RENCANA pemerintah membuka rekening secara massal bagi masyarakat Indonesia patut dibaca sebagai sebuah gagasan besar. Namun, gagasan besar tidak boleh diterima hanya dengan tepuk tangan. Ada tujuan yang masuk akal di baliknya: memperluas inklusi keuangan, memastikan semakin banyak warga terhubung dengan sistem perbankan, dan mempermudah penyaluran berbagai program pemerintah agar lebih tepat sasaran.
Namun, justru karena skalanya sangat besar, program ini membutuhkan kehati-hatian yang jauh lebih besar pula. Pemerintah menyebut sedang menyiapkan dana sekitar Rp11 triliun untuk pembukaan rekening massal bagi lebih dari 200 juta penduduk, dengan asumsi saldo awal sekitar Rp50.000 untuk setiap rekening. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan hal itu pada 9 September 2026. Pada saat yang sama, skema tersebut belum final. Pembahasannya masih melibatkan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Bahkan, apakah anggarannya masuk APBN 2026 atau 2027 belum dipastikan. Pelaksanaannya juga direncanakan secara bertahap.
Di sinilah publik perlu berhenti sejenak dan membaca informasi secara utuh. Jangan sampai kabar tentang “Rp11 triliun untuk 200 juta rekening” berubah di media sosial menjadi kabar bahwa pemerintah sedang membagikan uang Rp50.000 kepada seluruh warga Indonesia. Itu dua hal yang berbeda.
Rp50.000 dalam skema yang sedang dibicarakan merupakan asumsi saldo awal per rekening. Itu bukan bantuan tunai yang saat ini dapat diambil begitu saja oleh seluruh masyarakat. Demikian pula Rp11 triliun belum dapat diperlakukan sebagai anggaran final yang sudah cair dan siap dibagikan. Perbedaan antara “rencana”, “alokasi”, “anggaran final” dan “realisasi” mungkin terdengar sederhana. Tetapi dalam kebijakan publik, perbedaan itu sangat menentukan. Masyarakat berhak memperoleh informasi yang terang agar tidak menjadi korban informasi yang dipelintir.
Pertanyaan yang lebih penting kemudian adalah: apa sebenarnya yang hendak dicapai pemerintah? Jika ukurannya hanya jumlah rekening yang berhasil dibuka, program ini berisiko berubah menjadi proyek administratif raksasa. Pemerintah bisa saja kelak melaporkan bahwa ratusan juta rekening telah dibuat. Angkanya tampak mengesankan. Tetapi berapa yang benar-benar aktif? Berapa yang digunakan untuk menerima penghasilan? Berapa yang digunakan untuk menabung? Berapa yang dipakai pedagang kecil bertransaksi? Berapa yang kemudian membuka akses terhadap pembiayaan produktif?
Pertanyaan-pertanyaan itulah yang jauh lebih penting. Sebab rekening bukan tujuan. Rekening hanyalah pintu. Orang miskin tidak otomatis menjadi lebih sejahtera hanya karena memiliki nomor rekening. Nelayan di pulau kecil tidak otomatis lebih berdaya hanya karena menerima kartu ATM. Petani di daerah terpencil tidak otomatis terhubung dengan ekonomi modern hanya karena namanya tercatat dalam sistem perbankan.
Bahkan sebuah rekening dapat menjadi rekening tidur apabila tidak pernah digunakan. Karena itu, pemerintah seharusnya tidak mengukur keberhasilan program berdasarkan berapa juta rekening yang dibuka, melainkan berapa juta rekening yang benar-benar hidup dan memberikan manfaat nyata bagi pemiliknya.
Program ini harus ditempatkan dalam kerangka yang lebih besar. Rekening seharusnya menjadi pintu masuk menuju ekosistem keuangan: tabungan, pembayaran digital, QRIS, kredit produktif, KUR, perlindungan konsumen, asuransi sederhana, dan berbagai layanan ekonomi lainnya.
Kalau hanya membuka rekening, pemerintah sedang membuat administrasi. Tetapi jika rekening itu membuat masyarakat mampu menabung, bertransaksi, memperoleh pembiayaan, mengembangkan usaha, dan menerima bantuan secara lebih tepat, barulah pemerintah sedang membangun inklusi keuangan.
Ada persoalan lain yang tidak boleh dianggap remeh: data. Untuk membuat rekening massal dalam skala lebih dari 200 juta orang, pemerintah membutuhkan mekanisme identifikasi yang akurat. Di sinilah integrasi data kependudukan, sistem perbankan dan sistem keuangan menjadi sangat sensitif.
Satu orang jangan sampai memperoleh rekening berulang hanya karena perbedaan data. Warga yang sudah memiliki rekening jangan dibuatkan rekening baru tanpa alasan yang jelas. Kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, masyarakat adat, warga di wilayah kepulauan dan mereka yang memiliki keterbatasan akses digital membutuhkan pendekatan yang berbeda.
Lebih penting lagi, masyarakat harus mengetahui siapa yang memegang data mereka, untuk tujuan apa data tersebut digunakan, bagaimana perlindungannya, dan ke mana harus mengadu jika terjadi kesalahan atau penyalahgunaan.
Jangan sampai atas nama inklusi keuangan, negara justru membangun konsentrasi data keuangan masyarakat tanpa pengamanan yang memadai.
