KELAS menengah merupakan salah satu fondasi terpenting dalam sistem ekonomi modern. Kelompok inilah yang menggerakkan sebagian besar konsumsi rumah tangga, mengisi pekerjaan profesional, menjalankan usaha kecil dan menengah, membeli rumah dan kendaraan, menggunakan jasa perbankan, membayar pajak, serta membiayai pendidikan anak-anaknya dengan harapan memperoleh kehidupan yang lebih baik. Kelas menengah juga menjadi penyangga stabilitas sosial karena memiliki pekerjaan, pendapatan, aset, pendidikan, dan harapan terhadap masa depan. Namun, stabilitas tersebut tidak bersifat permanen. Kelas menengah dapat tumbuh ketika sistem ekonomi menciptakan pekerjaan produktif, pendapatan riil meningkat, pelayanan publik membaik, dan biaya hidup terkendali. Sebaliknya, kelas menengah dapat menyusut ketika pendapatan berjalan lambat, lapangan kerja berkualitas terbatas, biaya kebutuhan pokok meningkat, cicilan membesar, serta perlindungan sosial tidak mampu menjangkau rumah tangga yang berada sedikit di atas batas penerima bantuan.
Kenaikan harga Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter mulai 10 Juni 2026 menjadi tekanan baru dalam kondisi kelas menengah Indonesia yang belum sepenuhnya pulih dari berbagai guncangan ekonomi sebelumnya. Kenaikan sebesar Rp3.950 per liter tersebut setara dengan sekitar 32,1 persen. Angka ini bukan penyesuaian kecil yang dapat diabaikan begitu saja, melainkan lonjakan hampir sepertiga dari harga sebelumnya. Pertamax Green 95 juga meningkat dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter atau sekitar 31,8 persen. Pertalite dan Biosolar bersubsidi memang tetap dipertahankan pada harga sebelumnya, tetapi rumah tangga yang selama ini menggunakan Pertamax tetap harus menanggung kenaikan biaya mobilitas secara langsung. Beban itu terutama dirasakan oleh pekerja yang menggunakan sepeda motor atau mobil untuk pergi ke tempat kerja, orang tua yang mengantar anak ke sekolah, pelaku usaha yang melakukan perjalanan operasional, serta keluarga di wilayah yang belum mempunyai sistem transportasi umum yang aman, nyaman, dan terintegrasi.
Dampak kenaikan tersebut dapat terlihat melalui perhitungan sederhana. Rumah tangga yang mengonsumsi 30 liter Pertamax per bulan harus mengeluarkan tambahan sekitar Rp118.500. Konsumsi 50 liter menimbulkan tambahan pengeluaran Rp197.500, konsumsi 80 liter menambah beban Rp316.000, sedangkan konsumsi 100 liter meningkatkan pengeluaran sekitar Rp395.000 setiap bulan. Tambahan biaya ini mungkin terlihat kecil apabila dibandingkan dengan pendapatan kelompok kaya, tetapi tidak dapat dianggap ringan bagi keluarga yang seluruh penghasilannya telah dialokasikan untuk makanan, transportasi, cicilan rumah, cicilan kendaraan, pendidikan, kesehatan, listrik, komunikasi, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Kenaikan hampir Rp400.000 per bulan dapat berarti berkurangnya tabungan, tertundanya pemeriksaan kesehatan, menurunnya kualitas konsumsi makanan, berkurangnya kegiatan pendidikan tambahan anak, atau meningkatnya penggunaan kartu kredit dan pinjaman konsumsi.
Persoalan tersebut menjadi lebih serius karena kelas menengah Indonesia telah mengalami penyusutan sebelum kenaikan Pertamax berlangsung. Data Badan Pusat Statistik yang dirangkum oleh Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa jumlah penduduk kelas menengah menurun dari 57,33 juta jiwa pada 2019 menjadi 47,85 juta jiwa pada 2024. Dalam waktu lima tahun, jumlahnya berkurang sekitar 9,48 juta jiwa atau 16,53 persen. Proporsi kelas menengah yang sebelumnya mencapai sekitar 21,45 persen dari jumlah penduduk pada 2019 turun menjadi sekitar 17,13 persen pada 2024. Pada saat yang sama, jumlah kelompok rentan miskin justru meningkat dari sekitar 54,97 juta menjadi 67,69 juta jiwa. Data tersebut memperlihatkan bahwa jutaan penduduk yang sebelumnya memiliki posisi ekonomi relatif lebih aman telah bergeser menuju kelompok dengan ketahanan ekonomi yang lebih lemah.
Penurunan tersebut tidak boleh dipahami hanya sebagai perubahan klasifikasi statistik. Di balik angka itu terdapat keluarga yang mengurangi standar hidup, pekerja yang kehilangan pekerjaan tetap, pelaku usaha yang mengalami penurunan omzet, rumah tangga yang menghabiskan tabungan, dan orang tua yang semakin sulit membiayai pendidikan anak-anaknya. Banyak anggota kelas menengah Indonesia sesungguhnya belum memiliki kekayaan yang cukup untuk bertahan dalam jangka panjang apabila penghasilannya berhenti. Sebagian besar keamanan ekonominya bergantung pada arus pendapatan bulanan. Selama gaji atau pendapatan usaha masuk secara teratur, keluarga tersebut terlihat mampu. Namun, ketika terjadi pemutusan hubungan kerja, penyakit berat, penurunan omzet, kenaikan suku bunga, atau lonjakan harga energi, posisi ekonominya dapat berubah secara cepat. Mereka tidak selalu jatuh langsung ke dalam kemiskinan, tetapi masuk ke dalam zona ketidakamanan yang membuat setiap kenaikan biaya menjadi ancaman terhadap keberlanjutan kehidupan keluarga.
