RADARNTT, Kalabahi – Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Alor mendorong Bupati Alor kreatif mengelola potensi Pendapatan Asli Daeah (PAD) dan melakukan perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang akan menghemat banyak belanja aparatur dan operasional kantor sehingga meningkatkan belanja publik.
“Pemerintah daerah harus punya kreativitas dalam menggenjot PAD, banyak obyek pajak yang tidak diurus dengan baik, misalnya PDAM, pengurusan IMB, parkir, obyek wisata Mali, Sabanjar dan lain-lain,” tegas Ketua Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Alor, Deni Padabang, Selasa (1/7/2025) pagi via seluler merespons pernyataan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Alor terkait berkurangnya sumber pajak yang akan berdampak menurunnya penerimaan PAD .
Selama ini, lanjut Deni, Fraksi Partai NasDem mendorong pemerintah agar potensi sumber PAD diberikan kepada pihak ketiga untuk kelola dan sistem bagi hasil melalui pola kerja sama.
“Terjadinya pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat memang mempengaruhi pendapatan khususnya Galian C maka fraksi mendorong agar pemerintah lebih berkreasi menutup kekurangan itu, fraksi juga mendorong perampingan OPD,” tandas Deni.
Deni Padabang juga meminta pemerintah menghentikan kegiatan yang bersifat seremonial dan fokus optimalkan program kerja OPD yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Fraksi juga berharap kegiatan pemerintah yang bersifat seremonial itu dikurangi bila perlu dihentikan, agar lebih fokus pada mengoptimalkan kinerja OPD,” pungkasnya.
Deni Padabang menyarankan menyesuaikan dengan urusan wajib dan pilihan maka beberapa OPD bisa digabungkan seperti PUPR, Pertanian dan Peternakan, Sosial dan Transmigrasi, Pendidikan dan Dispora, Pariwisata dan Kebudayaan sehingga ada penghematan biaya tetap OPD yang bisa menutupi kekurangan anggaran belanja publik.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Alor, Ripka Jayanti memgatakan banyak sumber pajak berkurang dan penerimaan PAD akan menurun pada tahun 2025 dari target Rp69 Miliar lebih.
Misalnya Pajak Bumi Bangunan (PBB) tahun 2025 ditargetkan mencapai Rp4,1 Miliar, sedangkan PBB tahun lalu Rp5,6 Miliar, tahun ini hanya Rp4,1 Miliar. Ada berkurang Rp1,4 Miliar.
Sementara, banyak paket pekerjaan fisik yang didalamnya ada Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) atau pajak Galian C itu tentu tidak ada. Padahal target tahun ini Rp6,5 Miliar. Oleh karena itu, pada penghujung tahun 2025 MBLB sangat jauh dari yang ditargetkan karena kondisi fisik MBLB dan Galian C menurun. (TIM/RN)
