RADARNTT, Kupang – Pakar Hukum Tata Negara, Dr. Yohanes Tuba Helan, M.Hum mengatakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) keliru menyebut Kepala Desa pengkhianat rakyat karena menolak Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
“Mendagri keliru, dalam demokrasi kita boleh beda pendapat. Desa tidak mau Kopdes karena mereka yang lebih tahu kondisi desa, maka jangan dipaksakan, apalagi dibilang pengkhianat,” tegas Tuba Helan Senin siang (10/3/2025).
Menurutnya, suara desa mesti didengar sebagai representasi rakyat karena para Kepala Desa lebih dekat dengan rakyat dan mengetahui kondisi riil wilayah desanya.
Hal senada disampaikan Ekonom Dr. Thomas Ola Langoday bahwa sikap otoriter penguasa negeri ini sudah menjurus ke arah “PEMERASAN”. Karena itu, Kopdes Merah Putih lebih cocok disebut “KUPERASI DESANYA” untuk kepentingan penguasanya.
“KUPERASI SDM, SDA, SDC (KAPITAL) SDE (ENTREPRENEURNYA), semuanya KUPERASI untuk kepentingan penguasanya. Rakyatnya akan mendapatkan bangkainya yang busuk,” tegas Thomas Ola.
Baginya yang mengkhianati rakyat bukan kepala desanya, melainkan penguasanya. Siapa penguasanya?
Penguasa yang otoriter, memaksa kehendaknya berbuat sesuatu walaupun menyalahi regulasi. Koperasi itu dibentuk oleh para anggota. Bukan oleh para penguasa.
“Kalau KUPERASI dibentuk oleh PENGUASA. Negeri ini sedang dibawah ke arah yang gelap dan semua ilmuwan merasa terang walau berjalan dalam kegelapan. Apakah ini tanda-tanda jaman bahwa dengan KUPERASI, kita sedang berjalan ke orde KEGELAPAN, KECEMASAN, KEBIMBANGAN, MONOPOLI dan OLIGARKI?,” tandas Thomas Ola.
Sebelumnya, dilansir kompas.com, Mendagri Tito Karnavian mempertanyakan kepala desa (kades) yang hendak menolak rencana pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Mantan Kapolri ini mengatakan, jika ada penolakan maka itu bisa dikatakan mengkhianati rakyat.
Tito Karnavian pun akan mengajak audiensi para kepala desa supaya tidak ada miskomunikasi terkait rencana pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.
“Masa mau ditolak? Itu namanya mengkhianati rakyat. Ini hanya masalah komunikasi. Nah, oleh karena itulah, nanti rencana minggu depan, Bapak Menteri Koperasi, kami akan hadir. Kita akan undang asosiasi. Kita mau jelaskan, jangan sampai miskomunikasi,” ujar Tito di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/3/2025).
“Jadi memang nanti kita akan melakukan diskusi. Saya sangat sering dialog dengan teman-teman asosiasi kepala desa, entah Apdesi, Papdesi, dan lain-lain, termasuk Bamusdes, Badan Musyawarah Desa, perangkat desa. Jadi mekanisme dialog ini kita lakukan,” katanya lagi.
Tito mengaku bahwa dirinya memahami keinginan para kepala desa yang ingin 70 persen program bersifat bottom-up, lalu 30 persennya mengakomodasi kebijakan pemerintah pusat.
Namun, dia mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto sedang membuat terobosan yang luar biasa.
“Bayangkan nanti akan ada tambahan anggaran dan kemudian di-backup dengan segala kekuatan pemerintah pusat untuk menghidupkan koperasi-koperasi yang menjadi sentral dari berbagai macam, termasuk masalah kesehatan, klinik,” ujar Tito.
“Ini belum pernah terjadi. Belum pernah terjadi. Kalau enggak desa-desa, kalau dengan anggarannya biasanya habis gitu-gitu saja,” katanya lagi.
Tito Karnavian juga menegaskan bahwa yang bisa menghidupkan koperasi seperti itu hanyalah Presiden.
Dia lantas memastikan bahwa pemerintah pusat bakal turun desa demi membantu peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat.
“Yang bisa menggerakkan hanya Pak Presiden karena melibatkan Himbara. Coba pinjam uang ke Himbara, kalau enggak ada jaminan segitu saja, belum tentu dapat,” ujar Tito.
“Kemudian, nanti akan dari Kementerian Pertanian mendukung. Pupuk bersubsidi. Kementerian Kesehatan, klinik-kliniknya. Semua akan turun nih ‘nyerang’. Bukan nyerang ya. Ngeroyok desa. Menyerbu untuk membantu meningkatkan. Negara hadir,” katanya lagi.
Penolakan dan Siap Turun ke Jalan
Sebelumnya, sejumlah kepala desa di Kabupaten Purworejo menyatakan penolakan terhadap kebijakan pemerintah pusat terkait pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.
Mereka menilai kebijakan ini bersifat pemaksaan dan berpotensi mengganggu program desa lainnya.
Salah satu kepala desa di Purworejo, Dwinanto, mengungkapkan bahwa saat ini para kepala desa sedang melobi agar kebijakan ini dibatalkan.
Bahkan, mereka mengatakan siap turun ke jalan jika Presiden Prabowo Subianto tetap memaksakan kebijakan koperasi desa tersebut.
“Teman-teman yang ada di organisasi perangkat maupun kades se-Indonesia sedang berupaya untuk melobi agar kebijakan ini tidak jadi dilaksanakan. Bahkan, tidak sedikit yang mengancam untuk turun ke jalan jika tetap dipaksakan,” ujar Dwinanto, Kamis (6/3/2025).
Dwinanto juga menyoroti bahwa saat ini hampir semua program dan anggaran diarahkan ke program makan bergizi gratis (MBG), termasuk potensi pemangkasan dana desa.
“Kita perihatin, seolah-olah semua program, semua kegiatan, semua anggaran fokusnya adalah makan bergizi gratis. Kemudian, program-program lain dan dana desa akan dikebiri. Ini yang kemudian tidak sepakat,” ujarnya.
Menurut Dwinanto, kebijakan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih tidak sesuai dengan kondisi di desa dan mengabaikan kewenangan desa dalam menentukan programnya sendiri. (TIM/RN)
