PERNAKAH kita memperhatikan anak atau cucu yang sedang asyik bermain game online, lalu tiba-tiba muncul iklan menggiurkan di layar mereka? “Pusing kerjakan PR Matematika? Foto soalnya, jawaban langsung muncul!”. Bagi anak yang lelah dengan tugas sekolah, ini menjadi seperti mukjizat. Bagi orang tua yang kurang waspada karena lelah bekerja, sering muncul kebanggaan yang salah kaprah melihat aplikasi itu seolah-olah bukti “Indonesia sudah maju”. Padahal, kita sedang menyaksikan operasi besar-besaran dari apa yang disebut kapitalisme perhatian.
Investor dan startup ed-tech di belakang aplikasi “makelar jawaban” yang bernama si Slamet atau si Bejo digital, yang sangat paham cara kerja otak anak kita. Mereka sebenarnya merancang produk yang adiktif, melalui banyak notifikasi yang merayu, sistem poin yang memicu hormon dopamin, dan gamefikasi yang membuat anak merasa “pintar” padahal sebenarnya hanya sedang menyalin hasil kerja mesin luar negeri yang dibungkus baju lokal bernama entah Slamet, Bejo dan sebagainya. Perlu diketahui bahwa ini bukan pendidikan, ini adalah produk industri yang sengaja menciptakan ketergantungan pada konsumen.
Dampaknya bukan cuma soal nilai sekolah. Secara psikologis, kita sedang menciptakan generasi yang “mudah patah”, generasi strawberry. Di saat semua tantangan hidup bisa diselesaikan dengan sekali klik, otot emosi anak untuk menghadapi rasa frustrasi menjadi lumpuh. Anak-anak menjadi kehilangan daya juang karena terbiasa dengan hasil instan tanpa adanya proses yang “berdarah-darah” dalam berpikir. Motivasi mereka menjadi bergeser; bukan lagi ingin tahu “mengapa”, tapi sekadar ingin tahu “apa jawabannya” agar bisa cepat-cepat kembali main game online.
Di sinilah peran kita sebagai orang tua diuji. Kita tidak bisa hanya jadi pengawas yang kerjanya menyita HP atau mengomeli anak, sementara tangan kita sendiri tidak bisa lepas dari layar saat makan malam. Anak-anak adalah peniru yang ulung. Jika kita tidak bisa menjadi model manusia yang memiliki kedalaman literasi, jangan harap mereka akan peduli pada kedaulatan nalar. Pendidikan itu dimulai dari meja makan, lewat dialog dan debat kecil yang hidup, bukan lewat perintah satu arah, dari orangtua kepada anak.
Guru-guru kita di sekolah pun menghadapi tembok besar. Bagaimana mungkin mereka disuruh kreatif jika sistem seleksi nasional mulai dari PPDB sampai masuk PTN, semua masih memuja angka-angka mati dari hasil tes standar yang justru sangat mudah dimanipulasi oleh AI? Ini kontradiksi yang konyol. Kementerian dalam hal ini harus berani merombak melakukan rekonstruksi. Masukkan komponen portofolio proyek fisik ke dalam bobot seleksi. Berikan ruang bagi guru untuk memberikan tugas yang “AI-proof“, yaitu tugas yang tidak bisa dijawab oleh mesin karena berbasis pada realitas di depan gerbang sekolah, bukan sekedar teks teori di atas kertas.
Gunakan celah Kurikulum Merdeka, terutama pilar P5, bukan untuk pameran kerajinan tangan tahunan, tapi untuk latihan logika harian. Ajak mereka kembali menyentuh benda nyata. Biarkan mereka berhitung dengan tusuk gigi atau kerikil, guntingan karton, biarkan mereka merakit model fisik dari botol bekas untuk memahami gravitasi. Dari sini anak dipaksa untuk gagal secara fisik. Jika jembatan prakarya dari stik es krimnya rubuh, nalar mereka teruji secara otomatis. AI bisa memberikan rumus jembatan yang sempurna, tapi AI tidak bisa membantu tangan murid menyeimbangkan beban dalam membuat prakarya di lapangan.
Tentu, kita tidak sedang mengajak anak-anak kita menjadi manusia gua yang anti-teknologi. AI tetap harus punya tempat yang etis, misalnya sebagai asisten riset atau pemantik ide di tingkat pendidikan tinggi. Namun, keputusan akhir dan sintesis pemikiran harus tetap milik manusia, yang dibuktikan lewat ujian lisan atau diskusi tatap muka. Bagaimanapun kita harus memastikan bahwa manusialah yang harus mendikte mesin, bukan sebaliknya.
Maka dalam hal ini siapa yang harus bergerak duluan? Jawabannya bukan cuma Mendikbud, tapi sebuah koordinasi nasional yang berani. Kominfo juga harus mulai mengatur etika industri ed-tech agar tidak manipulatif, dan birokrasi pendidikan harus berhenti mengejar angka administratif yang palsu. Kita butuh generasi yang tangannya masih berlepotan lem dan pikirannya kritis untuk menghadapi realitas, bukan generasi yang bisa “copy-paste” yang hanya mahir menekan tombol namun gagal memahami makna di baliknya. Jika kita gagal mengembalikan proses berpikir ini ke akar aslinya, maka ijazah setinggi apa pun hanyalah selembar kertas yang merayakan kekalahan nalar manusia di hadapan algoritma. Yang akhirnya bukan pada pertanyaan ijazah asli atau palsu, tapi ijazah asli tapi palsu.
Selasa, 5 Mei 2026
Oleh: Yoga Duwarto
