RADARNTT, Kupang – Apa urgensinya retret pejabat daerah? Pertanyaan membising di tengah terik kemarau yang kian menyengat di tanah kering Nusa Tenggara Timur (NTT) ada sejumlah elite pejabat pemerintah provinsi (Pemprov) kusuk mengikuti retret di kesunyian Kampus Universitas Pertahanan (Unhan) Kabupatem Belu sebagai simbol penggemblengan moral.
Retret yang ditengarai menelan anggaran satu miliar rupiah di tengah situasi ekonomi daerah yang belum benar-benar pulih setelah hantaman Pandemi COVID-19, Badai Siklon Tropis Seroja, merebaknya virus flu babi beberapa tahun silam dan gelombang pemangkasan anggaran transfer ke daerah oleh pemerintah pusat yang semakin menyempitkan ruang fiskal.
Hal tersebut memantik respon berbagai pihak, seolah pejabat pemerintah tidak punya sensitivitas terhadap kondisi rakyat yang semakin susah, masih terdapat 1,1 juta orang miskin yang mestinya mendapat perhatian dan dukungan program kegiatan yang konkret bukan sekadar seremonial belaka.
Anggota DPRD Provinsi NTT dari Fraksi Partai NasDem, Alexander Take Ofong, S.Fil menyoroti urgensi kegiatan retret.
Menurut Alex Ofong, kegiatan ini tidak punya nilai urgensinya di tengah serapan anggaran masih minim, khususnya Belanja Modal yang cuma 13 persen lebih. Harusnya fokus Gubernur dan Pejabat eselon saat ini adalah kerja, bukan retret.
“Tingkatkan serapan Belanja, dan genjot PAD yang masih jauh dari target, baru Rp780 Miliar dari Target setelah perubahan Rp1,774 Miliar lebih,” tegas Alex Ofong, belum lama ini.
Kegiatan retret ini juga, kata dia, hanya mengekor kegiatan Pusat, tanpa arah yang jelas.
“Kami pun mempertanyakan apa yang mau dicapai dari kegiatan ini? Apa dasar kegiatan ini? Apakah pejabat eselon kita secara moral kerja bermasalah, sehingga diatasi melalui retret ini? Suatu kegiatan harus dilakukan berbasiskan diagnosis permasalahan yang tepat,” tekan Alex Ofong.
Menurutnya, soal keikutsertaan Pejabat eselon, tentunya mereka akan ikut, karena takut melawan Gubernur.
Sementara Julianus Akoit dalam opininya menegaskan bahwa dana yang keluar: lebih dari Rp1 miliar. Angka yang tidak kecil untuk sebuah kegiatan yang, di atas kertas, dimaksudkan untuk membangun karakter kepemimpinan, memperdalam visi birokrasi, mungkin juga—entah—menyusun semacam harmoni batin di tengah keterpecahan politik lokal.
Tapi, pertanyaannya: apakah retret itu sungguh penting dan strategis?
Retret, dalam bahasa latin retrahere, berarti “menarik diri ke belakang.” Tetapi menarik diri tidak selalu berarti maju ke depan. Ia bisa jadi sekadar jeda, bisa juga pelarian.
“Apakah pejabat kita menarik diri dari bisingnya administrasi untuk menyelam ke dalam visi kepemimpinan yang lebih jernih? Atau hanya sekadar lari sejenak dari tekanan publik, sambil menikmati kemewahan dana negara?,” tegasnya.
Pemerintah sudah punya program PIM—Pelatihan Kepemimpinan Nasional dan Daerah—yang digelar rutin, terukur, dengan kurikulum jelas. PIM melatih para pejabat bukan hanya berteori, tetapi mengasah proyek perubahan, melatih administrasi publik dengan kerangka birokrasi yang bisa diukur.
“Jika sudah ada PIM, untuk apa lagi retret? Apakah retret menawarkan sesuatu yang PIM tak bisa? Ataukah ia sekadar “panggung baru” agar pejabat merasa sedang dilatih, padahal hanya mengganti seragam pelatihan dengan baju doa dan meditasi atau aktivitas sejenis?,” tandasnya.
