RADARNTT, Kupang – Pemerintah harus memperhatikan tuntutan masyarakat menolak proyek energi panas bumi atau geothermal di Pulau Flores karena merusak lingkungan, mengancam ketahanan pangan, keseimbangan sosial dan keberlanjutan kebudayaan.
Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) meminta agar pemerintah menyelaraskan tuntutan masyarakat yang disuarakan melalui Gereja terkait pengelolaan geothermal di pulau Flores. Dalam tujuan pemenuhan pemerataan infrastruktur berkelanjutan, untuk sasaran terpenuhinya kebutuhan energi daerah demi pemenuhan akses dan kualitas layanan listrik yang merata dan berkelanjutan berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT).
Anggota Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi NTT, Alexander Take Ofong, S.Fil, menegaskan bahwa pemerintah provinsi (Pemprov) NTT harus memperhatikan tuntutan masyarakat yang disuarakan Gereja agar mengkomunikasikan masalah geothermal dengan Pemerintah Pusat.
“Pemprov harus memperhatikan tuntutan masyarakat yang disuarakan melalui Gereja, dan mengkomunikasikan ini dengan pemerintah pusat, karena proyek EBT, termasuk geothermal, masuk dalam program strategis Nasional,” tegas Alex Ofong, di Gedung DPRD belum lama ini.
Fakta-Fakta Penolakan Geothermal di NTT
Menurut hasil penelitian dan asesmen lapangan, proyek geothermal di Flores telah menyebabkan kerusakan lingkungan, penurunan hasil pertanian, terganggunya sumber air, serta perubahan ekosistem lokal.
Masyarakat yang tinggal di sekitar proyek merasakan langsung dampaknya, terutama dalam aspek ekonomi dan kesehatan.
“Yang paling dirasakan adalah menurunnya hasil ekonomi, kerusakan rumah-rumah, perubahan suhu udara, dan gangguan pernapasan,” kata Felix Baghi, dilansir, MetroTVnews.com.
Selain itu, warga juga mengeluhkan bahwa aktivitas pengeboran geothermal telah menyebabkan retakan di beberapa rumah dan berpotensi menimbulkan bencana lingkungan yang lebih besar.
6 Uskup Tolak Proyek Geothermal di Pulau Flores dan Lembata
Para Uskup Provinsi Gerejawi Ende menyatakan penolakan eksploitasi sumber daya alam terutama energi geothermal di Pulau Flores dan Lembata, Provinsi NTT.
Ada enam uskup menyatakan penolakan mereka ke dalam Surat Gembala Pra-Paskah Para Uskup Provinsi Gerejawi Ende. Surat ini terbit atas hasil sidang tahunan mereka di Seminari Tinggi Santu Petrus Ritapiret, Kabupaten Sikka, 10 – 13 Maret 2025 lalu.
Para uskup yang membubuhkan tanda tangan pada surat ini ialah Uskup Agung Ende, Mgr. Paulus Budi Kleden, SVD; Uskup Denpasar, Mgr. Silvester San; Uskup Larantuka, Mgr. Fransiskus Kopong Kung; Uskup Ruteng, Mgr. Siprianus Hormat; Uskup Maumere, Mgr. Edwaldus Martinus Sedu; dan Uskup Labuan Bajo, Mgr. Maksimus Regus.
Mereka mempertanyakan eksploitasi dan eksplorasi ini untuk pembangunan atau justru merusak masa depan. Sedangkan eksploitasi energi geothermal di Flores dan Lembata ekosistemnya rapuh. Maka ini dinilai berisiko besar, tidak bijaksana, dan akan berdampak pada lingkungan, ketahanan pangan, keseimbangan sosial dan keberlanjutan kebudayaan.
“Kita telah menyaksikan sejumlah persoalan yang muncul dari (rencana) eksplorasi dan eksploitasi energi geothermal. Kami menilai energi geothermal bukanlah pilihan yang tepat untuk konteks Flores dan Lembata, dengan topografinya yang dipenuhi gunung dan bukit dan sumber mata air permukaan yang amat terbatas,” demikian ditegas dalam poin pertama surat yang diteken para Uskup.
Sementara Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena berkomitmen mengembangkan ekosistem hidrogen hijau di Provinsi NTT melalui penandatanganan kerja sama dengan Hydrogen De France (HDF) Energy dari Prancis pada Rabu (28/5/2025).
“Saya menandatangani Kesepakatan Bersama dengan PT HDF Energy Indonesia untuk pengembangan ekosistem hidrogen hijau di Provinsi NTT. Penandatanganan ini dilakukan dalam rangkaian Indonesia–France Business Forum yang dihadiri Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Presiden RI Prabowo Subianto,” ujar Laka Lena.
Dalam kerja sama ini, kata Gubernur, HDF Energy akan mengembangkan delapan proyek pembangkit listrik Renewstable di wilayah Sumba Timur, Sumba Barat Daya, Kupang, TTU, Belu, Rote Ndao, Alor, dan Sikka dengan estimasi investasi sebesar USD 2,3 miliar di Indonesia Timur, khusus untuk NTT sebesar USD 600 juta.
“Selain sektor energi, kerja sama juga meliputi studi dekarbonisasi sektor maritim melalui pemanfaatan hidrogen hijau bersama Kementerian Perhubungan, PT ASDP, dan PLN,” tandasnya.
Menurut Gubernur, langkah ini merupakan bagian dari visi NTT untuk menjadi pelopor energi bersih di Indonesia dan mendukung agenda transisi energi nasional.
“NTT ingin membuktikan bahwa daerah kepulauan timur Indonesia bisa jadi pusat inovasi energi terbarukan dunia. Kita mulai dari sini, dari hidrogen hijau,” pungkasnya. (TIM/RN)
