RADARNTT, Kalabahi – Program andalan Presiden Prabowo Subianto Makan Bergizi Gratis (MBG) memang sudah dijalankan namun belum menjangkau seluruh sekolah di daerah, karena baru bersifat uji coba.
Menurut Pakar Manajemen Pendidikan dari Universitas Tribuana (UNTRIB) Kalabahi, Dr. Fredrik Abia Kande, M.Pd, memang program yang baik mesti diawali dengan uji coba untuk mengetahui pemahaman, tanggapan, dan kelemahan-kelemahan dalam implementasinya.
“Manakala sudah dijalankan secara menyeluruh diharapkn bisa berjalan secara efektif dan efisien. Bila dihubungkan dengan efisiensi anggaran yang sedang dilakukan pemerintah, tentu perlu dilihat pada bidang-bidang yang mengalami efisiensi,” ujar Fredrik Kande, ketika dimintai pendapat Minggu (16/2/2025).
Menurut Doktor jebolan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) itu, efisiensi memang salah satu prinsip yang perlu diterapkan dalam pengelolaan pemerintahan terutama di bidang keuangan akan tetapi jangan sampai efisiensi berdampak pada pemenuhan kebutuhan operasional sekolah, hak-hak guru, dan rehabilitasi sarana pendidikan.
“Kalau sampai kebutuhan-kebutuhan dimaksud terkena dampak tentu sekolah-sekolah kita akan mengalami turbulensi yang hebat dan sudah bisa dibayangkan bagaimana dampaknya, bisa terjadi penurunan kinerja manajemen sekolah dan dapat menimbulkan learning loss. Karena itu sebaiknya pemerintah menunda program makan bergizi gratis bila harus menyedot anggaran operasional sekolah,” tegas Fredrik Kande.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) menargetkan pelaksanaan program MBG di 749 sekolah yang tersebar di 22 kabupaten/kota dan program ini diharapkan mampu menjawab masalah stunting di wilayah itu.
Penjabat (Pj) Gubernur NTT, Andriko Noto Susanto menjelaskan program MBG tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, tetapi juga mendukung perekonomian lokal. Ia memastikan tak ada bahan impor yang digunakan dalam program MBG.
“Buah seperti pisang, beras, sayur sawi, daging ayam, tahu, ikan, dan bahan lainnya semuanya berasal dari petani, nelayan, serta peternak lokal. Tidak ada bahan impor. Semua dimanfaatkan untuk anak-anak kita di NTT,” ungkap Andriko, dilansir detik Bali.
Untuk itu, Pj Gubernur NTT mengharapkan kolaborasi dengan pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi untuk memanfaatkan sumber daya yang ada. Hal ini termasuk membangun dapur masak yang layak dan higienis, menyediakan tenaga pendukung, serta bekerja sama dengan produsen lokal.
“Orang tua dan guru juga diharapkan memberikan edukasi tentang pentingnya pola makan bergizi seimbang agar anak-anak memahami manfaatnya,” harap Andriko.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTT, Cosmas Lana mengatakan, efisiensi anggaran yang diatur dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yakni mengurangi acara untuk seremonial, kajian, studi banding, publikasi termasuk juga seminar-seminar dan bahkan untuk biaya perjalanan dinas dilakukan pemotongan sebesar 50 persen.
Selain itu, kata dia, belanja honorarium juga harus sesuai dengan standar yang diatur dalam Inpres serta mengurangi kegiatan-kegiatan yang tidak berfokus kepada pelayanan.
Ditaksasi setelah efisiensi anggaran, Pemprov NTT hanya mendapat dana alokasi umum (DAU) Rp2,029 triliun dan dana alokasi khusus (DAK) Rp51 miliar. Total dana transfer daerah tahun 2025 sekitar Rp2,080 triliun.
Pemprov NTT juga menargetkan pendapatan asli daerah (PAD) 2025 sebesar Rp1,9 triliun jika tercapai maka total APBD Provinsi NTT Tahun 2025 sekitar Rp3,980 triliun, menurun dari sebelumnya target APBD tahun 2024 sekitar Rp5 triliun. (TIM/RN)