Kelas menengah dan kelompok menuju kelas menengah memiliki peranan yang sangat besar dalam sistem konsumsi nasional. BPS mencatat bahwa kelas menengah bersama kelompok menuju kelas menengah mencakup sekitar dua pertiga penduduk Indonesia pada 2024 dan menyumbang lebih dari 80 persen nilai konsumsi masyarakat. Bank Dunia juga menunjukkan bahwa konsumsi kelas menengah telah berkembang menjadi hampir separuh dari keseluruhan konsumsi rumah tangga Indonesia. Artinya, pelemahan kelas menengah bukan hanya persoalan kesejahteraan sekelompok keluarga, melainkan ancaman terhadap permintaan domestik. Ketika kelas menengah mengurangi pembelian pakaian, makanan di restoran, perjalanan, rekreasi, kendaraan, peralatan elektronik, renovasi rumah, atau pendidikan tambahan, penurunan itu akan diteruskan kepada pedagang, restoran, pusat perbelanjaan, hotel, perusahaan transportasi, lembaga pendidikan, industri manufaktur, dan jutaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Kelas menengah Indonesia berada dalam posisi yang unik sekaligus rapuh. Kelompok ini dianggap telah mampu secara ekonomi sehingga tidak menjadi sasaran utama bantuan sosial, tetapi sebagian besar belum cukup kaya untuk menanggung sendiri seluruh risiko kehidupan. Mereka terlalu mampu untuk menerima bantuan tunai, bantuan pangan, atau subsidi berbasis kemiskinan, tetapi belum memiliki tabungan, aset produktif, asuransi, dan pendapatan pasif yang cukup untuk melindungi diri dari kehilangan pekerjaan atau kenaikan biaya hidup. Kondisi inilah yang dikenal sebagai missing middle, yaitu ruang kosong perlindungan di antara kelompok miskin yang menerima bantuan dan kelompok kaya yang dapat membeli perlindungan sendiri. Di dalam ruang kosong tersebut terdapat jutaan keluarga pekerja, pegawai swasta, tenaga profesional, guru, pelaku usaha kecil, pekerja mandiri, dan pensiunan yang harus menghadapi berbagai risiko dengan mengandalkan pendapatan bulanannya.
APBN 2026 menyediakan anggaran perlindungan sosial sekitar Rp508,2 triliun. Anggaran tersebut mencakup bantuan tunai, Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan, bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional, subsidi, serta berbagai program perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan. Nilainya menunjukkan bahwa negara telah mengalokasikan sumber daya fiskal yang sangat besar untuk menjaga daya beli dan mengurangi kemiskinan. Namun, besarnya anggaran belum otomatis menjamin bahwa struktur perlindungan sosial telah menjangkau seluruh kelompok yang membutuhkan. Sistem perlindungan sosial Indonesia masih lebih kuat dalam mengobati kemiskinan daripada mencegah masyarakat jatuh ke dalam kemiskinan. Ketika sebuah keluarga telah masuk ke dalam daftar miskin atau rentan, berbagai bantuan mulai tersedia. Sebaliknya, ketika keluarga kelas menengah sedang bergerak turun tetapi belum memenuhi kriteria penerima bantuan, sistem sering kali belum memberikan perlindungan yang memadai.
Kelas menengah memang tetap memperoleh manfaat dari APBN melalui infrastruktur, pendidikan negeri, pelayanan kesehatan, Jaminan Kesehatan Nasional, keamanan, subsidi tidak langsung, dan berbagai pelayanan publik lainnya. Namun, manfaat tersebut belum selalu mampu menahan kenaikan biaya rumah tangga secara nyata. Banyak keluarga tetap harus menggunakan kendaraan pribadi karena transportasi publik belum memadai, memilih sekolah swasta karena kualitas pendidikan negeri tidak merata, membayar layanan kesehatan tambahan karena pelayanan dasar terbatas, serta membeli rumah melalui kredit jangka panjang karena perumahan terjangkau belum tersedia. Akibatnya, sebagian besar biaya yang seharusnya dapat dikurangi melalui pelayanan publik tetap harus dibayar langsung dari pendapatan keluarga. Kelas menengah akhirnya membayar pajak, membeli BBM nonsubsidi, membayar cicilan, iuran, premi, pendidikan, kesehatan, dan transportasi tanpa memperoleh bantalan fiskal langsung ketika pendapatannya tertekan.
Pengaruh kenaikan Pertamax tidak cukup dianalisis hanya melalui kontribusinya terhadap angka inflasi nasional. Inflasi merupakan angka rata-rata yang menggambarkan perubahan harga dari suatu keranjang barang dan jasa dengan bobot tertentu. Suatu komoditas dapat memiliki bobot kecil dalam perhitungan inflasi, tetapi menimbulkan tekanan besar bagi kelompok yang menggunakannya secara intensif. Rumah tangga yang tidak menggunakan Pertamax mungkin hampir tidak merasakan dampak langsung. Sebaliknya, pekerja yang mengonsumsi 50 sampai 100 liter per bulan dapat mengalami kenaikan pengeluaran transportasi yang jauh lebih tinggi daripada angka inflasi rata-rata. Oleh karena itu, terdapat perbedaan penting antara inflasi nasional dan inflasi yang benar-benar dirasakan oleh sebuah keluarga. Angka inflasi dapat tetap terlihat terkendali, sementara pendapatan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan lain terus menyusut.
Kenaikan Pertamax juga menimbulkan dampak melalui hubungan antarkomponen dalam sistem ekonomi. Tambahan biaya bahan bakar mengurangi pendapatan yang dapat dibelanjakan. Berkurangnya pendapatan yang dapat dibelanjakan menekan konsumsi barang dan jasa lainnya. Penurunan konsumsi mengurangi omzet usaha dan mendorong perusahaan menahan investasi atau perekrutan tenaga kerja. Pelemahan kegiatan usaha kemudian dapat mengurangi penerimaan pajak, meningkatkan risiko pemutusan hubungan kerja, dan mempersempit ruang fiskal pemerintah. Pada saat yang sama, sebagian konsumen dapat berpindah dari Pertamax ke Pertalite sehingga konsumsi BBM bersubsidi meningkat dan tekanan terhadap APBN semakin besar. Kebijakan harga yang dilihat secara parsial mungkin tampak hanya memengaruhi pengguna Pertamax, tetapi dalam suatu sistem ekonomi, dampaknya dapat menyebar melalui konsumsi, produksi, tenaga kerja, perpajakan, subsidi, dan kepercayaan masyarakat.
Tekanan ekonomi tidak selalu langsung menghasilkan demonstrasi atau kerusuhan sosial. Masyarakat biasanya berusaha menyesuaikan diri terlebih dahulu dengan mengurangi konsumsi, mencari pekerjaan tambahan, menggunakan tabungan, menjual aset, mengganti jenis bahan bakar, atau menambah utang. Namun, kemampuan adaptasi tersebut memiliki batas. Ketika berbagai kenaikan biaya terjadi secara berulang sementara pendapatan tidak bertambah, ruang penyesuaian semakin sempit. Keluarga yang sebelumnya mengurangi rekreasi kemudian mulai mengurangi kualitas makanan. Setelah tabungan habis, utang meningkat. Setelah cicilan tertunda, aset mulai dijual. Pada tahap tertentu, tekanan ekonomi tidak lagi dipahami sebagai kesulitan pribadi, melainkan sebagai ketidakadilan sistem. Perubahan persepsi inilah yang dapat mengubah persoalan ekonomi rumah tangga menjadi ketidakpuasan sosial dan krisis kepercayaan terhadap pemerintah.
