Ada pepatah klasik yang kerap dipelesetkan dalam dunia politik: “Angka tidak pernah berbohong, tetapi politisi pandai membuat angka berkata-kata.” Inilah akar persoalan yang membuat dua negara—Yunani dan Argentina—terjerumus dalam kebangkrutan berulang. Kedua negara sama-sama memoles angka ekonomi mereka untuk menjaga citra stabilitas, tetapi hasilnya justru bencana fiskal, hilangnya kepercayaan publik, dan trauma sosial yang berkepanjangan.
Kisah Yunani paling mudah diingat. Negara di Eropa Selatan ini tergabung dalam zona euro dengan janji disiplin fiskal sesuai Maastricht Treaty: defisit tidak boleh melampaui 3 persen PDB, dan rasio utang mesti terkendali. Namun kenyataannya, defisit fiskal Yunani bertahun-tahun jauh lebih besar. Untuk menutupi hal itu, pemerintah memakai trik akuntansi dan instrumen keuangan derivatif agar laporan keuangan tampak sehat. Angka-angka yang dilaporkan ke Eurostat dirancang sesuai “narrative” politik, bukan “fact” ekonomi. Baru setelah 2009, saat krisis keuangan global memuncak, topeng itu tersibak. Revisi data menunjukkan defisit melonjak drastis hingga 15,4 persen PDB—angka yang membuat pasar gemetar.
Bukan hanya defisit yang meledak, reputasi negara pun hancur. Investor global menilai Yunani tidak bisa dipercaya, biaya utang melonjak, dan bailout miliaran euro harus dikucurkan oleh Uni Eropa dan IMF. Ironisnya, lembaga statistik Yunani (ELSTAT) yang mencoba memperbaiki data justru dijadikan kambing hitam. Andreas Georgiou, kepala lembaga itu, diadili karena berani menyingkap kenyataan. Pesan buruk pun terbaca di pasar: Yunani lebih memilih menembak pembawa kabar buruk ketimbang mengakui penyakit fiskal mereka. Biaya sosialnya luar biasa: pemotongan upah, pengangguran massal, kemiskinan yang meluas, dan resesi berkepanjangan.
Argentina memberi pelajaran kedua yang lebih getir. Selama bertahun-tahun, pemerintah di Buenos Aires menekan lembaga statistik INDEC untuk mengumumkan inflasi yang jauh lebih rendah daripada kenyataan. Rakyat tahu harga-harga pangan dan transportasi melonjak, tetapi data resmi selalu berkata lain. Kebohongan yang diulang berkali-kali ini akhirnya mengundang teguran keras dunia internasional. Pada 2013, IMF menjatuhkan sanksi langka berupa “censure”—stempel aib yang menandai bahwa data ekonomi Argentina tidak kredibel. Investor kabur, akses pasar semakin sulit, dan Argentina pun kembali masuk lingkaran default. Pada 2020, negara itu kembali gagal membayar utangnya—default kesembilan dalam sejarah modernnya. Baru pada 2016, setelah reformasi statistik dan dibukanya kembali data yang valid, sanksi IMF dicabut. Tetapi kerusakan sudah terjadi: reputasi yang tercemar sulit dipulihkan, dan rakyat tetap menanggung inflasi serta devaluasi peso yang meluluhlantakkan tabungan.
Pelajaran dari dua benua itu tegas: manipulasi statistik bukan hanya soal teknis, melainkan soal kepercayaan. Statistik adalah infrastruktur tak kasat mata yang menopang ekonomi modern. Ia adalah “kompas” yang dipakai pemerintah merancang anggaran, investor menanam modal, dan rakyat mengukur kesejahteraan. Begitu kompas ini dimanipulasi, arah pembangunan berubah menjadi sesat. Perbedaan antara angka resmi dan kenyataan lapangan menciptakan jurang yang cepat atau lambat meledak. Yunani jatuh karena defisit yang dipoles, Argentina terpuruk karena inflasi yang dipalsukan.
