RADARNTT, Kupang – Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Fraksi Partai Golkar Antonius Damianus Mahemba menegaskan bahwa ruas Jalan Provinsi Bondokodi-Waitabula di Kabupaten Sumba Barat Daya menjadi prioritas yang sudah masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025 meskipun kondisi keuangan daerah akibat efisiensi.
“Hari ini (Kamis, 10 April 2025), Rapat Komisi IV bersama Mitra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR), puji Tuhan usulan saya sebelumnya terkait jalan Provinsi Bondokodi-Waitabula sudah masuk dalam APBD 2025, namun anggarannya terbatas akibat efesiensi anggaran. Untuk itu saya mendorong agar sisa pekerjaan rehabilitasi ruas jalan Bondokodi-Waitabula dianggarkan lagi dalam APBD Perubahan atau APBD Murni 2026,” ujar Politisi Muda Asal Sumba Barat Daya.
Prioritas atensi Anton Mahemba agar ruas jalan Bondokodi-Waitabula bisa segera diselesaikan dengan kualitas hotmix pada titik yang kondisi rusak berat dan ringan. Karena ruas jalan tersebut merupakan urat nadi pariwisata di Kabupaten Sumba Barat Daya.
“Karena memang Jalan Provinsi Bondokodi-Waitabula merupakan salah satu urat nadi Pariwisata di Kabupaten Sumba Barat Daya dan jalan utama yang menghubungkan Kecamatan Kota Tambolaka, Kodi Utara, Kodi, Kodi Bangedo dan Kodi Balaghar,” jelas Anton Mahemba.
Sebelumnya, lanjut Mahemba, Rapat Komisi IV bersama mitra Dinas PUPR pada Jumat, 7 Maret 2025, membahas salah satu agenda Jalan Provinsi yang masih dalam kondisi rusak berat dan rusak ringan sekitar 718,27 kilometer dari total panjang 2.687,31 kilometer yang tersebar di 22 kabupaten/kota di NTT.
“Dalam rapat ini saya tetap mendorong kepada Dinas PUPR untuk mengalokasikan anggaran untuk Jalan Provinsi di wilayah Sumba. Untuk Sumba Barat Daya Jalan Provinsi Bondokodi-Waitabula menjadi salah satu usulan saya untuk rencana anggaran tahun 2025, meskipun anggarannya terbatas karena efisiensi anggaran Dinas PUPR sebesar 54,60 persen dari total Pagu yang diusulkan,” bebernya.
Anton Mahemba juga menambahkan bahwa dalam rapat Komisi IV bersama Dinas PUPR juga disepakati akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat setelah penetapan APBD Perubahan tahun anggaran 2025.
Plt Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT, Benyamin Nahak membenarkan bahwa semua Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Spesific Grant (SG) infrastruktur terkena efisiensi.
“DAK dan DAU SG infrastruktur semua kena efisiensi,” jawabnya singkat ketika ditanya media ini.
Terkait pekerjaan ruas Jalan Provinsi Bondokodi-Waitabula, Nahak mengatakan belum final masih pergeseran terakhir belum keluar.
“Belum final, masih pergeseran terakhir belum keluar,” ujar Nahak.
Menurut Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi NTT, Alexander Take Ofong prinsipnya APBD tahun anggaran 2025 sudah ditetapkan. Penyesuaian base on Inpres dan PMK dilakukan dengan Pergub, yang akan dimasukkan dalam Perubahan APBD tahun anggaran 2025.
“Sampai sekarang belum ada perubahan kebijakan untuk mengembalikan Dana Infrastructure baik DAK maupun DAU SG,” ungkap Anggota Fraksi Partai NasDem itu.
Salah satu tokoh masyarakat Sumba Diaspora di Jakarta, Agustinus Tamo Mbapa menyatakan sangat mendukung perjuangan Anton Mahemba demi kemajuan daerah Kabupatem Sumba Barat Daya.
“Kita mendukung perjuangan saudara Anton Mahemba dan semoga sukses terealisasi paling lambat tahun 2026 karena ini merupakan prioritas karena sudah masuk APBD tahun anggaran 2025 tapi karena kondisi keuangan daerah kena efisiensi,” tegas Gustaf Tamo Mbapa. (TIM/RN)