Pengalaman Chile memberikan pelajaran penting mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi, kelas menengah, ketimpangan, dan stabilitas sosial. Selama beberapa dekade, Chile dipandang sebagai salah satu contoh keberhasilan ekonomi Amerika Latin. Pendapatan per kapita meningkat, kemiskinan turun secara tajam, stabilitas makroekonomi terjaga, investasi berkembang, dan jumlah kelas menengah bertambah. OECD mencatat bahwa pendapatan per kapita Chile meningkat lebih dari dua kali lipat dalam kurun sekitar dua puluh tahun dan menjadi salah satu yang tertinggi di Amerika Latin. Di atas kertas, Chile tampak memiliki sistem ekonomi yang berhasil. Namun, keberhasilan tersebut menyembunyikan masalah struktural sistemik berupa biaya pendidikan dan kesehatan yang tinggi, manfaat pensiun yang rendah bagi banyak warga, ketimpangan kesempatan, utang rumah tangga, serta pelayanan publik yang tidak memberikan rasa aman kepada sebagian besar kelas menengah.
Keadaan tersebut dikenal sebagai Chilean paradox. Paradoksnya terletak pada perbedaan antara kemajuan indikator ekonomi dan pengalaman nyata masyarakat. Kemiskinan menurun, tetapi rasa tidak aman tetap tinggi. Pendapatan rata-rata meningkat, tetapi biaya pelayanan dasar ikut membesar. Kelas menengah bertambah, tetapi sebagian besarnya tidak mempunyai kekayaan atau perlindungan yang cukup untuk menghadapi kehilangan pendapatan. Ketimpangan yang diukur dengan statistik dapat menurun, tetapi persepsi terhadap ketidakadilan justru membesar. Masyarakat tidak hanya membandingkan angka pendapatan, tetapi juga membandingkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pensiun, pekerjaan, pelayanan publik, dan pengaruh politik. Ketika kelompok elite menikmati akses yang jauh lebih baik, pertumbuhan ekonomi tidak lagi dipandang sebagai kemajuan bersama, melainkan sebagai sistem yang membagikan manfaat secara tidak adil.
OECD menemukan bahwa lebih dari separuh rumah tangga Chile berada dalam kondisi rentan secara ekonomi. Mereka tidak dikategorikan miskin, tetapi tidak memiliki pendapatan dan kekayaan minimum yang cukup untuk menahan guncangan. Dalam keadaan normal, rumah tangga tersebut tampak sebagai bagian dari kelas menengah. Namun, kehilangan pekerjaan, sakit, atau kenaikan biaya hidup dapat dengan cepat mendorong mereka turun ke dalam kemiskinan. Keadaan itu menunjukkan bahwa status kelas menengah tidak selalu identik dengan keamanan ekonomi. Sebuah keluarga dapat memiliki kendaraan, rumah melalui kredit, pendidikan tinggi, dan pekerjaan formal, tetapi tetap rapuh karena seluruh standar hidupnya bergantung pada pendapatan bulanan. Ketika pendapatan berhenti atau biaya meningkat, bangunan kesejahteraan yang terlihat kokoh dapat runtuh dalam waktu singkat.
Ledakan sosial Chile pada Oktober 2019 bermula dari kenaikan tarif kereta bawah tanah Santiago sebesar 30 peso Chile. Kenaikannya relatif kecil, tetapi mengenai masyarakat yang telah lama menanggung akumulasi tekanan. Pelajar memulai aksi dengan menolak membayar tarif, kemudian protes berkembang menjadi gerakan nasional yang membicarakan ketimpangan, upah, pendidikan, kesehatan, pensiun, biaya hidup, konstitusi, dan kualitas demokrasi. Tarif transportasi bukan akar tunggal persoalan. Tarif tersebut hanya menjadi pemicu yang membuka seluruh ketidakpuasan yang telah tersimpan di dalam sistem sosial. Inilah sebabnya muncul ungkapan di Chile bahwa persoalannya bukan 30 peso, melainkan 30 tahun. Masyarakat tidak semata-mata marah terhadap kenaikan tarif, tetapi terhadap sistem yang selama puluhan tahun dianggap tidak memberikan perlindungan dan kesempatan yang seimbang.
Gerakan Chile bukan revolusi kelas menengah yang secara langsung menjatuhkan pemerintah. Demonstrasi tersebut melibatkan pelajar, pekerja, profesional, pensiunan, perempuan, kelompok miskin, kelas menengah, dan berbagai organisasi masyarakat. Presiden Sebastián Piñera tetap menjabat sampai masa pemerintahannya berakhir pada 2022. Namun, tekanan sosial memaksa pemerintah membatalkan kenaikan tarif, merombak kabinet, meningkatkan berbagai program sosial, serta membuka proses referendum konstitusi. Pengalaman itu menunjukkan bahwa kelas menengah tidak selalu menggulingkan pemerintahan, tetapi dapat menjadi kekuatan yang mengubah agenda politik ketika bergabung dengan kelompok sosial lainnya. Kelas menengah memiliki pendidikan, kemampuan komunikasi, jaringan, akses teknologi, dan kapasitas organisasi yang dapat mengubah ketidakpuasan individual menjadi gerakan sosial yang luas.
Indonesia tidak sama dengan Chile. Struktur ekonomi, demografi, politik, subsidi energi, sejarah sosial, serta kelembagaan kedua negara berbeda. Pertalite dan Biosolar masih dipertahankan dengan harga subsidi, sedangkan kenaikan Pertamax secara langsung hanya mengenai sebagian konsumen. Namun, pelajaran Chile tetap relevan karena menunjukkan bahwa keresahan sosial tidak selalu muncul dari kelompok yang paling miskin. Ketidakpuasan besar justru dapat tumbuh di kalangan masyarakat yang pernah mengalami mobilitas naik, memperoleh pendidikan lebih baik, meningkatkan aspirasinya, tetapi kemudian merasa semakin sulit mempertahankan standar hidup. Masyarakat yang tidak pernah memiliki harapan mungkin hanya berusaha bertahan, tetapi masyarakat yang pernah merasakan kemajuan akan bereaksi lebih keras ketika melihat masa depannya bergerak mundur.