Indonesia tidak kebal dari risiko ini. Di tengah situasi fiskal yang makin ketat, utang yang terus bertambah, dan janji politik yang harus dipenuhi, godaan untuk menghaluskan angka selalu besar. Ketika pertumbuhan ekonomi dipoles lebih manis, ketika inflasi diturunkan sekadar lewat perubahan metodologi, atau ketika angka kemiskinan dihitung tanpa jujur menilai beban hidup rakyat kecil, kita sedang berjalan di tepi jurang yang sama. Investor mungkin masih percaya untuk sementara, tetapi begitu tabir terbuka, biaya koreksi akan jauh lebih mahal daripada keuntungan sesaat.
Kita bisa bayangkan implikasi langsungnya bagi daerah seperti Nusa Tenggara Timur. Jika angka inflasi nasional dikatakan “terkendali” padahal harga beras di pasar lokal melambung, maka kebijakan subsidi atau distribusi pangan bisa salah dosis. Jika angka kemiskinan “diturunkan” dengan trik metodologi, maka dana perlindungan sosial bisa dipotong padahal rakyat masih menderita. Statistik yang tidak kredibel berarti perencanaan daerah gagal sejak awal. Yang dirugikan bukan pejabat di pusat, melainkan nelayan di pantai Lembata, petani di Bajawa, dan ibu rumah tangga di pasar Inpres Kupang yang setiap hari berhadapan dengan harga nyata.
Karena itu, integritas lembaga statistik adalah garis pertahanan pertama. Badan Pusat Statistik harus dilindungi secara hukum dan politik agar bebas dari tekanan. Metodologi perhitungan inflasi, kemiskinan, dan pengangguran mesti terbuka dan dapat ditinjau publik. Revisi data seharusnya dianggap tanda kedewasaan—bahwa pemerintah berani mengakui kesalahan—bukan kelemahan yang ditutup-tutupi. Lebih baik rakyat mendengar kabar buruk lebih cepat, dengan solusi yang bisa ditempuh, daripada menerima kabar manis yang menipu dan berakhir pada krisis berkepanjangan.
Selain itu, disiplin fiskal mesti dijaga dengan laporan yang jujur. Proyek-proyek di luar APBN, kewajiban kontinjensi dari skema kerja sama, atau utang BUMN yang membengkak tidak boleh disembunyikan di catatan kaki. Semua harus dipajang terang. Pengalaman Yunani menunjukkan, instrumen kreatif yang hanya menyamarkan defisit tanpa menyelesaikan akar masalah hanyalah bom waktu. Begitu meledak, yang hancur bukan hanya neraca keuangan, melainkan juga kepercayaan rakyat.
Argentina pun mengingatkan: jangan sekali-kali memalsukan termometer inflasi. Rakyat bisa memaafkan harga yang naik, tetapi tidak akan memaafkan pemerintah yang membohongi realitas dapur mereka. Sekali kredibilitas hilang, bahkan lembaga internasional pun tak akan percaya lagi. Butuh bertahun-tahun dan biaya mahal untuk memulihkan nama baik.
Pesan penting untuk para penyelenggara negara, lebih murah menjaga kejujuran data daripada membayar bunga kebohongan. Statistik yang jujur memang bisa menyakitkan, tetapi ia memberi ruang bagi pemerintah dan masyarakat untuk mencari solusi nyata. Statistik yang dipalsukan memang memberi rasa manis sesaat, tetapi akhirnya menjadi racun yang melumpuhkan ekonomi. Yunani dan Argentina adalah bukti sejarah hidup bahwa memoles angka sama artinya dengan memoles batu nisan kepercayaan. Indonesia harus belajar, dan NTT harus bersuara, agar pemerintah pusat tidak terjebak dalam godaan kosmetika statistik.
Kejujuran data bukan hanya soal teknokrasi, melainkan soal moralitas publik. Sebuah bangsa yang berani mengakui lukanya punya kesempatan untuk sembuh. Sebaliknya, bangsa yang sibuk menutup luka dengan kosmetik data hanya sedang mempercepat proses pembusukan. Jika kita tidak ingin menyusul Yunani dan Argentina, maka satu-satunya jalan adalah berdiri tegak di pihak kebenaran angka—bagaimanapun pahitnya.
Tim Redaksi
