RADARNTT, Jakarta – Merah Putih Institute menilai kebijakan pemerintah pusat yang memangkas Transfer ke Daerah (TKD) merupakan bentuk kecemasan pemerintah dalam menghadapi semakin ketatnya kebijakan fiskal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025.
Pengamat Kebijakan Publik Merah Putih Institute, Munir Sara mengatakan alasan inefisiensi fiskal di daerah tidak cukup kuat untuk membenarkan langkah pemangkasan. Inefisiensi tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengurangi alokasi dana, karena kebijakan seperti ini justru mengurangi kapasitas fiskal daerah dalam menyediakan layanan publik tanpa menyentuh akar persoalan tata kelola. Pemerintah seharusnya melakukan reformasi struktural, bukan menarik kembali dana ke pusat.
Munir menegaskan bahwa pemerintah pusat sendiri belum menunjukkan efisiensi yang lebih baik. Belanja kementerian dan lembaga masih didominasi oleh kegiatan administratif, perjalanan dinas, serta proyek infrastruktur yang lambat realisasi. Data Kementerian Keuangan menunjukkan sejumlah kementerian besar bahkan memiliki serapan anggaran di bawah 90 persen pada tahun 2024.
Banyak proyek strategis nasional mengalami cost overrun, yaitu pembengkakan biaya tanpa peningkatan manfaat ekonomi yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa sumber utama inefisiensi justru bersifat sistemik di tingkat pusat, bukan semata di daerah.
Munir menilai langkah yang lebih tepat adalah melakukan reformasi struktural fiskal, bukan sekadar penghematan nominal. Menteri Keuangan memiliki instrumen kebijakan yang lebih efektif seperti performance based transfer, insentif fiskal berbasis kinerja, serta sistem pelaporan berbasis outcome.
Dengan pendekatan ini, daerah dapat terdorong memperbaiki tata kelola tanpa kehilangan ruang fiskalnya. Efisiensi harus dihasilkan dari pembenahan kelembagaan dan peningkatan akuntabilitas, bukan dari pemangkasan yang mengorbankan pelayanan publik.
Merah Putih Institute juga menyoroti aspek keadilan kebijakan. Provinsi dan kabupaten atau kota yang selama ini menunjukkan disiplin fiskal dan efisiensi belanja justru berpotensi ikut terkena dampak pemangkasan yang bersifat across the board. Jika kebijakan ini dilakukan secara pukul rata, daerah yang efisien malah ikut dihukum. Hal ini bertentangan dengan prinsip reward and punishment dalam manajemen fiskal yang sehat.
“Kami menduga bahwa kebijakan pemangkasan TKD lebih merupakan upaya mitigasi terhadap penyempitan ruang fiskal pemerintah pusat akibat melemahnya penerimaan dan meningkatnya beban pembiayaan utang. Hingga Agustus 2025, realisasi pendapatan negara baru mencapai sekitar Rp 1.638,7 triliun (57,2 persen dari outlook), sementara pemerintah telah menarik utang baru Rp 463,7 triliun atau sekitar 59,8 persen dari target pembiayaan utang. Ketika belanja pusat tetap tinggi namun penerimaan negara terbatas, ruang fiskal menyempit. Dalam situasi seperti ini, pemangkasan TKD menjadi pilihan paling mudah, meski berisiko mengorbankan stabilitas fiskal jangka panjang,” tegas Munir.
Merah Putih Institute memperingatkan bahwa pemangkasan TKD tanpa reformasi struktural akan berdampak kontraproduktif. Daerah akan kehilangan kemampuan membiayai sektor-sektor produktif seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Sementara itu, belanja pusat tetap besar pada pos-pos yang kurang memberikan efek berganda bagi ekonomi nasional.
Akibatnya, aggregate demand nasional dapat melemah dan pertumbuhan ekonomi 2025 berisiko melambat. Kebijakan pemangkasan TKD seperti ini tidak menghasilkan efisiensi sejati, melainkan hanya memindahkan pusat inefisiensi dari daerah ke pemerintah pusat tanpa memperbaiki produktivitas fiskal nasional.
Melansir Kemenkeu, di awal tahun 2025, pemerintah menetapkan kebijakan efisiensi anggaran dengan melakukan pemangkasan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga (K/L) sebesar Rp256,1 triliun serta pemangkasan anggaran TKD sebesar Rp50,59 triliun. (TIM/RN)