Bayang-bayang Chilean paradox dapat muncul ketika pertumbuhan ekonomi nasional terlihat stabil, tetapi kelas menengah menyusut; kemiskinan turun, tetapi kelompok rentan membesar; anggaran perlindungan sosial meningkat, tetapi jutaan keluarga tetap merasa tidak terlindungi; inflasi rata-rata terlihat terkendali, tetapi biaya perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan pangan terus menekan pendapatan keluarga. Dalam keadaan tersebut, terdapat kesenjangan antara keberhasilan makroekonomi dan pengalaman mikroekonomi. Pemerintah melihat pertumbuhan, inflasi, defisit, dan investasi, sedangkan masyarakat menghadapi tagihan, cicilan, biaya sekolah, harga makanan, biaya kesehatan, dan pengeluaran transportasi. Kesenjangan persepsi ini dapat berkembang menjadi kesenjangan kepercayaan apabila komunikasi kebijakan tidak disertai kepekaan terhadap beban nyata yang ditanggung masyarakat.
Kenaikan Pertamax karena itu harus dibaca sebagai bagian dari akumulasi tekanan, bukan sebagai peristiwa yang berdiri sendiri. Setiap kenaikan harga mungkin dinilai kecil apabila dihitung secara terpisah, tetapi rumah tangga membayar semuanya dalam satu anggaran keluarga. Kenaikan BBM bertemu dengan harga pangan, sewa atau cicilan rumah, uang sekolah, biaya kesehatan, listrik, iuran, pajak, dan berbagai kewajiban lainnya. Pendekatan sektoral dapat menyimpulkan bahwa setiap kenaikan hanya memberi pengaruh terbatas. Pendekatan strategis sistemik menunjukkan bahwa gabungan seluruh kenaikan dapat melampaui kemampuan adaptasi rumah tangga. Sistem ekonomi tidak boleh hanya menghitung dampak setiap kebijakan secara sendiri-sendiri, tetapi harus mengukur keseluruhan beban yang diterima masyarakat secara bersamaan.
Rekayasa Sistem dan Manajemen Sistem diperlukan untuk memahami seluruh hubungan tersebut. Pemerintah perlu memetakan siapa pengguna Pertamax, berapa besar konsumsi rata-ratanya, bagaimana posisi pendapatannya, berapa besar cicilan rumah tangganya, serta seberapa dekat mereka dengan batas penurunan kelas ekonomi. Dampak terhadap perpindahan konsumsi ke Pertalite, belanja ritel, omzet usaha kecil, inflasi transportasi, tabungan, kredit konsumsi, tunggakan cicilan, dan penerimaan pajak juga harus dipantau secara terpadu. Kebijakan tidak cukup hanya mengikuti siklus menetapkan harga dan menunggu reaksi pasar. Manajemen Sistem harus menjalankan Plan-Do-Check-Act secara disiplin: merencanakan kebijakan berdasarkan analisis menyeluruh, melaksanakannya secara terkendali, memeriksa dampaknya menggunakan data aktual, kemudian melakukan koreksi apabila muncul akibat yang tidak diharapkan.
Perlindungan sosial Indonesia juga harus dikembangkan dari sistem yang hanya membantu masyarakat setelah jatuh menjadi sistem yang mencegah masyarakat jatuh. Pencegahan tidak selalu berarti memberikan bantuan tunai kepada seluruh kelas menengah. Bentuk perlindungan yang lebih produktif dapat berupa transportasi publik berkualitas, pelayanan kesehatan yang mengurangi pengeluaran langsung dari kantong keluarga, pendidikan bermutu dengan biaya terjangkau, perlindungan kehilangan pekerjaan, perumahan yang sesuai kemampuan pendapatan, peningkatan keterampilan, dan penciptaan pekerjaan produktif dengan upah yang bertumbuh. Sistem pelayanan publik yang baik pada dasarnya merupakan jaring pengaman bagi kelas menengah karena mengurangi jumlah kebutuhan yang harus dibiayai sendiri dari pendapatan bulanan.
Kelas menengah yang kuat tidak dibentuk hanya dengan menaikkan pendapatan nominal, tetapi dengan membangun sistem ekonomi yang efisien, produktif, adil, dan mampu memberikan rasa aman. Pendapatan yang meningkat tidak banyak berarti apabila biaya perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan energi meningkat lebih cepat. Pertumbuhan ekonomi juga tidak cukup apabila hasilnya tidak menghasilkan pekerjaan kelas menengah yang produktif dan stabil. Stabilitas sosial tidak dapat dijaga hanya melalui bantuan bagi masyarakat miskin, tetapi juga melalui pencegahan agar kelompok menuju kelas menengah dan kelas menengah tidak terus bergerak turun. Negara yang kehilangan kelas menengah akan kehilangan kekuatan konsumsi, penerimaan pajak, tabungan, kewirausahaan, tenaga profesional, serta kepercayaan masyarakat terhadap masa depan.
Kenaikan Pertamax belum berarti Indonesia sedang mengalami ledakan sosial seperti Chile pada 2019. Namun, data penyusutan kelas menengah dan meningkatnya kelompok rentan menunjukkan adanya tekanan struktural yang tidak boleh diabaikan. Pertamax dapat menjadi satu tambahan beban di atas berbagai beban yang telah lebih dahulu menumpuk. Bahaya terbesar bukan hanya ketika masyarakat tidak mampu membeli bahan bakar, tetapi ketika kelas menengah mulai merasa bahwa kerja keras, pendidikan, kepatuhan membayar pajak, dan usaha mempertahankan kehidupan tidak lagi menghasilkan rasa aman. Pada saat rasa aman menghilang, kepercayaan terhadap sistem ikut melemah. Ketika kepercayaan melemah secara luas, persoalan ekonomi dapat berubah menjadi persoalan sosial dan politik. Bayang-bayang Chilean paradox harus dibaca sebagai peringatan untuk memperbaiki sistem sebelum tekanan mencapai titik kritis, bukan setelah ketidakpuasan berubah menjadi ledakan sosial.
Fenomena demonstrasi mahasiswa dan kelompok masyarakat lainnya pada 12 Juni 2026 harus dibaca sebagai sinyal peringatan dini dari dalam sistem sosial, bukan sekadar gangguan ketertiban yang dapat diselesaikan dengan pengerahan aparat keamanan. Aksi tersebut memang dipicu oleh kenaikan harga Pertamax dan meningkatnya tekanan biaya hidup, tetapi tuntutan yang disampaikan telah berkembang menjadi kritik terhadap prioritas belanja APBN, harga kebutuhan pokok, efektivitas program pemerintah, hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif, serta menguatnya kembali peran militer dalam ruang sipil. Perluasan tuntutan tersebut menunjukkan bahwa ketidakpuasan tidak lagi berhenti pada persoalan harga satu jenis bahan bakar, melainkan mulai menyentuh kepercayaan masyarakat terhadap arah pengelolaan sistem ekonomi dan pemerintahan. Ketika sebuah demonstrasi mulai menggabungkan masalah ekonomi, fiskal, politik, demokrasi, dan keadilan sosial, pemerintah tidak boleh membacanya hanya sebagai penolakan terhadap kebijakan sektoral.
