RADARNTT, Kupang – Kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai lembaga baru dinilai sedang memasuki era baru “super monopoli” oleh Ekonom Dr. Thomas Ola Langoday.
Menurutnya, Danantara itu perusahaan baru yang super monopoli. Dari regulasinya dimonopoli, manajemennya dimonopoli mulai dari perencanaan dimonopoli, pengorganisasian dimonopoli, kepemimpinannya dimonopoli, monitoring dan evaluasi juga dimonopoli.
“Jadi, Indonesia sedang berada di orde MONOPOLI. Kita sudah selesai dengan orde lama dan masuk orde baru, diikuti orde reformasi dan saat ini kita berada pada orde SUPER MONOPOLI,” ujar Dosen Tetap di Global Economic Isntitute STIE Oemathonis Kupang, Sabtu (1/3/2025).
Thomas Ola mengatakan, kalau negara sudah mengambilalih semua peran maka kreativitas dan inovasi menjadi terancam. Semua dimonopoli oleh negara sehingga sektor keuangan dan swasta hidup enggan mati tak mau.
“Menunggu sembuh dari sakit di rejim baru,” tandasnya.
Dijelaskannya, dalam ilmu ekonomi dikenal sebagai gelombang konjungtur. Ada masa terang, ada masa gelap. Ada masa sakit, sembuh, ekspansi, lalu bahagia. Setelah itu krisis, resesi dan sakit lagi.
“Hari-hari ini kita berada di puncak, terang, dan sebentar lagi kita mulai turun menuju ke masa gelap bahkan gulita,” tegas Thomas Ola.
Menimbulkan keadaan ketika banyak orang kehilangan pekerjaannya karena adanya perubahan ekonomi. Hal tersebut bisa mengakibatkan gejolak pada sistem perekonomian, hingga berdampak pada kegiatan ekonomi masyarakat.
Sementara, Pengamat Hukum Tata Negara Dr. Yohanes Tuba Helan, M.Hum, menilai sangat kecil kemungkinan Danantara menciptakan lapangan kerja dan menyerap banyak tenaga kerja melalui investasi yang digaungkan selama ini.
“Tidak mungkin atau mungkinnya kecil, dulu presiden buat Perpu Cipta Kerja kemudian ditetapkan menjadi undang-undang Cipta Kerja untuk menciptakan lapangan kerja, ternyata pengangguran makin banyak, perantau ke luar negeri juga meningkat. Paling korupsinya yang meningkat,” tegas Tuba Helan.
Angka pengangguran di Indonesia juga terbilang cukup tinggi, di mana berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) periode Agustus 2024 mencapai 7,47 juta orang.
“Angkatan kerja yang tidak terserap pasar kerja dan menjadi pengangguran jumlahnya 7,47 juta orang,” kata Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers, awal November 2024 silam.
Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Danantara pada 24 Februari 2025. “Seluruh rakyat Indonesia bisa bangga,” kata Presiden Prabowo, “bahwa hari ini kita bisa meluncurkan Danantara, salah satu sovereign wealth funds (SWF) terbesar di dunia.”
Total aset yang akan dikelola Danantara senilai USD900 miliar, atau Rp15.000 triliun. Angka itu tidak jatuh dari langit. Itu adalah total kekayaan seluruh BUMN di Indonesia, baik dalam bentuk saham maupun aset fisik lahan dan bangunan.
Itu bukan kekayaan baru. Yang membedakan adalah pengelolaannya. Jika dulu dikelola secara terpisah-pisah, kekayaan total itu kini dikelola secara terpusat lewat satu badan. Danantara dibentuk sebagai sebuah superholding, perusahaan induk yang membawahi semua BUMN yang bergabung jadi satu. (TIM/RN)
