RADARNTT, Kupang – Akademisi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Oemathonis Kupang, Dr. Thomas Ola Langoday mengatakan kebutuhan seseorang itu lahir secara alamiah sehingga sesuatu yang diwajibkan akan luntur dengan sendirinya seiring berlalunya orang yang mewajibkannya.
“Sesuatu yang diwajibkan akan luntur dengan sendirinya sejalan berlalunya orang yang mewajibkan. Sementara sesuatu yang berjalan karena kebutuhan akan bertahan sepanjang hidupnya orang yang membutuhkan,” tegas Ola Langoday.
Menurutnya, kebutuhan lahir secara alamiah dan tidak perlu diwajibkan seperti makan, minum, pendidikan dan kesehatan. Ia mengambil contoh kebutuhan pendidikan yang diwajibkan luntur dengan sendirinya dan banyak anak yang putus sekolah. Tetapi pendidikan sebagai kebutuhan oleh orang akan bertahan sepanjang hidupnya.
Sikap kritis ini disampaikan menanggapi kebijakan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena yang mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) berbelanja produk lokal di NTT Mart dan Dapur Flobamorata yang digagas di berbagai daerah dan sekolah menuai kritik dari masyarakat bahwa sesuatu yang bersifat diwajibkan cenderung akan luntur dengan sendirinya karena tidak alamiah dan terkesan ada pemaksaan.
Belum lama ini Gubernur NTT meresmikan sejumlah Dapur Flobamorata di beberapa SMK Negeri dan Swasta di daratan Timor, seperti Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan, Atambua Kabupaten Belu dan Malaka.
Gubernur Melki pada sejumlah kesempatan tersebut mengajak ASN wajib belanja minimal satu kali dalam seminggu di Dapur Flobamorata guna mendukung pengembangan produk lokal berupa fesen berbahan tenun, kuliner khas daerah dll.
Sebelumnya, Gubernur NTT juga mewajibkan ASN dan PPPK untuk belanja Rp100 ribu sebulan di NTT Mart yang digagasnya di setiap kabupaten/kota di NTT. Kebijakan tersebut bertujuan mendorong ASN menggunakan produk lokal yang dipasarkan di galeri NTT Mart di masing-masing daerah.
Dia mengisahkan pengalaman ketika mengajak Menteri UMKM RI, Maman Abdurrahman, ke NTT Mart Jalan Palapa.
“Pak Maman sendiri juga terkaget-kaget. NTT Mart ini bisa menjadi contoh bahwa produksi UMKM itu harus mendapat perlakuan khusus dan diberikan pasar yang tersendiri seperti NTT Mart ini. Tempat ini sudah banyak didatangi, dan mereka merasa bersyukur karena kalau ke NTT saat ini, kalau mau pulang bawa oleh-oleh khas NTT, di sini tempatnya. Kuliner ada, kain tenun ada, turunan dari kain tenun juga ada di sini. Kemudian juga baju-baju juga ada di sini. Prinsipnya kami ingin menampilkan jati diri NTT yang lebih elegan, yang lebih mudah diterima, dan bisa menjadi nilai tambah bagi para pengusaha UMKM/IKM di seluruh NTT,” kenangnya.
Untuk menjaga keberlanjutan pasokan produk, Pemerintah Provinsi NTT menerapkan strategi “Tiga Kaki” melalui program:
1. One Village One Product: Mewajibkan setiap desa/kelurahan memiliki minimal satu produk unggulan.
2. One School One Product: Mendorong SMA/SMK/SLB menghasilkan produk kreatif (saat ini sudah ada NTT Mart berbasis sekolah di Kupang).
3. One Community One Product: Melibatkan komunitas agama (gereja/masjid) dan organisasi masyarakat untuk menghasilkan satu produk unggulan.
“Di sekolah juga kita mulai membuat NTT Mart berbasis sekolah. Saya juga mendapatkan kabar bahwa kampus-kampus pun sedang dan mau membuat One Campus One Product”, ujar Gubernur Melki.
Melihat keberhasilan di 22 kabupaten/kota, Pemerintah Provinsi NTT kini tengah menyiapkan langkah ekspansi ke ranah digital melalui e-commerce bekerja sama dengan Bank NTT. Tak hanya itu, permintaan pembukaan gerai NTT Mart mulai berdatangan dari komunitas diaspora NTT di Bali, Jakarta, Surabaya, hingga luar negeri seperti Malaysia, Taiwan, dan Eropa.
Gubernur Melki menegaskan, permintaan tersebut akan dipenuhi setelah NTT Mart di Nusa Tenggara Timur diperkuat. (TIM/RN)
