RADARNTT, Kupang – Pasangan calon Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) nomor urut 3, Simon Petrus Kamlasi dan Adrianus Garu (SIAGA) melalui aksi SIAGA Bencana akan memperkuat sistem mitigasi, kemampuan tanggap darurat dan rehabilitasi pasca bencana di provinsi NTT sebagai agenda prioritas.
Mengingat provinsi NTT rentan terhadap bencana karena berada di jalur Cincin Api Pasifik atau ring of fire terutama di Flores, Lembata dan Alor yang masih terdapat gunung api aktif. Dan terdiri dari pulau-pulau kecil yang sering dilanda gempa bumi dan bencana hidrometeorologi seperti kekeringan, badai dan banjir.
Untuk membangun kesiapsiagaan bencana, Paket SIAGA akan menyiapkan sistem mitigasi bencana agar masyarakat sadar bencana dan memiliki kapasitas agar dapat mengurangi risiko bencana.
Simon Petrus Kamlasi menegaskan, perlu strategi memperkuat siklus manajemen bencana mulai dari mitigasi, respons cepat tanggap darurat dan rehabilitasi untuk mempercepat pemulihan masyarakat di tempat lama maupun baru pasca bencana.
“Strategi memperkuat siklus manajemen bencana mulai dari mitigasi, dengan mempersiapkan BPBD yang gagah berani karena memiliki alat, kemampuan dan anggaran yang cukup. Selanjutnya respons cepat saat bencana dengan memiliki kemampuan tanggap darurat melalui pendataan akurat agar mobilitas bantuan bisa cepat dan tepat sasaran dan yang tak kalah penting kemampuan rehabilititasi, kita memiliki alat-alat dan produk yang bisa membuat masyarakat pulih lebih cepat baik di tempat lama maupun resetlemen baru,” tegasnya.
Itulah pentingnya early warning system (EWS) dalam kehidupan masyarakat, lebih spesifik yang menggunakan pendekatan community-based atau berbasis masyarakat dimana warga diberdayakan dalam kapasitas pendeteksian sebuah bencana.
Pemberdayaan masyarakat sekitar dalam proses deteksi bencana akan menghasilkan dampak yang sangat luas tentunya.
Tidak hanya dalam konteks situasi darurat bencana sendiri seperti mengurangi risiko korban jiwa dan kerusakan infrastruktur.
Lebih dari itu kapasitas literasi seputar teknologi kebencanaan menjadi lebih merata di seluruh lapisan masyarakat dengan konteks wilayah dan bencana masing-masing tempat.
Dia juga menekankan, respons cepat tanggap darurat oleh BPBD dengan peralatan yang memadai dan dukungan anggaran yang cukup serta sumber daya manusia yang siap siaga 24 jam. Melakukan pendataan yang akurat terkait jumlah korban, kerusakan dan lokasi bencana agar distribusi bantuan berjalan lancar cepat dan tepat sasaran.
Sedangkan tahap rehabilitasi pasca bencana, perlu membangun membangun infrastruktur perumahan, sarana air bersih, transportasi dengan memanfaatkan peralatan dan bahan lokal yang tersedia di masyarakat. Dan juga pemulihan mental dengan pemberdayaan trauma healing bagi anak-anak korban bencana.
Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko menimbulkan bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
Kegiatan ini bertujuan untuk: pertama, memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana; kedua, menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada; ketiga, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh; keempat, menghargai budaya lokal; kelima, membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta; keenam, mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan ketujuh, menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Belum lama ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyelenggarakan konferensi pers terkait peluncuran Sistem Penyebaran Informasi Kebencanaan yang mencakup Disaster Prevention and Disaster System (DPIS) dan Early Warning System (EWS) TV Digital. Acara ini berlangsung di Media Center Kantor Kementerian Kominfo sebagai tindak lanjut dari peresmian DPIS dan EWS TV Digital pada 23 September 2024 di Bali.
Dalam kegiatan ini Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi didampingi oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Wayan Toni Supriyanto, Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masaki Yasushi, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono, serta Direktur Peringatan Dini BNPB Afrial Rosya.
Dalam sambutannya, Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi menekankan pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana di Indonesia, seperti gempa bumi Megathrust. Menurutnya, sistem ini dirancang untuk memastikan informasi bencana dapat tersampaikan dengan cepat dan akurat kepada masyarakat dan petugas lapangan, sehingga tindakan evakuasi dan mitigasi dampak dapat lebih efektif.
Informasi bencana yang disebarkan kepada masyarakat dibagi atas tingkat Awas, Siaga, dan Waspada, berdasarkan tingkat keparahan dari bencana yang terjadi sesuai dengan kesepakatan Kementerian, Lembaga, dan Daerah (K/L/D) penyedia informasi bencana. Tingkat Waspada merupakan tingkat peringatan paling rendah, diikuti dengan tingkat Siaga. Tingkat Awas merupakan tingkat peringatan yang paling tinggi sehingga masyarakat perlu evakuasi segera.
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Wayan Toni Supriyanto, menyampaikan bahwa Kementerian Kominfo, melalui DJPPI, berperan dalam menghadapi potensi bencana di Indonesia dengan memfasilitasi infrastruktur telekomunikasi dan penyiaran melalui program Siskomnas PMPB (Sistem Komunikasi Nasional Pelindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana).
“Kami telah mengembangkan penyebaran informasi bencana, yang awalnya hanya melalui SMS Blast, kini diperluas melalui TV Digital dengan Early Warning System (EWS),” tegasnya.
Wayan Toni mengatakan sistem DPIS ini merupakan hasil kerja sama dengan Pemerintah Jepang melalui JICA dan telah diresmikan oleh Menteri Kominfo di Bali pada 23 September 2024. “Sistem ini sudah terintegrasi dengan berbagai kementerian dan lembaga, dan kami akan terus memperluas kerja sama dengan pemerintah daerah serta TNI dan Polri,” sambungnya.
Pada kesempatan tersebut juga dilakukan simulasi penyebaran informasi bencana melalui DPIS dan EWS TV Digital yang dijelaskan oleh Ketua Tim Infrastruktur Keperluan Khusus Pitalebar, Harapan Takaryawan. Simulasi yang disaksikan oleh para media, menampilkan bahwa informasi bencana yang dikirimkan oleh BMKG sebagai sumber informasi dapat ditampilkan secara realtime pada aplikasi DPIS maupun pada siaran TV Digital.
Kementerian Kominfo juga akan melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat, terkait pentingnya memasukkan Kode Pos yang sesuai dengan area tempat tinggal masyarakat pada Set Top Box (STB) yang digunakan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa peringatan dini bencana yang disampaikan melalui TV Digital dapat lebih tepat sasaran dan relevan dengan lokasi bencana yang terjadi.
Dengan peluncuran ini, DJPPI berharap sistem penyebaran informasi bencana dapat berjalan dengan baik dan membantu masyarakat dalam menghadapi situasi darurat dengan lebih cepat dan terkoordinasi. (TIM/RN)
