Setiap bangsa pernah mengalami masa-masa sulit, tetapi jarang sekali sebuah pemerintahan menghadirkan begitu banyak tanda kemunduran dalam waktu singkat. Indonesia, dengan segala potensinya yang luar biasa, kini justru menghadapi krisis yang tak lagi sekadar bersifat ekonomi atau sosial, melainkan krisis legitimasi. Pemerintahan yang berkuasa hari ini menunjukkan gejala yang makin nyata: kehilangan arah, kehilangan nurani, dan kehilangan kepercayaan rakyat.
Tanda-Tanda yang Tak Bisa Dibantah
Pertama, penyusunan kebijakan yang semakin jauh dari kepentingan rakyat. Anggaran belanja negara, yang seharusnya menjadi instrumen keadilan, justru semakin menampakkan wajah elitisnya. Lihat saja bagaimana proyek-proyek raksasa bernilai triliunan rupiah terus digelontorkan—dari infrastruktur mercusuar hingga ambisi geopolitik yang tak jelas manfaat langsungnya. Sementara itu, kebutuhan dasar rakyat, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pangan, terus dipangkas, dikebiri, atau dibiarkan tersendat dengan alasan efisiensi.
Kedua, penumpukan kekuasaan di tangan segelintir elite politik. Demokrasi yang dahulu diperjuangkan dengan darah dan air mata kini seakan menjadi lelucon murahan. Pemilu hanya formalitas. Partai-partai politik bersekutu dalam oligarki, memperebutkan kue kekuasaan, dan meninggalkan rakyat sebagai penonton. Pergantian pemimpin seolah hanya memindahkan kursi, bukan merombak sistem yang bobrok.
Ketiga, krisis moral di lingkar kekuasaan. Korupsi, nepotisme, dan jual-beli jabatan sudah bukan lagi rumor; ia adalah fakta telanjang. Ironisnya, sebagian pejabat tinggi yang tertangkap tangan justru kembali mendapat ruang politik, bahkan tampil seolah-olah sebagai “korban kriminalisasi”. Di mata rakyat, pesan yang muncul jelas: hukum hanya alat tawar-menawar bagi penguasa, bukan instrumen keadilan.
Keempat, politik simbolis yang menipu rakyat kecil. Pemerintah begitu rajin menghadirkan retorika, jargon nasionalisme, hingga pencitraan digital, tetapi di balik layar, rakyat diperas lewat pajak, kenaikan harga bahan pokok, serta penekanan pada buruh, petani, dan nelayan. Apa artinya klaim pembangunan jika di pasar harga beras terus melambung, jika di desa pupuk langka, dan jika di kota anak-anak muda menganggur tanpa masa depan?
Gejala Otoritarianisme Baru
Lebih berbahaya lagi, tanda-tanda otoritarianisme makin kasat mata. Aparat hukum digunakan bukan untuk melindungi rakyat, melainkan untuk membungkam kritik. Aktivis diburu, jurnalis ditekan, ruang akademik diawasi. Bahkan media sosial, yang dulu menjadi ruang ekspresi bebas, kini semakin dipenuhi buzzer bayaran yang meracuni opini publik.
Inilah gejala klasik dari pemerintahan yang kehilangan kepercayaan diri: bukannya memperbaiki diri, ia justru menutup ruang oposisi. Bukannya mendengar jeritan rakyat, ia malah sibuk menciptakan musuh imajiner demi mempertahankan legitimasi.
Rakyat Sedang Diajak Lupa
Setiap kali kritik membesar, penguasa menawarkan “hiburan nasional”: acara seremonial, janji-janji kosong, atau proyek megah yang mengalihkan perhatian. Namun rakyat tidak bisa terus-menerus ditipu. Kenaikan harga di pasar, beban hidup harian, dan ketidakpastian kerja adalah realitas yang jauh lebih kuat daripada propaganda media.
Kita sedang diajak untuk melupakan cita-cita reformasi 1998: keadilan, transparansi, demokrasi yang sehat. Kita sedang diajak untuk menganggap normal bahwa pejabat bisa semaunya, partai bisa seenaknya, dan rakyat harus diam.
Arah ke Mana?
Semua tanda ini mengingatkan kita pada fase genting: ketika sebuah pemerintahan telah terputus dari rakyatnya, maka ia sedang berjalan di atas fondasi rapuh. Kita tidak sedang berbicara tentang sekadar “penurunan kinerja”, tetapi tentang ancaman keruntuhan moral politik sebuah rezim.
Tugas kita sebagai rakyat bukan hanya mengeluh, tetapi bersuara lebih lantang, membangun solidaritas, dan menolak tunduk pada ketidakadilan yang dilembagakan. Jika pemerintahan terus mengabaikan tanda-tanda ini, maka runtuhnya legitimasi tinggal menunggu waktu—bukan karena konspirasi, tetapi karena rakyat sudah muak.
Negara ini lahir dari darah, air mata, dan mimpi besar para pendirinya. Namun apa yang kita saksikan hari ini justru sebaliknya: pemerintahan yang makin buruk, makin jauh dari cita-cita kemerdekaan, makin dekat pada tirani oligarki.
Jika kita tidak berani bersuara sekarang, maka sejarah akan mencatat bahwa kita adalah generasi yang membiarkan Indonesia dijual murah. Dan saat itu terjadi, penyesalan sudah tidak ada gunanya.
Tim Redaksi
