatuhan bangsa sudah menjadi satu rantai destuktif atau tali perusak. KKN sudah menjadi lingkaran setan yang terus-menerus membuntuti kemampuan atau talenta anak-anak bangsa. Dikatakan sebagai rantai karena sistemnya saling terkait. Anggaran yang seharusnya diperuntukkan bagi pendidikan dipangkas habis-habisan. Sebut saja program MBG. Dana yang seharusnya digunakan untuk menjamin pertumbuhan anak-anak bangsa, namun oleh oknum-oknum yang tertentu, akhirnya harus mengorbankan individu lain demi kepuasan segelintir orang. Maka tidak heran jika lapangan kerja hanya dikuasai atau dimonopoli oleh pihak-pihak tertentu. Jika hal ini terus berlanjut mengikuti jalurnya, maka tidak heran jika kemiskinan di Indonesia masih sangat luas.
Angka mata uang yang dikorup adalah satu mata rantai yang berdayaguna untuk mengikat kaki anak-anak bangsa yang seharusnya didorong oleh pemerintah agar menghasilkan potensi-potensi yang mampu mendobrak keadaan ekonomi bangsa. Ini merupakan satu bentuk pemiskinan sistematis yang merampas bukan hanya harta benda rakyat tetapi juga harapan akan masa depan bangsa. Apabila generasi muda tetap hidup dalam lingkungan seperti ini, maka mereka harus memutuskan secara terpaksa; “apakah saya harus ikut ambil bagian untuk terus menyambung rantai ini demi sebuah kehidupan yang layak, atau akan hancur ketika saya berusaha untuk melawannya secara pribadi”?
Untuk memutus rantai atau lingkaran setan ini, bangsa Indonesia membutuhkan sebuah “sistem pertobatan” secara struktural. Teknologi menjadi tawaran yang paling manjur. Tranparansi akan terwujud jika negara membuat satu sistem digital yang disebut rantai blok (blockhain) atau sebauh buku catatan digital pada setiap rupiah anggaran negara. Sistem ini mampu memberikan efek “tobat” secara teknis, yakni individu atau kelompok tertentu tidak mampu korupsi lagi karena rasa takut pada Tuhan yang diimaninya atau hukum yang ditetapkan, melainkan karena sistem ini akan menutup celah tersebut secara matematis.
Selain itu, ada juga sebuah pedagogi integritas oleh Paulo Freire, bahwa pendidikan bangsa ini perlu sebuah integritas yang mengacu pada analisis kasus reel di lapangan. Di sini, siswa dan mahasiswa diajarkan bagaiman cara membedah KKN. Tujuannya untuk menanamkan rasa “tobat” dalam diri para putera-puteri bangsa sejak dini.
Pada akhirnya, metanoia kebangsaan menjadi sebuah ajakan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bangkit kembali sebagai warga negara yang bersatu dalam fondasi pancasila. Bangsa Indonesia membutuhkan dua sayap yang mampu membawa kebaruan dalam tatanan kehidupan bangsa terlebih untuk mengatasi praktik-praktik yang merugikan negara ini. Sayap kanan sebagai moral yang diwujudkan dengan sanksi sosial dan sayap kiri sebagai sayap digital yang terwujud dalam bentuk buku catatan digital. Kedua sayap ini berfungsi untuk menutup celah bagi tangan-tangan kotor dan niat hati yang busuk. Tanpa kedua sayap ini, pilar kesatuan tidak mampu diatasi dengan baik dan kejujuran kehilangan harga diri.
Untuk itu, seluruh rakyat Indonesia perlu menanamkan rasa persatuan untuk melawan rantai setan KKN dan kembali menata masa depan bangsa yang lebih bermartabat. Semua ini akan menjadi sesuatu yang baik bagi bangsa apabila setiap individu berani untuk mengambil jalan “tobat”, dengan cara mengakui kesalahan di depan publik tanpa mengandalkan kata “maaf”. Seluruh rakyat Indonesia harus berupaya untuk keluar dari Das Man dan kembali menjadi bangsa yang autentik. Tobat nasional adalah kunci utama dari kebangkitan bangsa ini. “Indonesia tidak akan pernah besar karena jumlah penduduknya, tetapi karena besar kejujuran para pemimpin dan rakyatnya”.
Penulis adalah Mahasiswa Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
