RADARNTT, Kalabahi – Penjabat Bupati Alor Dr. Zet Soni Libing dalam Upacara Apel Kesadaran KORPRI yang dipadukan dengan Penandatanganan dan Penyerahan Simbolis Surat Keputusan (SK) Bupati Alor tentang Pengangkatan 1059 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menekankan pentingnya daya serap anggaran dan kualitas proyek dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di daerah itu.
Dr. Zet Soni Libing meminta Pimpinan OPD dan seluruh staf ASN untuk serius memperhatikan daya serap anggaran. Ia menekankan bahwa seluruh pekerjaan di dinas dan badan masing-masing harus segera dilaksanakan, mengingat saat ini sudah memasuki triwulan ketiga.
“Saya minta kepada semua bekerja dengan serius,” tegasnya, dalam Siaran Pers Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.
Penjabat Bupati Alor menekankan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan proyek harus dilakukan dengan ketat.
“Cek bagaimana progres pelaksanaannya, bagaimana perkembangan pekerjaannya, itu harus selalu dicek. Bukan hanya asal kerja saja, kualitasnya harus dijamin,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Penjabat Bupati menyerahkan SK Pengangkatan kepada 1059 PPPK Formasi Tahun 2023.
Dari 1059 Penerima SK ini, terdapat 376 orang PPPK di Bidang Kesehatan, 674 orang PPPK di Bidang Pendidikan, dan 9 orang PPPK di Bidang Teknis.
Penandatanganan serta Penyerahan SK ini berlangsung simbolis di Lapangan Setda Kantor Bupati Alor.
Dr. Zet Soni Libing mengucapkan selamat kepada para pegawai yang diangkat dan mengingatkan pentingnya menjalankan tugas dengan penuh dedikasi dan profesionalisme.
“Saya berharap agar saudara-saudara menerima ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan dan mempertanggungjawabkannya dengan menjalankan tugas dengan baik. Di manapun saudara bertugas, jalankan tugas itu dengan baik, baik itu di SD, SMP, Pustu, Puskesmas, maupun di tempat tugas lainnya,” tegasnya.
Acara berlangsung di Lapangan Setda Kantor Bupati Alor, Batuniwarla, Rabu (17/7/2024).
Diketahui, serapan anggaran dan kualitas proyek menjadi tantangan tersendiri dalam menjamin mutu sarana dan prasarana yang dikerjakan rekanan di berbagai daerah. Masih saja terjadi banyak kasus korupsi anggaran proyek dan proyek mangkrak.
Sehingga arahan Penjabat Bupati Alor menjadi relevan dan sebagai early warning bagi semua perangkat daerah sebagai pengelola anggaran agar tidak bermain-main dengan uang rakyat di atas penderitaan rakyat. (TIM/RN)
