TIDAK banyak negara yang menyaksikan aparat kepolisiannya turun langsung menanam jagung, mendampingi petani, sekaligus mengambil bagian dalam pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di Indonesia, pemandangan semacam itu bukan lagi sesuatu yang asing. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kini tampil sebagai salah satu aktor dalam berbagai agenda pembangunan nasional, khususnya ketahanan pangan.
Sebagian masyarakat menyambutnya dengan antusias. Di tengah ancaman krisis pangan global, perubahan iklim, dan tingginya angka stunting, keterlibatan semua unsur negara dianggap sebagai langkah yang tepat. Negara dinilai tidak boleh bekerja secara sektoral ketika menghadapi persoalan yang menyangkut masa depan bangsa.
Namun, di balik semangat kolaborasi tersebut, muncul pertanyaan yang jauh lebih mendasar. Apakah semakin banyaknya tugas yang dijalankan oleh Polri justru memperkuat negara, atau tanpa disadari mengaburkan batas-batas kelembagaan yang menjadi fondasi negara demokrasi?
Pertanyaan ini bukan sekadar persoalan administratif. Ini adalah persoalan tata kelola negara.
Dalam teori good governance, pemerintahan yang baik tidak diukur dari banyaknya pekerjaan yang dilakukan oleh satu lembaga, melainkan dari kejelasan fungsi, akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas setiap institusi. Negara yang sehat adalah negara yang setiap lembaganya bekerja sesuai mandat konstitusionalnya, saling mendukung, tetapi tidak saling mengambil alih peran.
Sejak Reformasi 1998, Indonesia membangun arsitektur kelembagaan yang jelas. Polri dipisahkan dari TNI agar menjadi institusi sipil yang profesional dengan tugas utama memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Sementara itu, urusan pertanian berada dalam mandat Kementerian Pertanian bersama pemerintah daerah, penyuluh pertanian, Badan Pangan Nasional, dan berbagai lembaga teknis lainnya. Program Makan Bergizi Gratis juga memiliki struktur kelembagaan tersendiri yang bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasinya. Di sinilah kehati-hatian diperlukan.
Kolaborasi antarlembaga memang penting. Akan tetapi, kolaborasi tidak boleh berubah menjadi perluasan fungsi yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Ketika institusi penegak hukum semakin dominan dalam wilayah pembangunan sipil, muncul risiko bahwa birokrasi sipil kehilangan ruang untuk berkembang dan memperkuat kapasitas profesionalnya sendiri.
Pengalaman internasional memberikan pelajaran yang berharga. Negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, Jerman, dan negara-negara Skandinavia membangun ketahanan pangannya melalui kementerian teknis, lembaga riset, koperasi petani, universitas, dan pemerintah daerah. Aparat kepolisian tetap memainkan peran yang sangat penting, tetapi pada ranah yang memang menjadi kompetensinya, yaitu menjaga keamanan distribusi pangan, memberantas mafia perdagangan, mengawasi tindak pidana ekonomi, serta melindungi masyarakat dari praktik-praktik kriminal yang merugikan petani maupun konsumen.
Model semacam ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak lahir karena satu institusi mengerjakan semuanya, tetapi karena setiap institusi menjalankan tugasnya secara optimal. Justru di sinilah Polri memiliki ruang pengabdian yang jauh lebih strategis.
Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan serius di sektor pangan: mafia pupuk bersubsidi, penyelundupan komoditas, penimbunan bahan pokok, perdagangan ilegal, manipulasi distribusi bantuan, hingga korupsi pengadaan pangan. Semua persoalan tersebut merupakan tindak pidana yang secara langsung berada dalam wilayah kewenangan aparat penegak hukum.
Demikian pula Program Makan Bergizi Gratis yang mengelola anggaran negara dalam jumlah sangat besar. Program sebesar ini tentu mengandung risiko penyimpangan, mulai dari mark-up harga bahan makanan, pengadaan yang tidak transparan, kualitas makanan yang buruk, hingga praktik korupsi dalam distribusi anggaran.
Dalam konteks inilah kehadiran Polri menjadi sangat penting. Bukan sebagai pengelola program. Bukan sebagai pelaksana pembangunan. Melainkan sebagai penjaga integritas program agar setiap rupiah benar-benar sampai kepada anak-anak Indonesia yang berhak menerimanya.
Peran tersebut jauh lebih strategis dibandingkan sekadar menjadi bagian dari kegiatan seremonial penanaman jagung. Sebab keberhasilan negara tidak hanya ditentukan oleh meningkatnya produksi, tetapi juga oleh bersihnya tata kelola.
Di sisi lain, Polri sendiri masih menghadapi tantangan besar dalam memperkuat kepercayaan publik. Penyelesaian perkara yang profesional, pemberantasan narkotika, perdagangan orang, kejahatan siber, korupsi, kekerasan terhadap perempuan dan anak, hingga pelayanan publik yang semakin transparan merupakan agenda yang masih menuntut perhatian serius.
Karena itu, menjaga fokus institusi sama pentingnya dengan memperluas kontribusi. Semakin jelas prioritas sebuah lembaga, semakin tinggi pula kualitas kinerjanya. Semakin banyak fungsi yang dipikul, semakin besar pula risiko terjadinya fragmentasi sumber daya, penurunan profesionalisme, dan kaburnya ukuran keberhasilan institusi.
Negara demokrasi dibangun di atas prinsip checks and balances, yakni keseimbangan antarlembaga negara. Setiap institusi memiliki ruang pengabdian yang berbeda, tetapi saling menopang. Ketika batas-batas tersebut dijaga, negara menjadi kuat. Sebaliknya, ketika batas itu mulai kabur, akuntabilitas pun ikut melemah.
Indonesia tentu membutuhkan produksi jagung yang meningkat. Indonesia juga membutuhkan Program Makan Bergizi Gratis yang sukses demi melahirkan generasi sehat dan cerdas. Namun, Indonesia tidak boleh mengorbankan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik demi mengejar hasil jangka pendek.
Jagung dapat dipanen dalam hitungan bulan. Program MBG dapat dievaluasi setiap tahun. Tetapi membangun institusi negara yang profesional membutuhkan puluhan tahun.
Karena itu, keberhasilan sejati bukanlah ketika semua lembaga mengerjakan semua hal, melainkan ketika setiap lembaga bekerja secara unggul dalam bidang yang menjadi amanat konstitusinya.
Polri akan semakin dihormati bukan karena banyaknya sektor yang disentuh, tetapi karena kemampuannya menjadi penegak hukum yang profesional, independen, humanis, dan dipercaya masyarakat. Ketika keamanan terjaga, hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, mafia pangan diberantas, dan korupsi dalam program publik dicegah, sesungguhnya Polri telah memberikan kontribusi terbesar bagi ketahanan pangan dan masa depan Indonesia.
Negara membutuhkan kolaborasi. Namun, kolaborasi yang sehat selalu dimulai dengan menghormati batas kewenangan. Di situlah profesionalisme tumbuh. Di situlah demokrasi menjadi matang. Dan di situlah pembangunan memperoleh fondasi yang kokoh.
TIM REDAKSI