Dalam perspektif Rekayasa Sistem dan Manajemen Sistem, demonstrasi merupakan sensor sosial yang mengirimkan informasi mengenai tekanan yang sedang berkembang di dalam masyarakat. Sebagaimana sensor pada suatu sistem produksi memberikan peringatan ketika suhu, tekanan, getaran, atau tingkat cacat mulai melebihi batas normal, demonstrasi menunjukkan bahwa sebagian masyarakat telah merasakan tekanan yang tidak lagi dapat diselesaikan melalui penyesuaian pribadi. Selama ini rumah tangga mungkin masih mampu merespons kenaikan biaya dengan mengurangi tabungan, menunda pembelian, mengganti jenis bahan bakar, menambah pekerjaan, atau menggunakan utang. Namun, ketika ruang penyesuaian semakin sempit, tekanan ekonomi mulai berubah menjadi ekspresi sosial dan politik. Demonstrasi karena itu harus dibaca sebagai leading indicator atau indikator awal dari meningkatnya ketidakpuasan, bukan menunggu sampai kerusuhan, penurunan konsumsi, pemutusan hubungan kerja, atau krisis legitimasi muncul sebagai lagging indicator yang sudah terlambat untuk dikendalikan.
Aksi 12 Juni 2026 juga memperlihatkan bahwa mahasiswa kembali mengambil peranan sebagai penyampai keresahan sosial yang lebih luas. Mahasiswa mungkin bukan kelompok yang paling banyak mengonsumsi Pertamax dan bukan pula kelompok yang paling berat menanggung seluruh kenaikan biaya hidup. Namun, mahasiswa mempunyai posisi strategis karena memiliki akses terhadap informasi, kemampuan membangun narasi, jaringan antaruniversitas, penggunaan media sosial, serta kebebasan relatif untuk menyampaikan kritik. Dalam sejarah Indonesia, gerakan mahasiswa sering tidak hanya membicarakan persoalan kampus, tetapi mengartikulasikan masalah yang dirasakan oleh pekerja, keluarga, pelaku usaha kecil, kelompok profesional, dan kelas menengah. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memperhatikan bukan hanya jumlah peserta pada satu hari demonstrasi, melainkan perkembangan narasi, dukungan lintas kelompok, penyebaran aksi ke berbagai daerah, dan perubahan tuntutan dari masalah ekonomi menuju tuntutan perubahan politik yang lebih luas.
Perbandingan dengan Reformasi 1998 harus dilakukan secara hati-hati karena kondisi tahun 2026 belum sama dengan keadaan Indonesia pada 1998. Reformasi 1998 berlangsung di tengah krisis ekonomi Asia yang sangat berat, kejatuhan nilai rupiah, kebangkrutan berbagai perusahaan, krisis perbankan, kenaikan harga kebutuhan pokok, peningkatan pengangguran, kemiskinan, serta hilangnya kepercayaan terhadap pemerintahan Orde Baru. Gerakan mahasiswa berkembang di berbagai kampus, kemudian bertemu dengan keresahan masyarakat yang semakin luas. Penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada 12 Mei 1998, kerusuhan besar, pendudukan Gedung DPR/MPR oleh mahasiswa, serta melemahnya dukungan elite politik terhadap Presiden Soeharto mempercepat kejatuhan pemerintahan. Presiden Soeharto akhirnya mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 setelah berkuasa selama sekitar 32 tahun.
Kejatuhan pemerintahan Presiden Soeharto tidak disebabkan oleh demonstrasi mahasiswa semata-mata. Mahasiswa menjadi katalis moral dan politik, tetapi perubahan pemerintahan terjadi karena berbagai kegagalan sistem bertemu pada waktu yang hampir bersamaan. Krisis ekonomi menghancurkan daya beli dan kepercayaan pasar. Kenaikan harga menimbulkan keresahan masyarakat. Korupsi, kolusi, dan nepotisme memperlemah legitimasi pemerintah. Kekerasan terhadap mahasiswa meningkatkan kemarahan publik. Kerusuhan memperlihatkan bahwa aparat dan sistem keamanan tidak mampu menjamin ketertiban. Dukungan dari sebagian elite politik, parlemen, dan kelompok kekuasaan terhadap presiden kemudian melemah. Dengan demikian, Reformasi 1998 merupakan hasil dari interaksi antara krisis ekonomi, mobilisasi sosial, kekerasan politik, keretakan elite, dan hilangnya legitimasi. Inilah pelajaran penting bagi pemerintah saat ini: sebuah pemerintahan jarang jatuh hanya karena satu demonstrasi, tetapi dapat kehilangan kendali ketika berbagai kegagalan ekonomi, sosial, politik, dan kelembagaan mulai saling memperkuat.
Peristiwa 12 Juni 2026 belum dapat disebut sebagai Reformasi Jilid II dan tidak boleh dibesar-besarkan seolah-olah kejatuhan pemerintahan sudah berada di depan mata. Jumlah peserta, intensitas krisis ekonomi, keadaan lembaga politik, kebebasan media, serta struktur kekuasaan saat ini berbeda dari tahun 1998. Namun, perbedaan tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kemungkinan eskalasi. Aksi yang pada awalnya terbatas pada mahasiswa dapat berkembang apabila kemudian memperoleh dukungan dari buruh, pengemudi transportasi, guru, pekerja sektor informal, pelaku usaha kecil, organisasi profesi, kelompok masyarakat sipil, serta kelas menengah yang semakin tertekan. Eskalasi juga dapat meningkat apabila harga kebutuhan pokok terus-menerus naik, rupiah melemah, lapangan kerja berkurang, program pemerintah dianggap tidak efisien, kasus korupsi meluas, dan komunikasi pemerintah dinilai meremehkan beban masyarakat.
Salah satu faktor paling menentukan adalah cara pemerintah dan aparat merespons demonstrasi. Penanganan yang berlebihan, intimidatif, atau menggunakan kekerasan dapat mengubah aksi yang semula terbatas menjadi krisis nasional. Pengalaman 1998 menunjukkan bahwa korban di kalangan mahasiswa dapat menjadi titik balik yang menyatukan berbagai kelompok masyarakat. Kekerasan menciptakan simbol ketidakadilan, memperluas solidaritas, meningkatkan perhatian media, dan mengubah tuntutan ekonomi menjadi tuntutan politik. Oleh sebab itu, pemerintah harus menjamin hak menyampaikan pendapat, mencegah kekerasan dari seluruh pihak, menjaga profesionalisme aparat, membuka akses bagi media, serta menyediakan jalur dialog yang nyata. Stabilitas tidak dibangun dengan membungkam peringatan, tetapi dengan menyelesaikan penyebab yang menghasilkan peringatan tersebut.
