Tuntutan rakyat semakin nyaring, ketika korban jiwa jatuh, akibat ketidakadilan dan kesejahteraan tidak merata. Pancasila dikhianati elit kekuasaan.
Gelombang aksi massa yang melahirkan tuntutan 17+8 bukan sekadar letupan emosi sesaat, melainkan akibat akumulasi keresahan panjang rakyat Indonesia yang semakin hari, semakin merasa dikhianati oleh negara. Pancasila yang seharusnya menjadi pedoman hidup bersama kini telah dibuat menjadi slogan kosong yang diperdagangkan elit demi melanggengkan kekuasaan. Rakyat sudah sangat muak, dan menjelma jadi aksi massa dengan tuntutan 17+8 seolah berteriak “Cukup sudah semua ini”.
Sila ke-5 Pancasila yang mengharuskan “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, sungguh tidak benar-benar diwujudkan. Lihat saja ketimpangan sosial yang makin menganga, dan terlihat jelas dari koefisien Gini yang masih tinggi. Angka ini bukan sekadar data statistik, melainkan indikator cermin ketidakadilan. Kue Kesejahteraan Kekayaan yang dikuasai negara untuk kesejahteraan rakyat, kini malah terkonsentrasi di tangan minoritas, sementara mayoritas rakyat dipaksa bertahan dalam tekanan ekonomi yang tercekik.
Pertumbuhan ekonomi naik hanya menguntungkan oligarki, bukan rakyat. Ketidakadilan ini bukan kebetulan, melainkan produk dari sistem politik dan kebijakan yang tunduk pada kepentingan segelintir orang, bukan pada amanat Pancasila.
Lebih jauh lagi sila ke-4 Pancasila, yaitu Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, juga telah dipelintir habis. Lihat UU Partai Politik telah gagal total, yang telah membuat Partai Politik menjelma seolah Perusahaan Keluarga yang dikuasai Elit Partai dan tidak lebih jadi alat dagang kursi kekuasaan belaka.
Demokrasi Pancasila yang seharusnya hidup dari musyawarah rakyat kini berubah menjadi arena transaksi elit. Suara rakyat hanya dipinjam melalui bansos dan serangan fajar saat pemilu, lalu dibuang begitu saja setelah kekuasaan diraih. Parlemen kini dipenuhi wajah-wajah badut tidak kompeten dan tidak berpihak pada rakyat. Demokrasi Indonesia kini hanyalah semacam demokrasi palsu yang jelas menipu bangsa.
Lihatlah pula sila ke-2 Pancasila yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, juga telah diinjak-injak. Tragedi terbunuhnya Affan Kurniawan, pengemudi ojek online, habis di tangan aparat saat demo, telah jelas menunjukkan negara gagal melindungi nyawa warganya sendiri. Rakyat kecil ditembak mati di jalanan, sementara koruptor dan oligark hidup nyaman dalam perlindungan sistem. Nyawa rakyat seolah sangat murah, dan negara memilih diam.
Namun di tengah pengkhianatan itu, sebagaimana bunyi sila ke-3, Persatuan Indonesia, justru menjadi kekuatan rakyat untuk bangkit kembali. Di jalanan, di kampus, dan di desa-desa, rakyat bersatu dalam semangat solidaritas. Mereka sadar bahwa elit kekuasaan tidak pernah memberikan keadilan. Karena itu, rakyatlah yang harus bergerak merebut kembali Pancasila dari tangan mereka yang hanya menjadikannya alat legitimasi kekuasaan. Persatuan ini bukan basa-basi, melainkan kekuatan moral dan politik yang menuntut perubahan nyata.
Dari kesadaran inilah kemudian lahir tuntutan 17+8. Yaitu 17 langkah mendesak yang harus segera dijalankan dan 8 agenda jangka panjang, sebagai peta jalan untuk mengembalikan negara ke jalur Pancasila. Intinya jelas agar demokrasi harus partisipatif dan akuntabel, bukan demokrasi dagang kursi, dan kekayaan bangsa harus seluruhnya terdistribusi dengan adil, bukan malah dimonopoli oligarki, sehingga martabat manusia harus benar dihormati, bukan malah diinjak dengan brutalitas oleh aparat dan persatuan rakyat harus tetap menjadi kekuatan politik baru. Tuntutan ini bukan sekedar daftar administratif belaka, melainkan ultimatum dari rakyat.
Tuntutan 17+8 adalah peringatan sangat keras bahwa negara harus benar berhenti berkhianat kepada Pancasila, atau rakyat sendiri yang akan bergerak untuk menegakkannya. Bangsa ini tidak butuh pidato indah atau jargon kosong. Yang dibutuhkan adalah keadilan nyata, demokrasi sejati, serta penghormatan penuh terhadap kemanusiaan.
Rakyat sudah muak, dan kali ini mereka tidak akan berhenti di tengah jalan. Faktanya terlihat jelas hingga kini pemerintah masih belum mampu melaksanakan Pancasila secara utuh dan konsekuen. Selama hal itu tidak berubah, tuntutan 17+8 akan terus bergema bergaung keras, mengingatkan bahwa kedaulatan sejati berada di tangan rakyat, bukan di tangan elit yang hanya pandai mengutip Pancasila sambil terus mengkhianatinya setiap hari.
Sabtu, 13 September 2025
Oleh: Yoga Duwarto