Kita juga perlu kritis terhadap pilihan bank pelaksana. Sejauh informasi pemerintah yang tersedia, BRI dan Bank Syariah Indonesia disebut sedang disiapkan untuk mekanisme penyediaan rekening massal. Tetapi publik masih membutuhkan penjelasan mengenai dasar pemilihannya, mekanisme pelaksanaannya, pembagian wilayah, biaya administrasi, status rekening, serta hak dan perlindungan nasabah. Jangan sampai masyarakat memperoleh rekening gratis pada awalnya, tetapi kemudian dibebani biaya atau aturan yang tidak mereka pahami.
Lebih jauh, jangan sampai program sebesar ini menjadi ruang baru bagi perburuan rente. Jika kebutuhan awal saja diperkirakan mencapai Rp11 triliun, maka setiap rupiah harus dapat dipertanggungjawabkan. Publik berhak mengetahui dasar perhitungannya, siapa yang membayar saldo awal, bagaimana mekanisme pengadaannya, bagaimana pengawasannya, dan siapa yang melakukan audit. Semakin besar program pemerintah, semakin besar pula tuntutan transparansinya.
Pemerintah juga perlu belajar dari pengalaman berbagai program bantuan. Masalahnya bukan selalu ketiadaan program, tetapi data yang tidak sinkron, ketidaktepatan sasaran, kebocoran, warga yang tertinggal, serta lemahnya mekanisme pengaduan. Jangan sampai persoalan lama hanya berganti kemasan.
Bagi daerah seperti Nusa Tenggara Timur, tantangannya bahkan lebih kompleks. Membuka rekening bagi masyarakat di kota relatif mudah. Persoalannya adalah menjangkau warga di pulau-pulau kecil, desa terpencil, wilayah dengan jaringan internet terbatas, serta masyarakat yang literasi keuangannya masih rendah. Karena itu, jika program rekening massal benar-benar dilaksanakan, NTT jangan hanya dijadikan tempat membuka rekening.
Harus ada pendampingan. Harus ada literasi keuangan. Harus ada akses transaksi. Harus ada jaringan layanan. Dan harus ada perlindungan bagi warga yang belum terbiasa menggunakan layanan digital. Yang paling penting, rekening tersebut harus terhubung dengan kegiatan ekonomi nyata.
Seorang ibu pemilik kios tidak membutuhkan rekening hanya untuk menerima saldo awal Rp50.000. Ia membutuhkan rekening yang dapat digunakan untuk menyimpan hasil usaha, menerima pembayaran pelanggan, membayar pemasok, dan—jika usahanya layak—mendapatkan pembiayaan. Petani tidak membutuhkan rekening sebagai tanda bahwa dirinya sudah “masuk bank”. Ia membutuhkan rekening yang menjadi bagian dari rantai ekonomi pertanian. Nelayan membutuhkan akses transaksi dan pembiayaan, bukan sekadar nomor rekening.
Karena itu, inklusi keuangan jangan dibangun hanya dari atas ke bawah. Ia harus berangkat dari kebutuhan masyarakat. Program ini sebenarnya memiliki potensi besar. Jika dirancang dengan benar, rekening massal dapat menjadi fondasi penting bagi transformasi ekonomi Indonesia. Negara dapat memiliki saluran pembayaran yang lebih efisien. Bantuan dapat disalurkan secara lebih langsung. Transaksi informal dapat perlahan masuk ke sistem formal. Masyarakat yang selama ini berada di luar layanan perbankan dapat memperoleh akses terhadap tabungan dan pembiayaan.
Tetapi potensi itu hanya akan menjadi kenyataan apabila pemerintah disiplin pada tiga hal: data yang bersih, anggaran yang transparan, dan rekening yang benar-benar digunakan.
Jangan mengejar angka 200 juta. Kejar 200 juta kehidupan ekonomi yang lebih terhubung. Jangan bangga karena 200 juta nomor rekening tercetak dalam sistem. Pastikan 200 juta warga memiliki akses nyata terhadap kesempatan ekonomi. Dan jangan biarkan angka Rp11 triliun berhenti sebagai angka besar dalam konferensi pers. Setiap rupiah harus dapat dijelaskan kepada publik: untuk siapa, untuk apa, melalui mekanisme apa, dan dengan pengawasan siapa.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan kebijakan ini bukan berapa banyak rekening yang dibuka pemerintah. Ukuran keberhasilannya sederhana: apakah rakyat menjadi lebih mudah menerima haknya, lebih mudah menyimpan uangnya, lebih mudah bertransaksi, lebih mudah mengembangkan usahanya, dan lebih terlindungi dari praktik keuangan yang merugikan?
Jika jawabannya ya, rekening massal adalah kebijakan yang layak didukung. Tetapi jika keberhasilannya hanya diukur dari jumlah rekening yang tercatat, sementara rekening-rekening itu kemudian tidur, data warga rentan bocor, dan penggunaan uang negara tidak jelas pertanggungjawabannya, maka kita hanya sedang membangun statistik baru.
Rakyat tidak membutuhkan rekening sebagai angka. Rakyat membutuhkan rekening sebagai jalan menuju kehidupan ekonomi yang lebih aman, produktif, dan bermartabat.
TIM REDAKSI