Pemerintah juga tidak cukup hanya menjelaskan bahwa kenaikan Pertamax diperlukan karena tekanan harga minyak dunia, pelemahan nilai tukar, atau kebutuhan menjaga APBN. Penjelasan ekonomi makro harus disertai transparansi mengenai prioritas belanja negara, efisiensi program, pengendalian kebocoran, pengurangan pemborosan, serta pembagian beban yang adil. Masyarakat sulit menerima kenaikan harga apabila pada saat yang sama melihat pemborosan anggaran, proyek yang tidak produktif, fasilitas pejabat, korupsi, atau program besar yang hasilnya tidak sebanding dengan biayanya. Masalah utama bukan hanya kemampuan masyarakat memahami alasan fiskal, melainkan apakah pemerintah memiliki kredibilitas moral untuk meminta masyarakat menanggung beban tambahan. Kepercayaan hanya muncul apabila pengorbanan dibagi secara adil, pemerintah menunjukkan disiplin anggaran, dan kelompok elite ikut menanggung penyesuaian.
Manajemen Sistem pemerintahan harus menggunakan siklus Plan-Do-Check-Act untuk merespons keadaan ini. Pada tahap Plan, pemerintah perlu menghitung dampak gabungan kenaikan energi, pangan, transportasi, pendidikan, kesehatan, pajak, dan cicilan terhadap berbagai kelompok rumah tangga. Pada tahap Do, kebijakan harus dilaksanakan secara bertahap, transparan, serta disertai perlindungan yang tepat sasaran. Pada tahap Check, demonstrasi, penurunan konsumsi, perpindahan pengguna Pertamax ke Pertalite, kenaikan tunggakan kredit, penurunan omzet usaha, dan meningkatnya sentimen negatif harus diperlakukan sebagai data evaluasi. Pada tahap Act, pemerintah harus bersedia memperbaiki, menunda, menyesuaikan, atau bahkan membatalkan bagian kebijakan apabila dampak sistemiknya ternyata lebih besar daripada manfaat fiskalnya. Pemerintah yang kuat bukan pemerintah yang tidak pernah mengubah keputusan, melainkan pemerintah yang mampu mengoreksi keputusan berdasarkan bukti tanpa kehilangan arah strategis.
Antisipasi juga harus dilakukan melalui dialog langsung dengan mahasiswa, buruh, pelaku usaha, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta perwakilan kelas menengah. Dialog tidak boleh hanya menjadi kegiatan simbolis setelah demonstrasi selesai, tetapi harus menghasilkan penjelasan data, pembukaan ruang pengawasan, dan perubahan kebijakan yang dapat diukur. Pemerintah dapat membentuk tim lintas kementerian untuk memantau keseluruhan beban rumah tangga, bukan hanya inflasi umum. Indikator yang perlu diperiksa mencakup upah riil, biaya transportasi, pengeluaran pangan, tingkat tabungan, utang konsumsi, tunggakan kredit, penjualan ritel, pemutusan hubungan kerja, tingkat kepercayaan publik, dan perkembangan demonstrasi di daerah. Semakin dini perubahan indikator tersebut dikenali, semakin besar kesempatan melakukan koreksi sebelum ketidakpuasan berkembang menjadi krisis.
Pelajaran terbesar Reformasi 1998 adalah bahwa stabilitas politik tidak dapat dipisahkan dari legitimasi ekonomi dan keadilan sosial. Pemerintahan dapat memiliki kekuatan aparat, dukungan parlemen, program besar, dan kewenangan formal, tetapi tetap menjadi rapuh apabila masyarakat kehilangan kepercayaan. Kepercayaan tidak runtuh dalam satu hari. Kepercayaan terkikis sedikit demi sedikit ketika harga naik, pekerjaan menghilang, pelayanan publik memburuk, korupsi dibiarkan, kritik dianggap sebagai ancaman, dan pengorbanan hanya dibebankan kepada masyarakat. Demonstrasi 12 Juni 2026 harus diperlakukan sebagai kesempatan untuk memeriksa keadaan sistem sebelum tekanan berkembang lebih jauh. Mengabaikannya berarti membiarkan akumulasi ketidakpuasan berlanjut tanpa saluran penyelesaian yang memadai.
Hubungan antara keadaan sekarang, Chile tahun 2019, dan Indonesia tahun 1998 terletak pada mekanisme akumulasi tekanan. Chile menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan tidak menjamin stabilitas apabila kelas menengah merasa tidak terlindungi dan sistem dianggap tidak adil. Indonesia tahun 1998 menunjukkan bahwa krisis ekonomi dapat berubah menjadi pergantian pemerintahan ketika gerakan mahasiswa, keresahan masyarakat, kekerasan, dan perpecahan elite bertemu dalam satu momentum. Demonstrasi pada 12 Juni 2026 belum menunjukkan bahwa Indonesia telah mencapai keadaan tersebut, tetapi memberikan tanda bahwa persoalan harga Pertamax telah bersentuhan dengan masalah yang lebih luas, yaitu biaya hidup, prioritas APBN, kualitas demokrasi, keadilan distribusi, dan kepercayaan terhadap pemerintah.
Karena itu, pemerintah tidak boleh memilih pendekatan defensif dengan sekadar menyalahkan demonstran, mempertanyakan kelompok yang dibela mahasiswa, atau menganggap seluruh kritik sebagai upaya politik menjatuhkan kekuasaan. Pendekatan semacam itu hanya memperlebar jarak antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah harus menunjukkan bahwa aspirasi didengar, data diperiksa, dampak kebijakan dievaluasi, pemborosan dikurangi, dan koreksi dilakukan apabila diperlukan. Pencegahan terhadap kemungkinan Reformasi Jilid II bukan dilakukan dengan memperbanyak barikade, melainkan dengan memperbaiki sistem ekonomi dan pemerintahan sebelum keresahan mahasiswa berkembang menjadi solidaritas lintas kelas. Stabilitas yang berkelanjutan hanya dapat dibangun melalui efisiensi, produktivitas, keadilan, transparansi, dan kepercayaan.