Pertanyaan yang lebih tajam muncul, tegas Akoit, apakah ada jaminan, setelah retret, pelayanan publik jadi lebih cepat, administrasi lebih tertib, rakyat lebih terlayani? Rakyat yang berjam-jam menunggu KTP, pasien yang antre di puskesmas, guru-guru yang menanti SK—apakah mereka akan mendapat jawaban lebih cepat karena pejabatnya sudah “diremajakan” jiwanya?
Ia mengutip Kepemimpinan, ala Max Weber, berdiri di atas etika tanggung jawab. Retret yang menghabiskan Rp1 miliar dari uang rakyat harus diuji dengan pertanyaan etika itu: apakah sebanding antara biaya yang digelontorkan dan perubahan yang dihasilkan? Etika kepemimpinan publik tidak hanya berbicara soal moral pribadi, tapi soal keadilan distribusi.
“Apakah pantas, di tengah fiskal yang terbatas, uang itu dipakai untuk “mengheningkan cipta” di ruang nyaman, sementara jalan-jalan desa masih rusak, anak-anak sekolah masih menulis di bangku reyot?,” tegas Akoit.
Apalagi, kata Akoit, kita hidup di era yang menyerukan budget efficiency, efisiensi anggaran. Pemerintah pusat berulang kali mengingatkan daerah untuk menahan belanja seremonial. Lalu apa arti retret yang boros ini? Bukankah ia lebih tampak sebagai paradoks: sebuah “penghematan” yang justru diproyeksikan dalam pesta sunyi, dalam kemewahan hening yang menelan miliaran rupiah?
Di sini, retret pejabat menjelma metafora politik. Di permukaannya, ia berbicara soal doa, refleksi, perenungan. Tetapi di baliknya, bisa saja ada agenda lain: konsolidasi kekuasaan, merapatkan barisan menjelang pergeseran politik, atau bahkan menyiapkan narasi legitimasi menjelang pilkada. Politik sering berjalan diam-diam, tak selalu tampak di mimbar rapat paripurna, tapi juga bisa di ruang retret, di balik doa-doa panjang, dalam percakapan malam di antara pejabat yang saling mengukur posisi.
“Maka kita bertanya dengan getir: apakah retret pejabat NTT itu sebuah perjalanan spiritual, ataukah sekadar ziarah politik yang disamarkan dengan bahasa rohani?,” ketusnya.
Seorang filsuf Yunani kuno pernah berkata, “Negara runtuh bukan karena musuh dari luar, melainkan karena mereka yang di dalam lupa untuk melayani.” Retret sejatinya adalah panggilan untuk kembali ke inti: melayani dengan jujur, bekerja dengan tulus. Tetapi bila ia hanya menjelma pesta senyap yang dibiayai pajak rakyat, maka retret itu hanyalah ironi: doa yang kehilangan jiwa, hening yang kehilangan makna.
“Dan kita pun tahu, sejarah selalu menulis dirinya dengan ganjil: kadang, sebuah doa justru terdengar seperti suara uang yang jatuh ke dasar kotak kosong,” pungkasnya.
Diketahui, pada Selasa (23/9/2025), Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena melepas 677 pejabat eselon I, II, dan III, di lingkup Pemprov NTT. Ratusan pejabat Pemprov NTT untuk mengikuti retret di Unhan) Belu.
Melki Laka Lena menjelaskan kegiatan retret tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat birokrasi di Pemprov NTT. Dia menyebut kegiatan itu juga bertujuan untuk mengonsolidasikan program pembangunan yang dicanangkan pemerintah pusat dengan daerah.
“Retret ini dalam rangka mempertajam, menyatukan, dan menyolidkan kerja-kerja kami dalam menuntaskan berbagai program pembangunan yang menjadi bagian dari pemerintah pusat,” ujar Gubernur NTT. (TIM/RN))
