Negara-negara Eropa belakangan ini semakin menunjukkan perubahan sikap yang signifikan dan semakin kritis terhadap kebijakan serta tindakan militer Israel, khususnya terkait konflik yang berkepanjangan di Jalur Gaza dan Tepi Barat.
Aksi militer Israel yang sangat brutal dan terang-terangan telah dianggap melakukan genosida serta pembersihan etnis di Gaza yang memicu kecaman keras dari sejumlah negara seperti Spanyol, Irlandia, Slovenia, Luxemburg, Norwegia, dan Islandia. Pada Mei 2025, mereka mengeluarkan pernyataan bersama yang menuduh Israel telah melanggar hukum internasional, serta menghalangi bantuan kemanusiaan, dan melakukan relokasi paksa warga Gaza.
Bahasa yang dipakai negara-negara Eropa pun jauh lebih keras, termasuk ancaman untuk meninjau ulang hubungan diplomatik serta membatasi kerja sama baik militer dan ekonomi dengan Israel.
Perubahan sikap ini tentu dipicu oleh akumulasi berbagai faktor. Pertama, karena berlarut-larutnya perang di Gaza yang menyebabkan krisis kemanusiaan terburuk di dunia, di mana Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebut kelaparan dan kematian anak-anak di Gaza mencapai tingkat yang mengerikan akibat blokade dan pembatasan bantuan.
Kedua, kegagalan perundingan gencatan senjata dan sikap Israel yang keras menolak menghentikan ofensif militernya, telah memperburuk persepsi Eropa terhadap Israel.
Ketiga, pengakuan dari beberapa negara Eropa terhadap negara Palestina sejak 2024, seperti Spanyol, Irlandia, Norwegia, dan Slovenia, ikut menandai terjadinya pergeseran politik yang memperkuat tekanan geopolitik terhadap Israel.
Namun, sikap kritis ini tidak sepenuhnya diikuti dengan tindakan tegas secara menyeluruh, karena terdapat sejumlah pertimbangan penting dimana Israel masih merupakan mitra dagang utama Uni Eropa dengan nilai perdagangan tahunan mencapai sekitar Rp875 triliun, mencakup barang, teknologi dan penelitian.
Adanya ketergantungan ekonomi ini juga membuat negara-negara Eropa harus berhati-hati agar tidak merusak kepentingan ekonomi dan stabilitas kawasan. Selain daripada itu, negara-negara seperti Jerman, Austria, dan Bulgaria yang masih menunjukkan sikap dukungan kuat kepada Israel, serta adanya pengaruh Amerika Serikat (AS) sebagai pendukung utama Israel, telah membatasi langkah-langkah drastis seperti embargo senjata atau pemutusan hubungan diplomatik secara menyeluruh terhadap Israel.
Meski begitu, beberapa negara Eropa mulai mengambil langkah konkret sebagai bentuk tekanan, seperti melakukan pembekuan perundingan perdagangan bebas oleh Inggris, pengawasan ketat ekspor produk militer oleh Belanda dan pelarangan pesawat militer AS yang mengangkut senjata untuk Israel yang melintasi wilayah udara Irlandia.
Parlemen Inggris juga menjatuhkan sanksi terhadap ekstremis pemukim Yahudi di Tepi Barat, sementara itu beberapa negara mulai menarik duta besarnya dari Israel sebagai bentuk protes.
Secara naratif, pergeseran sikap ini mencerminkan retaknya basis dukungan tradisional Eropa terhadap Israel yang selama ini cukup kuat setelah AS.
Krisis kemanusiaan yang makin parah dan tekanan opini publik Eropa yang menuntut penghentian kekerasan memaksa para pemimpin Eropa untuk mengambil sikap lebih keras. Namun, realitas geopolitik dan ekonomi membuat mereka harus menyeimbangkan antara nilai kemanusiaan dan kepentingan strategis, sehingga sikap kritis belum sepenuhnya bertransformasi menjadi tindakan drastis yang dapat mengguncang hubungan bilateral secara fundamental.
Dengan demikian, respons negara-negara Eropa terhadap situasi Israel pada 2025 adalah gambaran kompleks antara tekanan moral dan politik domestik yang mendorong kritik keras, serta pertimbangan pragmatis yang membatasi perubahan radikal. Sikap ini menandai dinamika baru dalam hubungan Barat-Israel yang semakin penuh tekanan dan ketidakpastian.
Tim Redaksi