Kesimpulan dan Rangkuman
Fenomena demonstrasi mahasiswa dan kelompok masyarakat pada 12 Juni 2026 harus dipahami sebagai sinyal peringatan dini dari dalam sistem sosial, ekonomi, dan politik Indonesia. Demonstrasi tersebut tidak cukup dibaca sebagai gangguan ketertiban atau penolakan terhadap kenaikan harga Pertamax semata-mata, karena tuntutan yang berkembang telah mencakup harga kebutuhan pokok, prioritas penggunaan APBN, efektivitas program pemerintah, kualitas demokrasi, hubungan antara lembaga negara, serta kekhawatiran terhadap semakin besarnya peranan militer dalam ruang sipil. Perluasan tuntutan menunjukkan bahwa persoalan harga energi telah bersentuhan dengan ketidakpuasan yang lebih luas terhadap arah pengelolaan pemerintahan. Ketika persoalan ekonomi, fiskal, sosial, demokrasi, dan keadilan mulai dipersoalkan secara bersamaan, pemerintah harus menyadari bahwa yang sedang dihadapi bukan lagi persoalan sektoral, melainkan potensi krisis kepercayaan terhadap keseluruhan sistem.
Dalam perspektif Rekayasa Sistem dan Manajemen Sistem, demonstrasi dapat dipandang sebagai sensor sosial yang memberikan informasi mengenai peningkatan tekanan di tengah masyarakat. Sebagaimana sensor pada sistem produksi memberikan peringatan ketika suhu, tekanan, getaran, atau tingkat kecacatan mulai melewati batas yang aman, demonstrasi memperlihatkan bahwa sebagian masyarakat telah mencapai batas kemampuan untuk menyesuaikan diri. Rumah tangga mungkin pada awalnya masih dapat mengurangi tabungan, menunda pembelian, mengganti jenis bahan bakar, mencari pekerjaan tambahan, atau menggunakan utang untuk bertahan hidup. Namun, kemampuan tersebut tidak berlangsung tanpa batas. Ketika seluruh cadangan keuangan, ruang konsumsi, dan daya adaptasi semakin mengecil, tekanan ekonomi mulai berubah menjadi ketidakpuasan sosial dan ekspresi politik yang lebih terbuka.
Demonstrasi mahasiswa karena itu perlu diperlakukan sebagai leading indicator atau indikator awal, bukan menunggu sampai muncul lagging indicator berupa kerusuhan, penurunan konsumsi yang tajam, peningkatan pemutusan hubungan kerja, kegagalan pembayaran kredit, penutupan usaha, atau hilangnya legitimasi pemerintahan. Leading indicator memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk melakukan pencegahan dan perbaikan sebelum persoalan membesar. Sebaliknya, lagging indicator baru terlihat setelah kerusakan terjadi dan biaya pemulihannya menjadi jauh lebih besar. Pemerintah yang memiliki kemampuan Manajemen Sistem seharusnya menggunakan demonstrasi sebagai masukan untuk mengevaluasi kebijakan, memeriksa tekanan masyarakat, serta menyesuaikan keputusan sebelum akumulasi masalah mencapai titik kritis.
Mahasiswa memiliki posisi strategis sistemik dalam sejarah perubahan sosial Indonesia karena mampu mengartikulasikan keresahan yang tidak selalu dapat disampaikan secara langsung oleh masyarakat luas. Mahasiswa bukan satu-satunya kelompok yang menanggung kenaikan harga Pertamax, tetapi memiliki kemampuan mengolah informasi, membangun narasi, menggunakan media sosial, menghubungkan jaringan antaruniversitas, serta menyampaikan kritik secara terbuka. Dalam berbagai periode sejarah, mahasiswa tidak hanya memperjuangkan kepentingan kampus, tetapi juga menyuarakan persoalan pekerja, keluarga, pelaku usaha kecil, kelas menengah, dan kelompok masyarakat yang semakin tertekan. Karena itu, pemerintah tidak cukup hanya memperhatikan jumlah demonstran dalam satu peristiwa, tetapi harus mengamati arah tuntutan, penyebaran aksi ke berbagai daerah, dukungan masyarakat, serta kemungkinan terbentuknya solidaritas lintas kelas.
Perbandingan dengan Reformasi 1998 perlu dilakukan secara objektif dan hati-hati. Kondisi ekonomi dan politik Indonesia pada 2026 belum sama dengan keadaan pada 1998. Reformasi 1998 berlangsung di tengah krisis ekonomi Asia yang sangat berat, kejatuhan nilai rupiah, kebangkrutan perusahaan, krisis perbankan, lonjakan harga kebutuhan pokok, meningkatnya pengangguran, serta membesarnya kemiskinan. Pada saat yang sama, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Orde Baru telah melemah akibat korupsi, kolusi, nepotisme, pembatasan kebebasan politik, dan ketimpangan kekuasaan yang berlangsung lama. Demonstrasi mahasiswa kemudian berkembang menjadi kekuatan moral dan politik yang bertemu dengan keresahan masyarakat, perpecahan elite, serta hilangnya dukungan terhadap Presiden Soeharto.
Kejatuhan pemerintahan Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 tidak disebabkan oleh satu demonstrasi ataupun mahasiswa semata-mata. Perubahan pemerintahan terjadi karena berbagai kegagalan dalam sistem ekonomi, sosial, politik, keamanan, dan kelembagaan saling berinteraksi dan memperkuat satu sama lain. Krisis ekonomi menghancurkan daya beli dan kepercayaan pasar, sedangkan kenaikan harga serta pengangguran meningkatkan kemarahan masyarakat. Korupsi, kolusi, dan nepotisme melemahkan legitimasi pemerintahan. Penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada 12 Mei 1998 menciptakan simbol ketidakadilan yang memperluas solidaritas publik. Kerusuhan dan pendudukan Gedung DPR/MPR kemudian mempercepat perpecahan elite politik hingga akhirnya Presiden Soeharto kehilangan dukungan yang diperlukan untuk mempertahankan kekuasaan.
Pelajaran terpenting dari Reformasi 1998 adalah bahwa sebuah pemerintahan jarang jatuh hanya karena satu aksi demonstrasi. Pemerintahan menjadi rapuh ketika tekanan ekonomi, ketidakpuasan masyarakat, kekerasan aparat, krisis moral, korupsi, perpecahan elite, serta hilangnya kepercayaan publik bertemu pada waktu yang sama. Oleh sebab itu, demonstrasi 12 Juni 2026 belum dapat disebut sebagai Reformasi Jilid II dan tidak boleh disimpulkan sebagai tanda bahwa pemerintahan akan segera jatuh. Namun, keadaan tersebut juga tidak boleh diremehkan, karena setiap gerakan besar selalu bermula dari akumulasi persoalan yang pada awalnya dianggap kecil, terbatas, atau dapat dikendalikan.
