PEMERINTAH sedang melakukan efisiensi anggaran besar-besaran terutama anggaran Kementerian/lembaga dan transfer ke daerah. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan efisiensi anggaran pemerintah sebesar Rp306,69 triliun pada APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 demi menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pelayanan publik yang lebih optimal.
Setelah instruksi efisiensi anggaran oleh Presiden Prabowo Subianto, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) mendapat Dana Alokasi Umum (DAU) Rp2,029 triliun dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp51 miliar.
Kondisi ini akan berdampak pada tidak terlaksananya sejumlah program pembangunan daerah seperti infrastruktur, pertanian, peternakan dan bidang lainnya. Karena ditengarai dana DAK Infrastruktur di bidang pertanian, peternakan dan perikanan juga kena pemotongan.
Memangkas anggaran untuk membiayai makan bergizi gratis (MBG), pembangunan tiga juta rumah, gaji guru, subsidi BBM, food estate dan swasembadà pangan. Pemerintah melakukan efisiensi belanja pemerintah untuk berbagai proyek nasional.
Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah tahun 2025 ini ditetapkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 yang menargetkan penghematan sebesar Rp306,7 triliun dengan strategi multidimensi.
Salah satu langkah utama dalam kebijakan ini adalah restrukturisasi belanja rutin, dengan memangkas 50 persen anggaran perjalanan dinas, kegiatan seremonial, serta pengadaan alat tulis kantor (ATK). Selain itu, pemerintah juga mendorong transformasi digital birokrasi melalui implementasi e-government untuk meningkatkan efisiensi administrasi dan mengurangi biaya operasional.
Dalam upaya reformasi kelembagaan, pemerintah menyederhanakan struktur birokrasi dengan optimalisasi sumber daya manusia, termasuk moratorium penerimaan pegawai negeri sipil (PNS) dan realokasi pegawai. Kerja sama dengan pihak swasta (public-private partnership/PPP) juga diintensifkan untuk proyek infrastruktur strategis.
Namun, kebijakan efisiensi anggaran ini tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satu yang disoroti adalah potensi perlambatan ekonomi akibat pemangkasan anggaran, terutama di sektor-sektor yang bergantung pada proyek pemerintah. Pemotongan 90 persen anggaran ATK dan 56,9 persen kegiatan seremonial dinilai dapat berdampak pada industri percetakan, perhotelan, dan transportasi darat, yang banyak melibatkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pemerintah pun menyiapkan berbagai strategi mitigasi untuk menekan dampak negatif kebijakan ini, seperti stimulus fiskal selektif bagi UMKM, percepatan proyek kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), serta adopsi sistem e-government yang lebih luas.
Pemerintah juga mengalokasikan 30 persen dari dana efisiensi untuk program padat karya dan subsidi bunga bagi UMKM, dengan harapan dapat menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,1-5,3 persen. (Kompilasi dari berbagai sumber)