Risiko eskalasi dapat meningkat apabila gerakan mahasiswa mulai memperoleh dukungan dari buruh, pengemudi transportasi, guru, pekerja informal, pelaku usaha kecil, organisasi profesi, akademisi, kelompok masyarakat sipil, serta kelas menengah yang semakin tertekan. Eskalasi juga dapat membesar apabila harga kebutuhan pokok terus-menerus meningkat, nilai rupiah melemah, lapangan kerja produktif berkurang, pemutusan hubungan kerja meluas, dan program pemerintah dinilai tidak efisien atau tidak memberikan hasil yang sebanding dengan biaya. Kasus korupsi, pemborosan anggaran, gaya hidup pejabat, serta komunikasi pemerintah yang terkesan meremehkan beban masyarakat dapat menjadi faktor tambahan yang mempercepat hilangnya kepercayaan. Pada tahap tersebut, persoalannya tidak lagi sekadar kenaikan harga, tetapi berkembang menjadi pertanyaan mengenai keadilan, moralitas, kredibilitas, dan integritas pemerintahan.
Cara pemerintah dan aparat merespons demonstrasi menjadi faktor yang sangat menentukan. Penanganan yang berlebihan, intimidatif, represif, atau menggunakan kekerasan dapat mengubah aksi terbatas menjadi krisis nasional. Pengalaman 1998 menunjukkan bahwa munculnya korban dari kalangan mahasiswa dapat menjadi titik balik yang menyatukan berbagai kelompok masyarakat. Kekerasan dapat menciptakan simbol ketidakadilan, membangkitkan solidaritas, menarik perhatian nasional dan internasional, serta mengubah tuntutan ekonomi menjadi tuntutan perubahan politik. Oleh sebab itu, aparat harus menjalankan tugas secara profesional, proporsional, dan menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Stabilitas tidak dapat dibangun dengan membungkam peringatan, melainkan dengan memperbaiki penyebab yang melahirkan peringatan tersebut.
Pemerintah juga tidak cukup hanya menjelaskan bahwa kenaikan Pertamax diperlukan karena kenaikan harga minyak dunia, pelemahan nilai tukar, atau tekanan terhadap APBN. Penjelasan makroekonomi harus disertai bukti bahwa pemerintah telah melakukan efisiensi, mengurangi pemborosan, menutup kebocoran anggaran, mengevaluasi program yang tidak produktif, dan membagi beban secara adil. Masyarakat akan sulit menerima tambahan beban apabila pada saat yang sama melihat fasilitas pejabat, proyek yang tidak memberikan manfaat nyata, praktik korupsi, atau penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan prioritas masyarakat. Kepercayaan tidak hanya ditentukan oleh benar atau salahnya perhitungan fiskal, tetapi juga oleh kredibilitas moral pemerintah dalam meminta masyarakat melakukan pengorbanan.
Penerapan siklus Plan-Do-Check-Act (PDCA) sangat diperlukan dalam Manajemen Sistem pemerintahan. Pada tahap Plan, pemerintah harus menghitung dampak gabungan kenaikan harga energi, pangan, transportasi, pendidikan, kesehatan, pajak, iuran, dan cicilan terhadap setiap kelompok rumah tangga. Pada tahap Do, kebijakan harus dilaksanakan secara transparan, bertahap, dan disertai perlindungan yang tepat sasaran. Pada tahap Check, pemerintah harus memantau perubahan konsumsi, perpindahan pengguna Pertamax ke Pertalite, penurunan omzet usaha, kenaikan tunggakan kredit, pengangguran, penjualan ritel, sentimen masyarakat, dan perkembangan demonstrasi. Pada tahap Act, pemerintah harus bersedia memperbaiki, menyesuaikan, menunda, atau membatalkan bagian kebijakan apabila dampak negatif sistemiknya lebih besar daripada manfaat fiskal yang diperoleh.
Dialog dengan mahasiswa, buruh, pelaku usaha, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan perwakilan kelas menengah harus menjadi bagian dari proses perbaikan, bukan sekadar kegiatan seremonial setelah demonstrasi berakhir. Dialog yang bermakna harus membuka data, menjelaskan dasar kebijakan, memberikan ruang pengawasan, dan menghasilkan perubahan yang dapat diukur. Pemerintah juga perlu membentuk mekanisme lintas kementerian untuk memantau keseluruhan beban rumah tangga, bukan hanya berfokus pada angka inflasi umum. Upah riil, biaya transportasi, pengeluaran pangan, tingkat tabungan, utang konsumsi, tunggakan cicilan, penjualan ritel, pemutusan hubungan kerja, serta tingkat kepercayaan publik harus diperlakukan sebagai indikator yang saling berhubungan dalam satu sistem.
Hubungan antara Chile tahun 2019, Indonesia tahun 1998, dan demonstrasi Indonesia pada 12 Juni 2026 terletak pada mekanisme akumulasi tekanan. Chile menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, dan stabilitas makroekonomi tidak otomatis menjamin ketenangan sosial apabila kelas menengah merasa tidak terlindungi dan sistem dinilai tidak adil. Indonesia tahun 1998 menunjukkan bahwa krisis ekonomi dapat berkembang menjadi pergantian pemerintahan ketika gerakan mahasiswa, keresahan masyarakat, kekerasan, krisis legitimasi, dan perpecahan elite bertemu dalam satu momentum. Keadaan Indonesia pada 2026 belum sama dengan kedua peristiwa tersebut, tetapi pola akumulasi tekanan harus dipelajari agar pemerintah tidak mengulangi kesalahan yang sama.
Pada akhirnya, demonstrasi 12 Juni 2026 harus diperlakukan sebagai kesempatan untuk memeriksa kembali kesehatan sistem ekonomi dan pemerintahan. Pemerintah tidak boleh memilih sikap defensif dengan menyalahkan demonstran, meremehkan tuntutan, atau menuduh seluruh kritik sebagai upaya menjatuhkan kekuasaan. Pendekatan tersebut justru dapat memperlebar jarak antara negara dan masyarakat. Pemerintah harus membuktikan bahwa aspirasi didengar, kebijakan diperiksa, data dianalisis, pemborosan dikurangi, dan koreksi dilakukan apabila diperlukan. Pencegahan terhadap kemungkinan Reformasi Jilid II tidak dilakukan dengan menambah barikade dan memperkuat represi, tetapi dengan membangun sistem ekonomi dan pemerintahan yang efisien, produktif, adil, transparan, kredibel, serta mampu menjaga kepercayaan masyarakat.
Salam SUCCESS
Oleh: Vincent Gaspersz
Penulis adalah Lean Six Sigma Master Black Belt & Certified Management Systems Lead Specialist (Ahli Rekayasa Sistem dan Manajemen Sistem, Anggota Senior Institute of Industrial and Systems Engineers/IISE No. 880194630)
